Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tekan Emisi Karbon, Truk Bakal Dapat Beban Pajak Tambahan

A+
A-
0
A+
A-
0
Tekan Emisi Karbon, Truk Bakal Dapat Beban Pajak Tambahan

Ilustrasi bendera Uni Eropa. (foto: europe.eu)

BRUSSELS, DDTCNews – Dewan Uni Eropa dan Komisi Eropa mencapai kesepakatan sementara perihal revisi formula tarif jalan tol yang berbasis emisi gas buang kendaraan.

Kesepakatan tersebut tercapai pada 16 Juni 2021 dan berlaku untuk kendaraan dengan tonase berat. Salah satu kunci kesepakatan sementara adalah memperkenalkan batas waktu operasional angkutan truk berat pada jaringan jalan Uni Eropa.

"Perjanjian itu merupakan komponen kunci dari komitmen Uni Eropa membuat blok perdagangan yang netral iklim pada 2050," tulis keterangan resmi Dewan Uni Eropa dikutip pada Selasa (22/6/2021).

Baca Juga: Apa Itu Polluter Pays Principle?

Dewan menyatakan kesepakatan sementara ini merupakan desain kebijakan yang akan memberikan beban pajak tambahan bagi sektor usaha yang menghasilkan polusi ke atmosfer.

Dalam kesepakatan awal, pengaturan tarif jalan tol akan berdasarkan emisi gas buang dan batas waktu operasional kendaraan baru berlaku untuk truk yang mampu mengangkut beban maksimal lebih dari 3,5 metrik ton.

Selanjutnya, aturan baru tersebut akan berlaku untuk angkutan truk ringan dan bus. Meski begitu, tak menutup kemungkinan skema tarif jalan tol berdasarkan emisi gas buang diperluas ke jenis kendaraan yang lebih kecil, seperti mobil pribadi.

Baca Juga: Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan

"Sistem ini memungkinkan penerapan penuh prinsip pihak yang menghasilkan polusi agar membayar pajak lebih banyak. Kami terus mengembangkan sistem yang fleksibel bagi negara anggota dalam merancang sistem bayar berbayar sendiri," sebut Dewan.

Dewan menjelaskan penerapan skema baru tersebut akan memakan waktu transisi selama 4 tahun. Rentang waktu tersebut akan digunakan negara anggota untuk melakukan penyesuaian pada infrastruktur pendukung seperti penambahan stasiun uji emisi pada jaringan jalan raya nasional.

Negara anggota juga diperbolehkan menerapkan kebijakan pengecualian skema tarif jalan tol berdasarkan emisi gas buang. Salah satu syarat pengecualian adalah menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi Eropa.

Baca Juga: Kenakan Tarif 7%, 20 Perusahaan Digital Bakal Jadi Pemungut PPN

"Skema ini baru berlaku pada kendaraan truk terbesar, tetapi secara bertahap dapat diperluas ke jenis kendaraan berat lainnya. Secara teratur formulasi tarif dapat disesuaikan dengan kemajuan teknologi," jelas Dewan seperti dilansir Tax Notes International. (rig)

Topik : belgia, dewan eropa, uni eropa, emisi karbon, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Henry Dharmawan

Rabu, 23 Juni 2021 | 20:45 WIB
Kebijakan ini menjadi salah satu contoh lain dimana pajak dapat menjadi instrumen pendukung untuk mencapai tujuan tertentu, salah satunya adalah penurunan gas emisi di Eropa. Adanya kebijakan ini dalam jangka panjang diharapkan menurunkan tingkat emisi di jalanan Eropa khususnya yang dihasilkan oleh ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Juli 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kepada Wamenkeu, ADB Siap Dukung Indonesia Terapkan Pajak Karbon

Kamis, 22 Juli 2021 | 11:53 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Rencana Pengenaan Pajak Karbon, Begini Kata Wamenkeu

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak