Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Komunitas
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Kamis, 20 Januari 2022 | 13:38 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Perpajakan.id

Tolak DST, Uber Suarakan Dukungan atas Proposal Pajak Digital OECD

A+
A-
1
A+
A-
1
Tolak DST, Uber Suarakan Dukungan atas Proposal Pajak Digital OECD

Ilustrasi. (Foto: Shutterstock/nypost.com)

SAN FRANCISCO, DDTCNews - Uber, perusahaan jaringan transportasi asal San Francisco yang menciptakan aplikasi penyedia transportasi, berharap konsensus pemajakan atas ekonomi digital atas proposal Pillar 1: Unified Approach bisa tercapai.

Vice President of Finance, Tax, and Accounting Uber Technologies Inc Francois Chadwick mengatakan proposal Pillar 1 adalah penyempurnaan dari sistem perpajakan korporasi internasional.

"Proposal Pillar 1 memiliki skema yang jelas dalam hal pemajakan ekonomi digital lintas batas negara meski memang masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan," ujar Chadwick, dikutip Senin (21/9/2020).

Baca Juga: Transaksi Elektronik Dipajaki, Eks Menkeu Ingatkan Pemerintah Soal Ini

Secara umum, ia berpandangan, sistem perpajakan korporasi internasional memang sudah saatnya diperbarui agar lebih sesuai dengan perekonomian modern saat ini.

Chadwick juga menyuarakan penolakannya atas pengenaan digital service tax (DST) yang berbasis omzet dan sepenuhnya ditargetkan atas perusahaan digital. Sebab, banyak perusahaan digital yang masih merugi.

Karena itu, pengenaan DST malah akan membebani keuangan perusahaan digital. Langkah ini mendorong perusahaan digital untuk membebankan pajaknya kepada pengguna layanan seperti yang dilakukan Amazon akibat pengenaan DST di Inggris.

Baca Juga: Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

Seperti diketahui, Amazon memilih membebankan pengenaan DST kepada penjual yang memanfaatkan platform tersebut di Inggris. Langkah ini juga dilakukan Amazon akibat pengenaan DST di Italia dan Prancis.

"Kami tidak percaya pengenaan pajak berbasis omzet atas suatu perusahaan digital yang masih merugi adalah langkah yang tepat," ujar Chadwick seperti dilansir oleh Tax Notes International.

Selain mendukung proposal Pillar 1, Uber juga mendukung kerangka pelaporan pajak untuk sharing dan gig economy yakni Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy (MRDP) yang baru dirilis OECD pada 3 Juli 2020.

Baca Juga: Masuk Program Prioritas, Digitalisasi Pajak 100% Mulai Berjalan 2022

Sebagai bukti dukungan itu, Uber telah bekerja sama dengan Australian Taxation Office (ATO) dengan menyediakan data penghasilan yang diperoleh penyedia jasa. Ia menilai kolaborasi antara otoritas pajak dan platform terkait dengan penyediaan informasi perpajakan merupakan solusi.

Meski demikian, Chadwick mengakui masih terdapat tantangan bagi perusahaan teknologi untuk menjelaskan kepada otoritas pajak dan regulator mengenai cara kerja platform seperti Uber dan platform-platform lainnya. (Bsi)

Baca Juga: Bank Indonesia Beli SBN Hingga Rp358 Triliun Sepanjang 2021
Topik : uber, pajak digital, DST, proposal OECD, konsensus global

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 14 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem IT Diperbarui, Kualitas Pelayanan Restitusi Ikut Diperbaiki

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Sabtu, 04 Desember 2021 | 11:30 WIB
CHINA

China Berencana Pajaki Penggunaan Data Perusahaan Digital

berita pilihan

Selasa, 25 Januari 2022 | 19:24 WIB
PER-24/PJ/2021

Pembetulan Bukti Pot/Put Unifikasi, Wajib Pajak Perlu Syarat Ini

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:26 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Ingat, Wajib Lapor Berkala di DJP Online Agar Dividen Bebas Pajak

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat, Pelayanan Pajak Gratis! Laporkan Kalau Temui Pelanggaran

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:30 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN

Insentif dari Kawasan Berikat dan KITE Sudah Terserap Rp47 Triliun

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:00 WIB
PP 3/2022

Konfirmasi Transaksi Saham Hingga Rp10 Juta Kini Bebas Bea Meterai

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE

Pembuktian Data di Sidang Online Pengadilan Pajak, Ini Hasil Surveinya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:30 WIB
SELEBRITAS

Setelah Kunjungi Kantor Pajak, Ghozali 'NFT' Pamer Kartu NPWP Barunya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:00 WIB
INDIA

Pengusaha Minta Kredit Pajak Masukan Segera Dipulihkan

Selasa, 25 Januari 2022 | 15:53 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Ungkap Alasan Diskon PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP Diperpanjang