Review
Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:44 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Tegas! Sri Mulyani Bilang Negara Merdeka Perlu Penerimaan Pajak

A+
A-
5
A+
A-
5
Tegas! Sri Mulyani Bilang Negara Merdeka Perlu Penerimaan Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Negara yang merdeka memerlukan penerimaan pajak agar bisa memenuhi kebutuhan pembangunan secara berkesinambungan dan merespons tantangan perekonomian global saat ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pajak adalah tulang punggung dan dengan demikian diperlukan edukasi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

"Pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai perpajakan karena negara merdeka berarti harus kita jaga, kita pertahankan, dan kita urus sendiri," ujar Sri Mulyani, Kamis (18/8/2022).

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Pulihkan Ekonomi, Begini Perbandingan Manfaatnya

Melalui pajak, Indonesia dapat mempertahankan harga BBM, listrik, dan LPG 3 kg pada level yang dapat dijangkau oleh masyarakat melalui subsidi. Tak tanggung-tanggung, subsidi pada tahun ini mencapai Rp502 triliun.

Tanpa pajak, keuangan negara tidak dapat memberikan dukungan sebesar ini. "Ini peran keuangan negara yang disangga dan hanya bisa tetap sehat dan berkesinambungan bila pajak dikumpulkan secara mencukupi," ujar Sri Mulyani.

Tak hanya menggelontorkan subsidi guna mempertahankan harga dan daya beli masyarakat, penerimaan pajak juga mengambil peran besar dalam membiayai kebutuhan belanja pendidikan.

Baca Juga: Awasi Perkembangan Sektor Usaha, DJP Hitung Kembali Setoran Pajak WP

Dengan populasi Indonesia yang besar dan demografi yang muda, Sri Mulyani mengatakan Indonesia membutuhkan pajak agar negara dapat berinvestasi pada sumber daya manusia lewat pendidikan.

"Menjaga, mempertahankan, dan mengurus kemerdekaan Indonesia agar menjadi maju membutuhkan pajak yang kuat," ujar Sri Mulyani.

Guna mewujudkan masyarakat sadar pajak, Sri Mulyani mengatakan edukasi terus dilakukan agar wajib pajak terdaftar mampu menjadi penyangga perekonomian dan keuangan negara.

Baca Juga: Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai 2022 Bakal Tembus Rp300 Triliun

Para calon wajib pajak atau future taxpayer yang saat ini masih duduk di bangku sekolah diharapkan dapat berkontribusi pada masa yang akan datang melanjutkan estafet pembangunan.

Dalam program Inklusi Kesadaran Pajak, beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan kepatuhan para future taxpayer antara lain melalui Pajak Bertutur, Tax Goes to School, dan Tax Goes to Campus yang diselenggarakan setiap tahun.

Kuliah umum dan penerbitan buku perpajakan juga dilakukan guna memberikan pemahaman mengenai pajak kepada seluruh siswa mulai dari SD hingga SMA.

Baca Juga: PMI Manufaktur Menguat, Sri Mulyani: Hanya Sedikit Negara yang Mampu

"Kita lakukan setiap tahun untuk bisa menjangkau para pelajar dan mahasiswa memahami bagaimana menjadi bagian dari Indonesia yang merdeka dan memiliki tanggung jawab bersama," ujar Sri Mulyani. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penerimaan pajak, subsidi, APBN, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Akui Kenaikan Tarif PPN Tak Populer Tetapi Sehatkan APBN

Kamis, 29 September 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Nilai Utang Pemerintah Capai Rp7.236,61 Triliun Hingga Agustus 2022

Kamis, 29 September 2022 | 10:51 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Jokowi: Saya Ingin Ucapkan Terima Kasih kepada Pembayar Pajak

Kamis, 29 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF pada 2023

berita pilihan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Pakai PPh Final, DJP: Ada Kewajiban Pelaporan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Capai 5,95 Persen, BKF: Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masih Proses, Integrasi CRM Bikin Peta Kepatuhan WP Lebih Komprehensif

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:15 WIB
DDTC ACADEMY

Ketahui Aspek Transfer Pricing Pertambangan Batu Bara pada Kelas Ini

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Adakan KPDL, Petugas Pajak Temukan Perusahaan Belum Punya NPWP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Temuan BPK Soal Insentif Pajak, Begini Update Tindak Lanjut DJP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:30 WIB
OPERASI JARING SRIWIJAYA 2022

DJBC Gagalkan Penyelundupan Barang Rp244 M di Perairan Indonesia Barat

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Hilangnya Potensi Pajak dari Sharing Economy