Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Tindakan Penyelamatan Dilaksanakan Oktober

0
0
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (tengah) (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews -- Pemerintah telah memproyeksikan terjadinya shortfall yang lebih besar dari Rp219 triliun, hal ini akan terjadi jika program pengampunan pajak tidak mampu mencapai target penerimaan uang tebusan yang ditargetkan sebesar Rp165 triliun

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pemerintah akan melakukan upaya untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 jika program pengampunan pajak tidak mampu mencapai targetnya. Namun upaya penyelamatan tersebut baru akan dilaksanakan setelah periode pertama berakhir, yaitu setelah bulan September 2016.

"Kami perlu memantau terlebih dulu, sekaligus memproyeksikan jumlah penerimaan tax amnesty pada bulan September serta penerimaan total periode pertama. Kami hari ini akan mengadakan rapat terkait hal tersebut," ujarnya di Jakarta, Selasa (13/9).

Baca Juga: Sri Mulyani: Efektivitas Belanja Pemda Perlu Ditingkatkan

Ia menambahkan, keputusan untuk memangkas kembali anggaran akan bergantung pada hasil rapat yang akan dilaksanakan hari ini, serta juga bergantung pada penerimaan tax amnesty. Hal ini akan berpotensi pada pemangkasan anggaran yang bisa terjadi untuk ketiga kalinya.

Namun, ia enggan untuk berbicara lebih mengenai pemangkasan anggaran yang diperkirakan akan terjadi lagi jika program pengampunan pajak tidak mampu mencapai target penerimaan dari uang tebusannya. Karena jika pemerintah melakukan pemangkasan anggaran, maka perlu memerhatikan sejumlah dampak yang akan terjadi.

Sebelumnya, pemerintah telah memproyeksikan shortfall yang akan terjadi yakni sebesar Rp219 triliun. Hingga saat ini pemerintah masih menggunakan proyeksi shortfall tersebut dan juga menggunakan target uang tebusan program pengampunan pajak yang sebesar Rp165 triliun.

Baca Juga: Ini Usulan Target Tax Ratio 2020 dari Pemerintah

Penerimaan uang tebusan program pengampunan pajak yang sangat jauh dari target, menjadikan pemerintah untuk melakukan sejumlah upaya tambahan untuk meminimalisir shortfall. Tapi untuk menanggulangi shortfall, khususnya dari sektor perpajakan, pemerintah perlu menunggu periode pertama program pengampunan pajak berakhir.

"Kami perlu memantau dulu hingga akhir September, karena pada akhir September baru kita akan bisa menentukan upaya yang akan dilakukan untuk menyelamatkan APBN 2016," tutupnya. (Bsi)

Baca Juga: Upayakan Akselerasi Ekonomi, Ini 2 Fokus Pemerintah

"Kami perlu memantau terlebih dulu, sekaligus memproyeksikan jumlah penerimaan tax amnesty pada bulan September serta penerimaan total periode pertama. Kami hari ini akan mengadakan rapat terkait hal tersebut," ujarnya di Jakarta, Selasa (13/9).

Baca Juga: Sri Mulyani: Efektivitas Belanja Pemda Perlu Ditingkatkan

Ia menambahkan, keputusan untuk memangkas kembali anggaran akan bergantung pada hasil rapat yang akan dilaksanakan hari ini, serta juga bergantung pada penerimaan tax amnesty. Hal ini akan berpotensi pada pemangkasan anggaran yang bisa terjadi untuk ketiga kalinya.

Namun, ia enggan untuk berbicara lebih mengenai pemangkasan anggaran yang diperkirakan akan terjadi lagi jika program pengampunan pajak tidak mampu mencapai target penerimaan dari uang tebusannya. Karena jika pemerintah melakukan pemangkasan anggaran, maka perlu memerhatikan sejumlah dampak yang akan terjadi.

Sebelumnya, pemerintah telah memproyeksikan shortfall yang akan terjadi yakni sebesar Rp219 triliun. Hingga saat ini pemerintah masih menggunakan proyeksi shortfall tersebut dan juga menggunakan target uang tebusan program pengampunan pajak yang sebesar Rp165 triliun.

Baca Juga: Ini Usulan Target Tax Ratio 2020 dari Pemerintah

Penerimaan uang tebusan program pengampunan pajak yang sangat jauh dari target, menjadikan pemerintah untuk melakukan sejumlah upaya tambahan untuk meminimalisir shortfall. Tapi untuk menanggulangi shortfall, khususnya dari sektor perpajakan, pemerintah perlu menunggu periode pertama program pengampunan pajak berakhir.

"Kami perlu memantau dulu hingga akhir September, karena pada akhir September baru kita akan bisa menentukan upaya yang akan dilakukan untuk menyelamatkan APBN 2016," tutupnya. (Bsi)

Baca Juga: Upayakan Akselerasi Ekonomi, Ini 2 Fokus Pemerintah
Topik : shortfall pajak, sri mulyani, APBN, tax amnesty
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI