Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tindakan Penyelamatan Dilaksanakan Oktober

0
0
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (tengah) (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews -- Pemerintah telah memproyeksikan terjadinya shortfall yang lebih besar dari Rp219 triliun, hal ini akan terjadi jika program pengampunan pajak tidak mampu mencapai target penerimaan uang tebusan yang ditargetkan sebesar Rp165 triliun

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pemerintah akan melakukan upaya untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 jika program pengampunan pajak tidak mampu mencapai targetnya. Namun upaya penyelamatan tersebut baru akan dilaksanakan setelah periode pertama berakhir, yaitu setelah bulan September 2016.

"Kami perlu memantau terlebih dulu, sekaligus memproyeksikan jumlah penerimaan tax amnesty pada bulan September serta penerimaan total periode pertama. Kami hari ini akan mengadakan rapat terkait hal tersebut," ujarnya di Jakarta, Selasa (13/9).

Baca Juga: Menkeu: Penurunan Suku Bunga Antisipasi Perlemahan Ekonomi

Ia menambahkan, keputusan untuk memangkas kembali anggaran akan bergantung pada hasil rapat yang akan dilaksanakan hari ini, serta juga bergantung pada penerimaan tax amnesty. Hal ini akan berpotensi pada pemangkasan anggaran yang bisa terjadi untuk ketiga kalinya.

Namun, ia enggan untuk berbicara lebih mengenai pemangkasan anggaran yang diperkirakan akan terjadi lagi jika program pengampunan pajak tidak mampu mencapai target penerimaan dari uang tebusannya. Karena jika pemerintah melakukan pemangkasan anggaran, maka perlu memerhatikan sejumlah dampak yang akan terjadi.

Sebelumnya, pemerintah telah memproyeksikan shortfall yang akan terjadi yakni sebesar Rp219 triliun. Hingga saat ini pemerintah masih menggunakan proyeksi shortfall tersebut dan juga menggunakan target uang tebusan program pengampunan pajak yang sebesar Rp165 triliun.

Baca Juga: Soal Pajak Progresif Tanah, Ini Respons Sri Mulyani

Penerimaan uang tebusan program pengampunan pajak yang sangat jauh dari target, menjadikan pemerintah untuk melakukan sejumlah upaya tambahan untuk meminimalisir shortfall. Tapi untuk menanggulangi shortfall, khususnya dari sektor perpajakan, pemerintah perlu menunggu periode pertama program pengampunan pajak berakhir.

"Kami perlu memantau dulu hingga akhir September, karena pada akhir September baru kita akan bisa menentukan upaya yang akan dilakukan untuk menyelamatkan APBN 2016," tutupnya. (Bsi)

Baca Juga: Ini Pesan Khusus Sri Mulyani untuk Lulusan PKN STAN

"Kami perlu memantau terlebih dulu, sekaligus memproyeksikan jumlah penerimaan tax amnesty pada bulan September serta penerimaan total periode pertama. Kami hari ini akan mengadakan rapat terkait hal tersebut," ujarnya di Jakarta, Selasa (13/9).

Baca Juga: Menkeu: Penurunan Suku Bunga Antisipasi Perlemahan Ekonomi

Ia menambahkan, keputusan untuk memangkas kembali anggaran akan bergantung pada hasil rapat yang akan dilaksanakan hari ini, serta juga bergantung pada penerimaan tax amnesty. Hal ini akan berpotensi pada pemangkasan anggaran yang bisa terjadi untuk ketiga kalinya.

Namun, ia enggan untuk berbicara lebih mengenai pemangkasan anggaran yang diperkirakan akan terjadi lagi jika program pengampunan pajak tidak mampu mencapai target penerimaan dari uang tebusannya. Karena jika pemerintah melakukan pemangkasan anggaran, maka perlu memerhatikan sejumlah dampak yang akan terjadi.

Sebelumnya, pemerintah telah memproyeksikan shortfall yang akan terjadi yakni sebesar Rp219 triliun. Hingga saat ini pemerintah masih menggunakan proyeksi shortfall tersebut dan juga menggunakan target uang tebusan program pengampunan pajak yang sebesar Rp165 triliun.

Baca Juga: Soal Pajak Progresif Tanah, Ini Respons Sri Mulyani

Penerimaan uang tebusan program pengampunan pajak yang sangat jauh dari target, menjadikan pemerintah untuk melakukan sejumlah upaya tambahan untuk meminimalisir shortfall. Tapi untuk menanggulangi shortfall, khususnya dari sektor perpajakan, pemerintah perlu menunggu periode pertama program pengampunan pajak berakhir.

"Kami perlu memantau dulu hingga akhir September, karena pada akhir September baru kita akan bisa menentukan upaya yang akan dilakukan untuk menyelamatkan APBN 2016," tutupnya. (Bsi)

Baca Juga: Ini Pesan Khusus Sri Mulyani untuk Lulusan PKN STAN
Topik : shortfall pajak, sri mulyani, APBN, tax amnesty
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Jum'at, 04 November 2016 | 17:30 WIB
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR