Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

​​​​​​​Tren Covid Turun, Kinerja PAD Bakal Membaik hingga Akhir Tahun

A+
A-
0
A+
A-
0
​​​​​​​Tren Covid Turun, Kinerja PAD Bakal Membaik hingga Akhir Tahun

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menilai kinerja pendapatan asli daerah (PAD) secara nasional semakin menunjukkan perbaikan seiring dengan yang terus melandainya penambahan kasus Covid-19.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan realisasi PAD hingga September 2021 baru sekitar Rp184 triliun atau 60% dari target. Meski demikian, realisasi tersebut dapat terus meningkat dalam 3 bulan terakhir tahun ini.

"Kami berharap pada tahun 2021 bisa membaik walaupun capaian PAD masih 60% sampai dengan bulan september ini," katanya, Rabu (13/10/2021).

Baca Juga: Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Astera mengatakan pandemi telah menyebabkan tekanan berat pada kinerja PAD secara nasional. Misalnya pada 2015-2018, realisasi PAD konsisten di atas 100% dari target, dan sedikit melemah pada 2019 menjadi 99%.

Adapun pada 2020 atau ketika pandemi Covid-19, kinerja PAD nasional hanya Rp261 triliun atau 79% dari target.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto menambahkan hampir semua jenis pajak dan retribusi daerah mengalami kontraksi selama pandemi Covid-19. Sektor PAD yang masih mengalami pertumbuhan selama pandemi hanya retribusi kesehatan, retribusi pemakaman, dan retribusi pengelolaan layanan telekomunikasi.

Baca Juga: Asyik! Pemda Bagi-Bagi Hadiah untuk Pembayar Pajak Tepat Waktu

Menurutnya, puncak lonjakan kasus covid-19 yang diikuti dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat menjadi momen pengumpulan PAD menjadi sangat sulit. Namun setelah kasus Covid-19 berangsur turun dan PPKM dilonggarkan, sektor PAD lain turut membaik seperti retribusi pelayanan persampahan, retribusi parkir tepi jalan, dan retribusi pelayanan pasar.

"Akhir-akhir ini kami sudah mulai melihat gambaran adanya perbaikan-perbaikan di beberapa sektor pajak dan retribusi pasca-membaiknya Covid di beberapa pemerintah daerah," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Badung, Bali I Nyoman Giri Prasta mengungkapkan upaya mengoptimalkan PAD ketika sektor pariwisata terhenti akibat pandemi. Dia menjelaskan strategi yang dilakukan yakni mengintensifkan jenis pajak daerah yang tidak terdampak pandemi seperti pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Baca Juga: Beberapa Jenis Pajak Daerah Sudah Capai Target Per Akhir November 2021

Ketika pandemi, Nyoman melakukan penyelarasan nilai jual objek pajak (NJOP) dan memberikan insentif PBB-P2 kepada wajib pajak. Selain itu, dia juga bekerja sama dengan Ditjen Pajak (DJP) untuk mengoptimalkan BPHTB.

Kabupaten Badung bersama DJP melakukan koordinasi untuk memastikan tidak ada transaksi yang tersendat di notaris atau NJOP bertentangan dengan data DJP.

"Kami sudah sinergi sehingga kami bagus sekali, dan kami dapat pendapatan Rp132 miliar," katanya. (sap)

Baca Juga: Tinjau Lokasi KTT G-20 di Bali, Jokowi Bakal Lakukan Ini

Topik : pajak daerah, pendapatan asli daerah, PAD, penerimaan daerah, APBD, Bali

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 27 November 2021 | 17:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Pemda Diminta Evaluasi Pemberian Insentif Pemutihan Denda

Sabtu, 27 November 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tingkatkan Penerimaan, KPP dan Pemkab Saling Tukar Data Perpajakan

Sabtu, 27 November 2021 | 15:00 WIB
KOTA BOGOR

Ada Pemutihan Pajak, Realisasi PBB Kota Bogor Tembus Target

Sabtu, 27 November 2021 | 07:00 WIB
PROVINSI RIAU

Siap-Siap, Pemda Bakal Tambah Meter Water Demi Optimalkan Pajak Air

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:24 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Investasi Masuk ke Daerah, Jokowi Minta Polri Beri Pengawalan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

Jum'at, 03 Desember 2021 | 13:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Cara Pengukuhan PKP Badan dengan Status Cabang