Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tim Khusus Perlu Cek Kepatuhan Wajib Pajak Besar

A+
A-
0
A+
A-
0
Tim Khusus Perlu Cek Kepatuhan Wajib Pajak Besar

JAKARTA, DDTCNews – Penerimaan pada program pengampunan pajak yang masih terbilang rendah, sehingga tim khusus yang dibentuk Ditjen Pajak sangat dibutuhkan untuk menangani wajib pajak (WP) besar yang berpotensi mengikuti tax amnesty.

Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan fokus utama program pengampunan pajak memang mengarah kepada WP besar dan para pengusaha yang belum patuh terhadap pajak.

“Tim tersebut berfungsi untuk melakukan pengecekan kepada WP besar untuk mengetahui mereka sudah patuh atau belum. Jika mereka mengaku tidak ada yang perlu diikutkan di tax amnesty, maka tidak perlu takut kepada petugas yang mengeceknya,” ujarnya di Jakarta, Jumat (2/9).

Baca Juga: Pemerintah Kota Ini Desak Dewan Sahkan Peraturan Pengampunan Pajak

Hal ini dilakukan guna memastikan kesesuaian antara jumlah kepemilikan harta yang sebenarnya dibandingkan dengan pengakuan WP besar saat melaporkan hartanya. Jika WP besar sudah patuh dan jujur terhadap pelaporan hartanya maka pengecekan ini tidak akan menjadi masalah bagi WP.

Tim untuk menangani WP besar diharapkan mampu mempercepat penerimaan tax amnesty, karena tentu WP besar memiliki jumlah harta yang besar pula.

Adapun periode dengan tarif terendah sebesar 2% pada periode I akan segera berakhir pada tanggal 30 September 2016 mendatang.

Baca Juga: Holding Period Berakhir, Dana Repatriasi Masih Betah di Indonesia

Kendati demikian, Darmin menambahkan program pengampunan pajak ini bersifat tidak wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena jika WP sudah melaporkan seluruh hartanya, maka WP tersebut tidak diwajibkan untuk mengikuti program tersebut.

“Bagi WP yang sudah tidak ada lagi harta yang belum dilaporkan, dan semuanya sudah dibayar, maka mereka tidak perlu mengikuti tax amnesty. Tidak masalah itu,” tuturnya. (Amu)

Baca Juga: Soal Dana Repatriasi, Dirjen Pajak: Tidak Ada yang Mengkhawatirkan

“Tim tersebut berfungsi untuk melakukan pengecekan kepada WP besar untuk mengetahui mereka sudah patuh atau belum. Jika mereka mengaku tidak ada yang perlu diikutkan di tax amnesty, maka tidak perlu takut kepada petugas yang mengeceknya,” ujarnya di Jakarta, Jumat (2/9).

Baca Juga: Pemerintah Kota Ini Desak Dewan Sahkan Peraturan Pengampunan Pajak

Hal ini dilakukan guna memastikan kesesuaian antara jumlah kepemilikan harta yang sebenarnya dibandingkan dengan pengakuan WP besar saat melaporkan hartanya. Jika WP besar sudah patuh dan jujur terhadap pelaporan hartanya maka pengecekan ini tidak akan menjadi masalah bagi WP.

Tim untuk menangani WP besar diharapkan mampu mempercepat penerimaan tax amnesty, karena tentu WP besar memiliki jumlah harta yang besar pula.

Adapun periode dengan tarif terendah sebesar 2% pada periode I akan segera berakhir pada tanggal 30 September 2016 mendatang.

Baca Juga: Holding Period Berakhir, Dana Repatriasi Masih Betah di Indonesia

Kendati demikian, Darmin menambahkan program pengampunan pajak ini bersifat tidak wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena jika WP sudah melaporkan seluruh hartanya, maka WP tersebut tidak diwajibkan untuk mengikuti program tersebut.

“Bagi WP yang sudah tidak ada lagi harta yang belum dilaporkan, dan semuanya sudah dibayar, maka mereka tidak perlu mengikuti tax amnesty. Tidak masalah itu,” tuturnya. (Amu)

Baca Juga: Soal Dana Repatriasi, Dirjen Pajak: Tidak Ada yang Mengkhawatirkan
Topik : tax amnesty, tim khusus, uang tebusan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 11 Juli 2016 | 09:39 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 09:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 13 Juni 2016 | 14:09 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Jum'at, 04 November 2016 | 18:40 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:17 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:13 WIB
DAMPAK VIRUS CORONA
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:06 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 19 Februari 2020 | 19:50 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:58 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:42 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:20 WIB
KOTA YOGYAKARTA
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:13 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 17:58 WIB
SPANYOL
Rabu, 19 Februari 2020 | 16:44 WIB
PMK 11/2020