Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Reportase
Perpajakan.id

Tunggak Pajak Miliaran Rupiah, Direktur Perusahaan Kena Gijzeling DJP

A+
A-
14
A+
A-
14
Tunggak Pajak Miliaran Rupiah, Direktur Perusahaan Kena Gijzeling DJP

Ilustrasi. 

YOGYAKARTA, DDTCNews – Kantor Wilayah Ditjen Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melalui KPP Pratama Sleman, didampingi Kepolisian Daerah (Polda) DIY melakukan tindakan paksa badan (gijzeling) seorang penanggung pajak.

Pada Jumat (25/3/2021), AGS diserahkan ke Rutan Kelas II A Yogyakarta Kemenkumham DIY. Direktur perusahaan konstruksi PT. AP tersebut merupakan penanggung pajak dari sebuah perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak Badan di KPP Pratama Sleman.

“AGS disandera karena perusahaannya memiliki utang pajak sebesar Rp5.506.346.116. Dalam proses penyanderaan, seluruh hak-hak telah dipenuhi meliputi tes kesehatan dan lain sebagainya, termasuk juga memberi kesempatan untuk menjalankan ibadah,” tulis DJP dalam laman resminya, dikutip pada Selasa (6/4/2021).

Baca Juga: Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi Insentif Pajak Terbanyak Dipakai WP

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Gijzeling dilakukan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan. Gijzeling dilaksanakan berdasarkan pada Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan Kepala KPP setelah mendapat izin tertulis dari menteri keuangan atau gubernur.

Baca Juga: Media Center DJP Diresmikan

Utang pajak PT. AP bermula dari proses pengujian kepatuhan wajib pajak atas kewajiban PPh dan PPN sehingga ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Wajib pajak telah memanfaatkan haknya dalam perpajakan berupa pengajuan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak benar. Kemudian, wajib pajak mengajukan gugatan dan dikabulkan sebagian.

Atas utang pajak yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut, KPP Pratama Sleman melakukan tindakan penagihan dari penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, penyitaan dan lelang. Sebagai tahapan terakhir proses penagihan, berdasarkan pada izin yang telah dikeluarkan menteri keuangan, KPP Pratama Sleman melaksanakan tindakan gijzeling.

Baca Juga: DJP Perkuat Kerja Sama Penegakan Hukum dengan Kejati NTT

Jajaran Kanwil DJP DIY dan seluruh KPP Pratama di lingkungan Provinsi DIY berkomitmen untuk mengupayakan pencapaian target penerimaan pajak pada 2021 dengan tetap mengedepankan upaya persuasif kepada wajib pajak.

Upaya persuasif itu berupa penyuluhan hak dan kewajiban wajib pajak, imbauan, pengawasan, dan konsultasi. Namun demikian, tindakan penegakan hukum berupa pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan akan dilakukan sebagai upaya hukum terakhir. (kaw)

Baca Juga: Ini Realisasi Pemanfaatan Insentif Pajak Hingga Maret 2021
Topik : Yogyakarta, penegakan hukum, paksa badan, gijzeling, penyanderaan, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:42 WIB
BASIS DATA PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 11:50 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 05 Mei 2021 | 11:04 WIB
PERATURAN BKPM 3/2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:16 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Rabu, 12 Mei 2021 | 14:01 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 13:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Mei 2021 | 12:01 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 12 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 10:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 12 Mei 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 06:01 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 11 Mei 2021 | 18:23 WIB
NORWEGIA