Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tekan Defisit Anggaran, Tarif PPh Badan Bakal Naik 2,5%

A+
A-
0
A+
A-
0
Tekan Defisit Anggaran, Tarif PPh Badan Bakal Naik 2,5%

Ilustrasi.

GIBRALTAR, DDTCNews – Pemerintah Gibraltar memutuskan untuk meningkatkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 10% menjadi 12,5% mulai tahun fiskal 2022/2023.

Menteri Utama/Chief Minister Gibraltar Fabian Picardo mengatakan agenda kenaikan tarif PPh badan berdasarkan dua pertimbangan yaitu mendukung keuangan publik dan mengikuti perkembangan perubahan kebijakan perpajakan internasional.

"Pemerintah perlu meninjau perkembangan Covid dan Brexit dalam dua tahun penuh gejolak sejak anggaran normal pada 2019 dan memasukai anggaran darurat Covid pada 2020," katanya, dikutip pada Rabu (21/7/2021).

Baca Juga: Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Picardo menuturkan kenaikan tarif PPh badan dibutuhkan untuk mendukung normalisasi anggaran pemerintah. Rencananya, pemerintah menargetkan anggaran akan kembali surplus pada tahun fiskal 2022/2023.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah perlu memangkas defisit anggaran sejumlah £158 juta atau setara dengan Rp3,1 trilun pada 2020/2021 dan sisa defisit senilai £50 juta pada tahun fiskal 2021/2022.

Target tersebut akan didukung oleh kenaikan pungutan cukai rokok sebesar 50% dan pungutan pajak bahan bakar sebesar 12% untuk industri pelayaran seperti kapal pesiar dan superyacht.

Baca Juga: Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Di sisi lain, insentif pajak bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi akan dicabut bertahap mulai tahun ini. Rencananya, seluruh kebijakan insentif akan berakhir pada 2023 atau berbarengan dengan agenda normalisasi anggaran menjadi surplus.

"Kebijakan anggaran merupakan paket tindakan pemerintah yang dikalibrasi dengan hati-hati," ujar Picardo.

Menurut menteri utama, keputusan meningkatkan tarif PPh badan juga menjadi respons pemerintah terhadap perkembangan reformasi pajak internasional yang diinisiasi OECD. Menurutnya, kenaikan tarif menjadi 12,5% merupakan langkah awal.

Baca Juga: Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Terlebih, wacana konsensus global yang muncul menetapkan tarif pajak minimum perusahaan multinasional sebesar 15%. Picardo memastikan Gibraltar merupakan bagian yang mendukung kerangka kerja yang dilakukan oleh OECD.

"Saya tidak percaya bahwa Gibraltar akan menolak kerangka kerja ini atau berusaha menolaknya. Kami harus terus berinovasi ke sisi spektrum transparansi dan akuntabilitas global," ujarnya seperti dilansir chronicle.gi. (rig)

Baca Juga: Sumbang Emisi, Diskon Pajak Bagi Kapal Penangkap Ikan Perlu Dihapus
Topik : Gibraltar, PPh badan, tarif pajak, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 14:30 WIB
BELANDA

Redam Emisi Karbon, Negara Ini Pajaki Truk Berdasarkan Jarak Tempuh

Kamis, 23 September 2021 | 09:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

G24: Konsensus Pajak Global Harus Pertimbangkan Negara Berkembang

Kamis, 23 September 2021 | 08:47 WIB
PRESIDENSI G20 INDONESIA

Jokowi: Inklusivitas Jadi Prioritas Presidensi G20 Indonesia

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya