Fokus
Literasi
Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL
Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 04 Agustus 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Urgensi Pengampunan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Urgensi Pengampunan Pajak

Ilustrasi. (DDTCNews)

RUU Pengampunan Pajak diwarnai polemik yang tidak berkesudahan. Maju mundurnya pembahasan di DPR, pada awalnya, seputar perdebatan mengenai isu keadilan dan efektivitas penerimaan pajak yang bakal diraup. Namun, dalam perjalanannya, perdebatan RUU malah semakin melebar.

Harus dipahami bahwa pengampunan pajak inisiatif pemerintah ini adalah bagian dari kebijakan yang tak terpisahkan dari reformasi pajak secara menyeluruh. Bingkai reformasi pajak ini mencakup revisi UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, dan UU Ketentuan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Urgensi reformasi pajak ini berangkat dari situasi perpajakan yang kurang menggembirakan. Salah satunya jika ditinjau dari tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang sangat rendah, di mana dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT terus menurun.

Baca Juga: Tax Amnesty untuk Pajak Kendaraan Digelar Sampai 30 September 2021

Pada 2013, hanya sekitar 37% dari kelompok wajib menyampaikan SPT yang melaporkan SPT mereka. Persentase itu belum melihat aspek kebenaran materialnya. Itu berarti, pundi-pundi pajak hanya ditopang oleh sebagian kecil warga. Dengan kata lain, wajib pajak yang berpartisipasi hanya itu-itu saja.

Berbagai negara yang telah melaksanakan kebijakan pengampunan pajak, pada umumnya berangkat dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan jangka panjang. Caranya, dengan memberikan pengampunan bagi mereka yang selama ini belum atau tidak patuh.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terdapat pendapat bahwa pengampunan pajak mencederai prinsip keadilan. Pemerintah dituding berpihak kepada para pengemplang pajak dan menyakiti wajib pajak yang patuh (Marchese, 2014).

Baca Juga: Ada Kecenderungan WP Tak Ungkap Seluruh Hartanya Saat Ikut Tax Amnesty

Namun, apa benar pengampunan pajak mencederai prinsip keadilan? Untuk mendapatkan jawabannya, menarik melihat kebijakan pengampunan pajak di Jerman yang pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ternyata, Mahkamah Konstitusi Jerman berpendapat tax amnesty tidak mencederai rasa keadilan..

Hal ini didasarkan atas tujuan pengampunan pajak adalah untuk membawa kembali wajib pajak yang tidak patuh untuk menjadi wajib pajak patuh untuk dipajaki bersama-sama wajib pajak yang telah patuh. Dan ini akan meningkatkan penerimaan pajak di masa yang akan datang (Malherbe, 2010).

Dalam konteks Indonesia, banyaknya wajib pajak yang tidak patuh tetapi menikmati kue pembangunan justru memberikan beban lebih tinggi bagi wajib pajak yang patuh (Braithwaite, 2003). Apalagi, perilaku tidak patuh cenderung menular ke wajib pajak patuh untuk menjadi tidak patuh. (Myles & Naylor, 1996).

Baca Juga: Dirjen Pajak: Banyak WP OP Belum Lapor Seluruh Penghasilan dalam SPT

Dengan demikian, kebijakan pengampunan pajak dapat dijustifikasi terutama dalam situasi kepatuhan yang rendah, karena merupakan suatu terobosan untuk menjamin luasnya partisipasi warga negara dalam membayar pajak secara benar.

Pengampunan pajak, memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan data yang relevan, terkini, andal, dan dilakukan secara sukarela. Data tersebut kemudian dapat dipergunakan dalam memetakan potensi penerimaan hingga alat verifikasi dalam pemeriksaan.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terdapat korelasi positif antara ketersediaan data dan tingkat kepatuhan, meningkatnya kepatuhan akan secara otomatis memperluas basis pemajakan. Konsekuensi logisnya, akan tercipta penerimaan pajak yang berkesinambungan dalam jangka panjang.

Baca Juga: Dirjen Pajak: Banyak Peserta Tax Amnesty yang Belum Lapor Seluruh Aset

Jika kunci keberhasilan meningkatkan kepatuhan terletak pada data, maka sudah seharusnya desain hukum pengampunan pajak mengatur dua hal. Pertama, bagaimana data diperoleh. Dan kedua, bagaimana data diperlakukan yang mencakup verifikasi data dan pengelolaan basis data.

Pertanyaan berikutnya, mengapa pengampunan pajak harus di 2016 ini? Hal ini disebabkan mulai tahun 2017, Ditjen Pajak akan kebanjiran informasi keuangan wajib pajak secara otomatis melalui mekanisme FATCA (dengan Amerika Serikat) dan Common Reporting Standard (negara selain Amerika Serikat).

Artinya, dengan data yang tersedia itu mudah bagi Ditjen Pajak mendeteksi wajib pajak yang tidak patuh. Karena itu, apabila tidak dilakukan di 2016, nanti 2017, wajib pajak tidak patuh yang jumlahnya sekitar 63%, sesuai dengan prinsip keadilan, harus dikenakan sanksi administrasi atau bahkan pidana pajak.

Baca Juga: Soal Rencana Program Ungkap Aset Sukarela, Ini Saran Darmin Nasution

Tentu ini akan membuat kegaduhan karena melibatkan jumlah wajib pajak yang besar. Selanjutnya, pada 2018, adanya rencana transformasi kelembagaan Ditjen Pajak yang lebih otonom dengan kewenangan yang diperluas, termasuk kewenangan mendapatkan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan.

Hal ini seharusnya juga dapat ditangkap sebagai sinyal kian kuatnya penegakan hukum pajak di mana perilaku tidak patuh akan kian mudah terdeteksi. Pookok-pokok itulah yang seharusnya menjadi bahan perdebatan dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak Bukan malah melebar ke mana-mana.*

Baca Juga: Sebelum Mulai Program Ungkap Aset Sukarela, Bank Data Pajak Harus Kuat
Topik : tax amnesty, data tax amnesty, pengampunan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Maret 2021 | 12:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Wacana Tax Amnesty Jilid II, Ini Pendapat Pakar Pajak

Kamis, 21 Januari 2021 | 13:15 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Terima Masukan Pengusaha, Kepala Bappenas Singgung Tax Amnesty

Jum'at, 15 Januari 2021 | 11:30 WIB
KENYA

Pacu Penerimaan, Otoritas Bikin Program Amnesti Pajak

Kamis, 17 Desember 2020 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Instrumen Investasi Dividen, DJP: Mirip Waktu Tax Amnesty

berita pilihan

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Transaksi Elektronik Tidak Akan Diterapkan? Ini Kata BKF

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Musisi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Genjot Penerimaan Pajak, e-Tax Bakal Dipasang di 4.000 Tempat Usaha

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Terlibat Pengelakan Pajak, Bank Ini Akhirnya Bayar Denda Rp80 Miliar

Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menyikapi Kasus Pinjaman Intragrup Saat Krisis Ekonomi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:30 WIB
UNI EROPA

Tahun Depan, Warga Negara Asing yang Berkunjung Harus Bayar Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Pakai ATP dalam Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 07:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Keluar dari Middle Income Trap, Perlu Peningkatan Penerimaan Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Pembangunan I?