Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

UU HPP Atur Ulang Ketentuan MAP, Begini Detailnya

A+
A-
2
A+
A-
2
UU HPP Atur Ulang Ketentuan MAP, Begini Detailnya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur kembali ketentuan terkait dengan prosedur persetujuan bersama (mutual agreement procedures/MAP).

Pengaturan kembali MAP tersebut dimaksudkan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara simultan dengan proses keberatan, banding, atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak (SKP) yang tidak benar. Ketentuan perihal MAP ini dituangkan dalam Pasal 27C UU KUP s.t.d.t.d UU HPP.

“Permintaan pelaksanaan prosedur persetujuan bersama…dapat diajukan bersamaan dengan permohonan wajib pajak dalam negeri untuk mengajukan: a. keberatan…; b. permohonan banding…; atau c. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar…,” bunyi Pasal 27C ayat (3), Jumat (15/10/2021)

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

MAP dalam Pasal 27C ayat (3) tersebut merupakan MAP yang diajukan wajib pajak dalam negeri (WPDN), direktur jenderal (dirjen) pajak, atau pejabat berwenang negara/yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).

Dalam hal pelaksanaan MAP yang diajukan bersamaan dengan permohonan banding belum menghasilkan persetujuan bersama sampai dengan putusan banding atau putusan peninjauan kembali (PK) diucapkan maka dirjen pajak dapat melakukan di antara 2 hal.

Pertama, melanjutkan perundingan. Langkah ini diambil dalam hal materi sengketa yang diputus dalam putusan banding atau putusan PK bukan merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Kedua, menggunakan putusan banding atau putusan PK sebagai posisi dalam perundingan atau menghentikan perundingan. Hal ini dilakukan dalam hal materi sengketa yang diputus merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama.

Kemudian, dirjen pajak menindaklanjuti hasil pelaksanaan MAP dengan menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan bersama. Surat keputusan tentang persetujuan bersama ini termasuk sebagai dasar pengembalian pajak atau dasar penagihan pajak.

MAP merupakan prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. Dirjen pajak berwenang melaksanakan MAP untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B.

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

Berdasarkan Pasal 27C ayat (2), terdapat 4 pihak yang dapat mengajukan MAP. Keempat pihak itu meliputi WPDN, dirjen pajak, pejabat berwenang negara/yurisdiksi mitra P3B, atau warga negara indonesia (WNI) melalui dirjen pajak.

Pengajuan MAP dari WNI melalui dirjen pajak dilakukan terkait dengan perlakuan diskriminatif di negara/yurisdiksi mitra P3B yang bertentangan dengan ketentuan nondiskriminasi. Pengajuan MAP ini harus sesuai dengan ketentuan dan batas waktu sebagaimana diatur dalam P3B.

Selama ini, belum terdapat pengaturan mengenai MAP dan implementasinya secara eksplisit dalam UU KUP. Namun, beberapa substansi dasar MAP telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/2019.

Baca Juga: Pemerintah Berwenang Tetapkan Retribusi Baru, Salah Satunya Atas Sawit

Berdasarkan ketentuan saat ini, wajib pajak dapat mengajukan MAP. Namun, proses MAP dihentikan dalam hal telah terdapat putusan pengadilan pajak atau Mahkamah Agung (MA).

Mengutip laman resmi DJP, situasi tersebut akan membuat wajib pajak kehilangan haknya untuk mendapatkan keadilan dalam penghindaran pengenaan pajak berganda atas isu yang tidak dijadikan sengketa di pengadilan pajak atau MA.

Hal tersebut berdampak kurang positif karena MAP tidak dilaksanakan sesuai dengan international best practice. Untuk itu, penambahan Pasal 27C ini dinilai menjadi solusi atas hal tersebut dan dapat memberikan keadilan kepada wajib pajak dalam pengajuan MAP. (rig)

Baca Juga: Percepat Pemulihan Ekonomi, UU Penanaman Modal Asing Resmi Disahkan

Topik : uu hpp, ruu hpp, uu kup, map, penghindaran pajak, P3B, pajak, peraturan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya