Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Tetangga Bisa Saling Laporkan Penghindaran Pajak, Pemilu Memanas

A+
A-
0
A+
A-
0
Tetangga Bisa Saling Laporkan Penghindaran Pajak, Pemilu Memanas

Ilustrasi. 

BERLIN, DDTCNews - Ide Menkeu negara bagian Baden-Württemberg, Jerman untuk membuat portal informasi praktik penghindaran pajak memicu perdebatan panas jelang pemilu pada akhir bulan ini.

Menkeu Baden-Württemberg Danyal Bayaz meluncurkan situs baru yang menjadi sarana pengaduan praktik penghindaran pajak. Situs tersebut memungkinkan warga Jerman membuat laporan kepada otoritas pajak dengan identitas anonim.

Anggota parlemen dari partai sayap kanan, CDU Christoph Ploss mengatakan portal pelaporan praktik penghindaran pajak berpotensi menurunkan kualitas pelaporan. Hal senada diungkapkan oleh politisi dari FDP Christian Lindner.

Baca Juga: Kena Sanksi Negara Barat, Rusia Mau Ringankan Pajak Aset Kripto

"Apa yang tidak kita butuhkan adalah hasutan kepada negara untuk saling mencela di antara tetangga," kata Lindner dikutip pada Selasa (7/9/2021).

Sementara itu, surat kabar skala nasional Jerman Bild ikut menyoroti aksi menkeu Bayaz serupa dengan spionase pada era perang dingin. Polisi rahasia Jerman Timur, Stasi terkenal karena menggunakan teman dan tetangga sebagai alat pengawasan dan pengaduan.

Bild mengungkapkan portal pengaduan praktik penghindaran pajak akan mendorong warga negara saling mengintip dan kemudian membuat laporan anonim tentang penghindaran pajak. Padahal mekanisme pengaduan sebenarnya sudah tersedia secara nasional. Pemerintah federal memiliki saluran pengaduan penghindaran pajak yang bisa disampaikan melalui saluran telepon, pos, dan email.

Baca Juga: Negara Ini Tetapkan Standar Emisi Baru dan Tawarkan Insentif Pajak

Isu penghindaran pajak menjadi komoditas politik seksi jelang pemilu. Pasalnya, setiap tahunnya pemerintah Jerman kehilangan potensi penerimaan pajak dalam jumlah besar. Potensi penerimaan yang hilang ditaksir sekitar €50 miliar karena praktik penghindaran pajak.

Adapun negara bagian Baden-Württemberg mengungkapkan argumentasi perlunya saluran baru pelaporan praktik penghindaran pajak. Pemerintah menyampaikan pesan yang dikirim melalui layanan yang tersedia saat ini seringkali tidak mencantumkan informasi detail.

"Situs web baru memberi pada pejabat kesempatan untuk menindaklanjuti laporan atau pertanyaan anonim," terangnya seperti dilansir dw.com. (sap)

Baca Juga: Thailand Bakal Bebaskan Pajak Impor Kursi Mobil Anak, Ini Alasannya

Topik : penghindaran pajak, pajak internasional, pemilu, pajak orang kaya, tax avoidance

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 Juni 2022 | 13:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Turunkan Inflasi, Yellen Evaluasi Kebijakan Bea Masuk Warisan Trump

Minggu, 19 Juni 2022 | 14:30 WIB
HUNGARIA

Terapkan Windfall Tax, Negara Ini Dapat Setoran Rp8,85 triliun

Minggu, 19 Juni 2022 | 09:30 WIB
FINLANDIA

Puluhan Perusahaan Ini Diduga Menghindari Pajak, Begini Modusnya

Minggu, 19 Juni 2022 | 08:30 WIB
MAKAU

Gaet Para Penjudi Asing, Negara Ini Siapkan Insentif Pajak

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2