Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Uni Emirat Arab dan Israel Resmi Sepakati Perjanjian Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Uni Emirat Arab dan Israel Resmi Sepakati Perjanjian Pajak

Ilustrasi.

DUBAI, DDTCNews – Pemerintah Uni Emirat Arab dan Pemerintah Israel resmi menandatangani perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty pada hari Senin (31/5/2021).

Pemerintah Israel memandang penandatangan P3B tersebut akan mendukung tercapainya normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab UAE, serta meningkatkan kerja sama ekonomi antara kedua negara.

"Perjanjian ini akan meningkatkan aktivitas investasi dan perdagangan secara signifikan dan akan sangat membantu perekonomian Israel dan Uni Emirat Arab," ujar Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi, dikutip Selasa (1/6/2021).

Baca Juga: Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Kesepakatan awal P3B antara UAE dan Israel ini tercatat sudah tercapai pada Oktober 2020. Setelah diratifikasi, P3B ini ditargetkan resmi berlaku per 1 Januari 2022. P3B ini disusun berdasarkan pada OECD Model.

Selain menyepakati P3B, Israel dan Uni Emirat Arab juga menegosiasikan perjanjian-perjanjian lain untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antarkedua negara, mulai dari perjanjian perdagangan, investasi, hingga pariwisata.

"P3B ini adalah sebagian dari perjanjian lain yang akan ditandatangani oleh Israel dan UEA dalam tahap selanjutnya," tutur Ashkenazi seperti dilansir jpost.com.

Baca Juga: Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Untuk diketahui, UAE dan Israel resmi memiliki hubungan diplomatik seiring dengan disepakatinya Abraham Accords. Selain UAE, negara Arab lain yang melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel pada 2020 adalah Bahrain, Sudan, dan Maroko.

Abraham Accords ditandatangani oleh Israel dan beberapa negara Arab pada 13 Agustus 2020. Tercapainya perjanjian ini difasilitasi oleh Pemerintah AS yang kala itu masih dipimpin oleh Donald Trump selaku presiden. (rig)

Baca Juga: Belajar dari Estonia, Negara yang Warganya Balapan Lapor Pajak
Topik : uni emirat arab, israel, perjanjian penghindaran pajak berganda, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

IMF: Proposal OECD Pilar 1 Bisa Gerus Penerimaan Negara Berkembang

Senin, 20 September 2021 | 13:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Tahun Depan, 3 Daerah Ini Mulai Pungut Cukai Tas Kresek Rp700/Lembar

Senin, 20 September 2021 | 12:30 WIB
ESTONIA

Obesitas Jadi Ancaman Serius, Negara Ini Bakal Pungut Pajak Gula

Senin, 20 September 2021 | 12:00 WIB
PRANCIS

Konsensus Pajak Belum Rampung, OECD Minta Tak Ada Aksi Unilateral

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax