Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

UU KUP Direvisi, Sanksi Denda Keberatan dan Banding Jadi Lebih Ringan

A+
A-
7
A+
A-
7
UU KUP Direvisi, Sanksi Denda Keberatan dan Banding Jadi Lebih Ringan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menurunkan besaran sanksi apabila keberatan serta permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian.

Perubahan besaran sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 25 dan Pasal 27 UU KUP s.t.d.t.d. UU HPP. Adanya perubahan ini membuat sanksi atas keberatan turun menjadi 30% dari sebelumnya 50%. Sementara sanksi atas banding turun menjadi 60% dari sebelumnya, 100%.

"Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan," bunyi Pasal 25 ayat (9) UU KUP yang dimuat dalam UU HPP, dikutip Senin (11/10/2021).

Baca Juga: Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Namun, sama seperti ketentuan terdahulu, apabila wajib pajak mengajukan permohonan banding maka sanksi denda sebesar 30% itu tidak dikenakan. Sementara itu, perubahan besaran sanksi atas keputusan banding yang menguatkan ketetapan DJP dimuat dalam Pasal Pasal 27 ayat (5d).

"Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan," bunyi Pasal 27ayat (5d).

UU HPP juga menambahkan Pasal 27 ayat (5e), (5f), dan (5g). Ketiga ayat baru ini mengatur kaitan antara pengajuan peninjauan kembali (PK) dengan hasil banding. Ayat baru ini juga mengatur sanksi yang dikanakan apabila putusan PK menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Baca Juga: Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya

Adapun Pasal 27 ayat (5e) menyatakan apabila wajib pajak atau Dirjen Pajak mengajukan permohonan PK maka pelaksanaan putusan pengadilan pajak tidak ditangguhkan atau dihentikan.

Lebih lanjut, mengacu Pasal 27 ayat (5f), apabila putusan PK menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah maka wajib pajak dikenai sanksi denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan PK.

"Surat Tagihan Pajak [STP] atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5f) [putusan PK menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah] diterbitkan paling lama 2 tahun sejak tanggal diterima Putusan Peninjauan Kembali oleh Direktur Jenderal Pajak," demikian bunyi Pasal 27 ayat (5g).

Baca Juga: Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Adapun penurunan sanksi denda atas keberatan atau banding yang menguatkan ketetapan DJP merupakan klausul yang tidak tercantum dalam RUU KUP. Sebelumnya, dalam RUU KUP pemerintah hanya mengusulkan pasal baru yang mengatur pengenaan sanksi denda sebesar 100% atas putusan PK yang dimenangkan DJP. Simak 'Sanksi Denda Keberatan dan Banding Lebih Ringan, Ini Kata Ditjen Pajak'. (sap)

Topik : UU HPP, RUU KUP, RUU HPP, denda keberatan, denda banding, pengadilan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 12:00 WIB
KINERJA EKONOMI NASIONAL

Ekonomi Indonesia Tahun 2021 Diperkirakan Hanya Tumbuh 3,3%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 09:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mulai Tahun Depan, DJP Bakal Wajibkan WP UMKM untuk Laporkan Omzet

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:19 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

UU HPP Terbit, Kanwil DJP Jatim II Gelar Sosialisasi Secara Maraton

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya