Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Tekan Defisit Dagang, Ini Permintaan Presiden

A+
A-
0
A+
A-
0
Tekan Defisit Dagang, Ini Permintaan Presiden
Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo menegaskan fokus pemerintah ke depan adalah mengurangi sebanyak mungkin angka defisit perdagangan dengan cara mengurangi impor, terutama impor bahan bakar minyak (BBM).

Pada saat yang sama, Presiden juga meminta para menteri terkait bekerja menggenjot ekspor. Presiden juga meminta pengembangan sektor pariwisata yang bisa mendatangkan devisa dan mengurangi defisit transaksi berjalan sekaligus meningkatkan perekonomian nasional.

“Dalam menekan defisit saya mengingatkan lagi agar para menteri konsentrasi pada terobosan untuk mengurangi impor BBM yang menjadi penyumbang defisit terbesar dan impor lain,” kata Presiden dalam Rapat Terbatas Penguatan Neraca Perdagangan, di Jakarta, Senin (11/11/2019)

Baca Juga: Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Oleh karena itu, menurut Presiden, pembangunan kilang minyak harus menjadi prioritas utama. Selain itu, produksi minyak di dalam negeri juga harus terus ditingkatkan, termasuk pengolahan energi baru terbarukan seperti biodiesel 20, biodiesel 30, dan biodiesel.

Presiden Jokowi menegaskan investasi pada sektor industri substitusi impor dan pengembangan industri pengolahan juga harus terus dibuka lebar sehingga barang-barang substitusi impor tersebut bisa menggantikan produk impor.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan selain untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi juga untuk memastikan bahwa produk-produk yang dibutuhkan di dalam negeri dapat diproduksi di dalam negeri, untuk selanjutnya diekspor ke luar negeri.

Baca Juga: Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Presiden Jokowi juga ingin mengingatkan optimalisasi kandungan tingkat komponen dalam negeri pada proyek-proyek pemerintah. Ada empat hal yang diminta Presiden. Pertama, ia meminta kabinet fokus dalam menyelesaikan perjanjian perdagangan untuk meningkatkan ekspor.

Kedua, Presiden meminta peningkatan ekspor ke pasar non-tradisional terutama Afrika, Asia Selatan, dan juga Indo Pasifik. Ketiga, terkait dengan promosi, baik produk ekspor maupun promosi pariwisata dan investasi agar membangun sebuah brand image yang baik dan terintegrasi.

Menurut Presiden sebaiknya disiapkan dan digodok dengan baik, sehingga saat dilakukan pameran benar-benar akan menguatkan brand image Indonesia terhadap pembeli maupun wisatawan yang ingin datang ke Indonesia.

Baca Juga: Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Terakhir, Presiden meminta agar dilakukannya penguatan sumber daya manusia secara besar-besaran dalam memperkuat ekspansi dan ekspor di sektor jasa. Mengingat, Indonesia mempunyai unicorn dan decacorn yang sudah merambah ke luar negeri. (MG-avo/Bsi)

Topik : jokowi, defisit perdagangan, kebijakan ekonomi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Juli 2022 | 18:07 WIB
KERJA SAMA PERDAGANGAN

Setelah Bertemu Jokowi, PM China Komitmen Tambah Impor 1 Juta Ton CPO

Rabu, 20 Juli 2022 | 17:30 WIB
KINERJA PERDAGANGAN

Nilai Perdagangan Tembus US$10 M, Indonesia-Vietnam Patok Target Baru

Selasa, 19 Juli 2022 | 16:49 WIB
KERJA SAMA BILATERAL

Jokowi Temui Presiden Timor Leste, Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi

Selasa, 19 Juli 2022 | 12:17 WIB
PENANGANAN COVID-19

Pemerintah Waspadai Subvarian Covid-19, Vaksin Booster Terus Dikebut

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor