Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Tuai Kritik, Janji Pajak PM Inggris Diproyeksi Perlebar Ketimpangan

A+
A-
1
A+
A-
1
Tuai Kritik, Janji Pajak PM Inggris Diproyeksi Perlebar Ketimpangan

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

LONDON, DDTCNews – Paket kebijakan pajak yang dijanjikan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mendapat kritik dari Partai Buruh. Kebijakan pajak ini berisiko memperparah ketimpangan, baik secara pendapatan maupun gender.

Janji kenaikan ambang batas pengenaan tarif pajak tertinggi 40% dari 50.000 pound sterling menjadi 80.000 pound sterling kembali disampaikan Johnson saat memimpin kabinet pertamanya. Partai Buruh melihat hampir 80% pendapat manfaat adalah pria.

Pasalnya, Partai Buruh telah menugaskan House of Commons library untuk meneliti penerima manfaat dari tinjauan gender. Dalam penelitian itu ditemukan sekitar 850.000 perempuan mendapat keuntungan dari peningkatan ambang batas. Sebanyak 2,9 juta penerima merupakan laki-laki.

Baca Juga: Cara Hitung Pajak Penghasilan Notaris

“Ada ketimpangan 77% [laki-laki] dan 23% [perempuan],” demikian dilansir The Guardian, Jumat (26/7/2019).

Berdasarkan studi Institute for Fiscal Studies (IFS), perkiraan populasi pemerintah, dan alat simulasi kebijakan manfaat Euromod UE, 80% dari manfaat finansial (uang tunai tambahan yang akan tersedia dengan menaikkan ambang batas) akan diberikan kepada penduduk laki-laki.

Hasil penelitian ini menunjukkan akan ada risiko pelebaran ketimpangan. Terlebih, dalam analisis IFS, rencana kebijakan yang akan menelan biaya sekitar 9 miliar pound sterling (sekitar Rp156,78 triliun) ini akan menguntungkan 10% rumah tangga terkaya di Inggris.

Baca Juga: OECD Rilis Kerangka Pelaporan Pajak untuk Sharing dan Gig Economy

Dawn Butler, Menteri Bayangan Perempuan dan Kesetaraan mengatakan rencana itu merupakan lambang dari prioritas Johnson. Alih-alih mempersempit ketimpangan dalam sistem perekonomian, rencana kebijakan pajak Johnson ini justru berisiko makin memperlebar indikator tersebut.

“Jika kita merancang kebijakan yang menguntungkan perempuan juga maka semua orang akan lebih baik. Pemotongan pajak untuk pencari nafkah tertinggi, mayoritas dari mereka laki-laki. Ini terlihat betapa salah arah prioritas Boris Johnson,” jelasnya.

Thinktank Resolution Foundation mengatakan bahwa 83% dari pihak yang akan mendapat keuntungan dari perubahan ketentuan pajak ini berasal dari 10% rumah tangga teratas berdasarkan pendapatan.

Baca Juga: 7 Fitur Pelaporan Realisasi Insentif Baru di DJP Online Siap Dipakai

Thinktank menghitung bahwa seseorang yang berpenghasilan 80.000 pound sterling setahun akan memperoleh 57 pound sterling seminggu. Angka tersebut merupakan jumlah yang sama seperti yang diterima dalam tunjangan pencari kerja oleh orang muda yang menganggur.

Johnson mengecilkan arti penting dari rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut akan menjadi bagian dari paket yang lebih luas yang lebih berfokus pada membantu orang yang berpenghasilan rendah.

Johnson mengatakan pemotongan pajak secara umum adalah ide yang bagus karena pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah ide yang didasarkan pada model ekonomi yang sekarang didiskreditkan. (kaw)

Baca Juga: Mission Impossible 7 Ditawari Insentif dan Boleh Syuting di Inggris
Topik : Inggris, PM Inggris, Brexit, pajak, Boris Johnson
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 10 Juli 2020 | 10:21 WIB
KINERJA PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 07:57 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 09 Juli 2020 | 19:38 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 11 Juli 2020 | 06:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER