Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

UU HKPD Sah! Pajak Hotel, Restoran Hingga Parkir Digabung Jadi Satu

A+
A-
8
A+
A-
8
UU HKPD Sah! Pajak Hotel, Restoran Hingga Parkir Digabung Jadi Satu

Ilustrasi.

JAKARTA DDTCNews - Pemerintah dan DPR menyepakati untuk mengintegrasikan 5 jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi ke dalam 1 jenis pajak baru, yaitu pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Berdasarkan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang baru saja disetujui menjadi undang-undang, PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa tertentu.

Merujuk pada bagian penjelas dari RUU HKPD, reklasifikasi 5 jenis pajak konsumsi ke dalam PBJT diperlukan untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pajak pusat dan daerah guna menghindari duplikasi pemungutan pajak.

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

"Hal ini memiliki tujuan untuk ... menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan," bunyi bagian penjelas RUU HKPD, dikutip pada Rabu (8/12/2021).

Pemerintah berharap ketentuan baru dalam RUU HPKD tersebut dapat memudahkan pemantauan pemungutan pajak secara terintegrasi oleh daerah dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Lima jenis pajak yang digabung menjadi PBJT antara lain pajak restoran, penerangan jalan, hotel, parkir, dan pajak hiburan. Merujuk pada Pasal 50, objek PBJT antara lain konsumsi makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Selain integrasi, pendefinisian objek PBJT juga dirancang jauh lebih terperinci dibandingkan dengan objek pajak berbasis konsumsi pada UU PDRD. Contoh, penjualan makanan dan minuman yang menjadi objek PBJT.

Dalam Pasal 51 RUU HKPD disebutkan penjualan makanan dan minuman yang menjadi objek PBJT adalah makanan dan minuman yang disediakan restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan minuman berupa meja, kursi, serta peralatan makan dan minum.

PBJT atas makanan dan minuman juga mencakup penyediaan katering yang menyediakan bahan baku dan setengah jadi berdasarkan pesanan, menyajikannya di lokasi pemesanan yang diinginkan oleh pemesan, dan disajikan dengan ataupun tanpa peralatan dan petugas.

Baca Juga: PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Sementara itu, makanan dan minuman yang tidak menjadi objek PBJT adalah penyerahan makanan dan minuman dengan peredaran usaha di bawah batas yang ditetapkan perda, penyerahan yang dilakukan oleh toko swalayan yang tak semata-mata menjual makanan dan minuman, dilakukan oleh pabrik, atau disediakan oleh pelayanan jasa menunggu pesawat di bandara.

Pada Pasal 37 UU PDRD, objek pajak restoran hanya dijabarkan sebagai pelayanan yang disediakan oleh restoran. (rig)

Baca Juga: Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak
Topik : uu hkpd, ruu hkpd, pajak hotel, pajak restoran, PBJT, pajak, pajak daerah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tax Effort?

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pengaturan serta Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dalam UU HKPD

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:

‘UU HKPD Guna Simplifikasi dan Perkuat Administrasi Perpajakan Daerah’

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak