Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Transfer DBH Pajak Bakal Ditunda Jika Tak Kirim Sampel Swab Test

A+
A-
1
A+
A-
1
Transfer DBH Pajak Bakal Ditunda Jika Tak Kirim Sampel Swab Test

Ilustrasi. Petugas kesehatan melakukan tes usap (swab test) terhadap guru di SMUN 4 Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (1/8/2020). Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar melakukan tes diagnostik cepat (rapid test) terhadap siswa kelas XII serta tes usap (swab test) terhadap guru dan pegawai sekolah di sekolah tersebut untuk mempersiapkan lingkungan belajar bebas COVID-19. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/hp.

PONTIANAK, DDTCNews – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji berencana menerapkan sanksi untuk pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya yang tidak patuh mengirim sampel uji usap atau swab test pasien Covid-19.

Sutarmidji mengatakan sanksi yang tengah dipikirkannya yakni berupa penundaan transfer dana bagi hasil (DBH) pajak pada setiap pemerintah kabupaten/kota yang bandel. Dia berharap sanksi itu bisa meningkatkan kedisiplinan kepala daerah menyetorkan sampel swab test agar penyebaran virus Corona segera tertangani.

"Saya bisa berikan beberapa sanksi, misalnya menunda transfer bagi hasil pajak. Saya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah akan lakukannya. Mau marah, mau merajuk, silakan. Saya tidak akan pernah kendor soal Covid,” katanya, dikutip Selasa (18/8/2020).

Baca Juga: Pajak atas Hadiah Undian

Sutarmidji berencana mewajibkan pemerintah kabupaten/kota menyetorkan 200 sampel swab test pasien yang terkena virus Corona setiap pekan. Jika target tersebut tidak dipenuhi, transfer DBH pajak daerahnya akan ditunda.

DBH pajak yang dimaksud terdiri atas DBH pajak bumi dan bangunan (PBB), DBH pajak penghasilan (PPh), dan DBH cukai hasil tembakau (CHT). DBH PBB berasal dari penerimaan PBB yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Sementara DBH PPh berasal dari penerimaan PPh, yakni PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29. Adapun DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada daerah penghasil tembakau.

Baca Juga: HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Menurut Sutarmidji, ketentuan mengenai sanksi penundaan transfer DBH pajak itu akan termuat dalam peraturan gubernur (pergub). Dia juga akan berkonsultasi terlebih dulu kepada Kapolda dan Pangdam mengenai rencana pengenaan sanksi penundaan transfer DBH pajak tersebut.

Sutarmidji menargetkan pergub tersebut rampung pekan depan. Menurutnya, kebijakan itu juga sejalan dengan Instruksi Presiden No.6/2020 yang meminta setiap kepala daerah membuat kebijakan untuk menekan penularan virus Corona di wilayah masing-masing.

Dia menjelaskan pengumpulan minimum 200 sampel swab setiap pekan oleh masing-masing kabupaten/kota akan digunakan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kalbar dalam menganalisis perkembangan virus Corona di provinsi tersebut.

Baca Juga: Masih Sampai Akhir November! WP Diimbau Manfaatkan Pemutihan PBB-P2

Di sisi lain, Sutarmidji menilai ketentuan penyetoran sampel swab test tersebut sangat penting untuk mengantisipasi wacana Kementerian Perhubungan yang ingin menghapus kewajiban rapid test untuk penumpang pesawat terbang.

"Kalau begitu, saya minta untuk harus swab. Kan beda rapid test dengan swab," ujarnya, seperti dilansir Kalbaronline.com. (kaw)

Baca Juga: Jenis Tarif PPh Final Jasa Konstruksi Bertambah, Simak Lagi Aturannya
Topik : DBH, dana bagi hasil, CHT, PPh, PBB, swab test, virus Corona, COvid-19, Kalbar, Pontianak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 11:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Harga Komoditas Masih Tinggi, Tambahan Penerimaan Bisa Tembus Rp279 T

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

PPh Badan Tumbuh 132,4% Hingga Juli 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Kamis, 11 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

DJBC Evaluasi Berkala Jenis Alkes yang Dapat Insentif Fiskal

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:43 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak