PEMERINTAH DAERAH

Tito Karnavian Minta Pemda Tidak Tahan Belanja APBD

Dian Kurniati | Selasa, 15 Juni 2021 | 12:33 WIB
Tito Karnavian Minta Pemda Tidak Tahan Belanja APBD

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah agar segera membelanjakan APBD dan tidak menahan realisasinya hingga akhir tahun.

Tito mengatakan APBD harus segera dibelanjakan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Apalagi, jika belanja tersebut diarahkan untuk sektor produktif dan penanganan pandemi Covid-19, pengaruhnya akan lebih besar.

“Kalau skenario itu [belanja akhir tahun] dilakukan maka tidak akan bisa membuat ekonomi kita menjadi pulih dan bangkit melesat. Sulit karena belanja pemerintah di masa pandemi ini adalah belanja paling utama," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (15/6/2021).

Baca Juga:
RUU Daerah Khusus Jakarta Disetujui DPR, Hanya PKS yang Menolak

Tito mengatakan belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peran besar dalam mendorong pemulihan ekonomi, terutama di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, belanja pemda lewat APBD juga dapat memancing swasta untuk turut menggerakkan ekonomi.

Menurutnya, hingga saat ini, masih ada kecenderungan pemda merealisasikan belanja APBD pada akhir tahun. Hal itu tercermin dari data realisasi belanja provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia hingga 11 Juni 2021 yang baru 24,41%.

Dia memerinci realisasi APBD provinsi tercatat sebesar 26,85%, sedangkan realisasi APBD kabupaten/kota 23,22%. Padahal, menurutnya, realisasi belanja daerah pada pertengahan tahun yang ideal sudah mencapai minimum 40%-50%.

Baca Juga:
Perhatian Buat Pemda, Tito: Jangan Selewengkan Dana THR dan Gaji ke-13

Tito kemudian menegaskan Kemendagri akan terus mengevaluasi realisasi APBD secara berkala. Dia berharap belanja-belanja seperti program perlindungan sosial segera tersalur agar daya beli masyarakat makin membaik.

"Kami akan evaluasi terus. Setiap minggu saya evaluasi. Tolong belanjakan, buat eksekusi program, tapi program yang kalau bisa padat karya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. Meski pada kuartal I/2021 masih terkontraksi 0,74%, pemerintah menargetkan pertumbuhan pada kuartal II/2021 dapat melesat hingga 7%. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

RUU Daerah Khusus Jakarta Disetujui DPR, Hanya PKS yang Menolak

Senin, 18 Maret 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perhatian Buat Pemda, Tito: Jangan Selewengkan Dana THR dan Gaji ke-13

Minggu, 17 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kendalikan Harga Beras, Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

BERITA PILIHAN
Selasa, 16 April 2024 | 10:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

Pergantian Pemerintah, KPK Desak Pejabat Terbuka Soal Kepatuhan Pajak

Selasa, 16 April 2024 | 09:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Telat Upload Faktur Pajak Kemarin? Ini Alternatif yang Bisa Ditempuh

Selasa, 16 April 2024 | 09:45 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Simak! Tarif Pajak Daerah Terbaru di Provinsi Sumatera Selatan

Selasa, 16 April 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! Hari Ini Batas Akhir Setor dan Lapor PPh Masa Maret 2024

Selasa, 16 April 2024 | 09:10 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Konflik Iran-Israel, Pemerintah Antisipasi Kenaikan Harga Komoditas

Selasa, 16 April 2024 | 08:30 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Lapkeu Diaudit AP? Jika Tak Dilampirkan, SPT Dianggap Tak Disampaikan

Senin, 15 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kondisi yang Membuat PPN atau PPnBM Tidak Dipotong oleh Wapu BUMN