JERMAN

Tetangga Bisa Saling Laporkan Penghindaran Pajak, Pemilu Memanas

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 11 September 2021 | 13:00 WIB
Tetangga Bisa Saling Laporkan Penghindaran Pajak, Pemilu Memanas

Ilustrasi. 

BERLIN, DDTCNews - Ide Menkeu negara bagian Baden-Württemberg, Jerman untuk membuat portal informasi praktik penghindaran pajak memicu perdebatan panas jelang pemilu pada akhir bulan ini.

Menkeu Baden-Württemberg Danyal Bayaz meluncurkan situs baru yang menjadi sarana pengaduan praktik penghindaran pajak. Situs tersebut memungkinkan warga Jerman membuat laporan kepada otoritas pajak dengan identitas anonim.

Anggota parlemen dari partai sayap kanan, CDU Christoph Ploss mengatakan portal pelaporan praktik penghindaran pajak berpotensi menurunkan kualitas pelaporan. Hal senada diungkapkan oleh politisi dari FDP Christian Lindner.

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

"Apa yang tidak kita butuhkan adalah hasutan kepada negara untuk saling mencela di antara tetangga," kata Lindner dikutip pada Selasa (7/9/2021).

Sementara itu, surat kabar skala nasional Jerman Bild ikut menyoroti aksi menkeu Bayaz serupa dengan spionase pada era perang dingin. Polisi rahasia Jerman Timur, Stasi terkenal karena menggunakan teman dan tetangga sebagai alat pengawasan dan pengaduan.

Bild mengungkapkan portal pengaduan praktik penghindaran pajak akan mendorong warga negara saling mengintip dan kemudian membuat laporan anonim tentang penghindaran pajak. Padahal mekanisme pengaduan sebenarnya sudah tersedia secara nasional. Pemerintah federal memiliki saluran pengaduan penghindaran pajak yang bisa disampaikan melalui saluran telepon, pos, dan email.

Baca Juga:
Prabowo: Mau di Dalam atau Luar Pemerintahan, Sama-Sama Demi Rakyat

Isu penghindaran pajak menjadi komoditas politik seksi jelang pemilu. Pasalnya, setiap tahunnya pemerintah Jerman kehilangan potensi penerimaan pajak dalam jumlah besar. Potensi penerimaan yang hilang ditaksir sekitar €50 miliar karena praktik penghindaran pajak.

Adapun negara bagian Baden-Württemberg mengungkapkan argumentasi perlunya saluran baru pelaporan praktik penghindaran pajak. Pemerintah menyampaikan pesan yang dikirim melalui layanan yang tersedia saat ini seringkali tidak mencantumkan informasi detail.

"Situs web baru memberi pada pejabat kesempatan untuk menindaklanjuti laporan atau pertanyaan anonim," terangnya seperti dilansir dw.com. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara