PEMERIKSAAN BPK

Tata Usaha Piutang Pajak Dinilai Belum Memadai, Begini Temuan BPK

Muhamad Wildan | Rabu, 15 Juni 2022 | 11:00 WIB
Tata Usaha Piutang Pajak Dinilai Belum Memadai, Begini Temuan BPK

Badan Pemeriksa Keuangan

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai penatausahaan piutang pajak di Ditjen Pajak (DJP) masih belum sepenuhnya memadai.

Meskipun saldo piutang pajak telah diolah melalui taxpayer accounting modul revenue accounting system atau TPA Modul RAS, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam penatausahaan piutang pajak oleh DJP.

"Permasalahan tersebut disebabkan DJP ... belum optimal dalam mengembangkan sistem dan mekanisme pengendalian pada TPA Modul RAS yang dapat memastikan penghitungan piutang pajak yang valid terhadap mutasi penambah dan pengurangnya," tulis BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021, dikutip Rabu (15/6/2022).

Baca Juga:
Update! M-Pajak Versi 1.3.0 Dirilis DJP, Ini Beberapa Layanannya

Berdasarkan pengujian atas laporan piutang pajak yang dihasilkan oleh TPA Modul RAS, BPK masih menemukan adanya 1.233 surat ketetapan pajak (SKP) senilai Rp150,64 miliar yang tak disetujui oleh wajib pajak dan telah melewati jangka waktu pengajuan upaya hukum keberatan. Seluruhnya belum dicatat sebagai penambah piutang pajak.

BPK juga menemukan 47 SKP senilai Rp37,63 miliar yang tak disetujui wajib pajak dan masih dalam batas waktu upaya hukum keberatan tapi sudah dicatat sebagai penambah piutang pajak.

Selanjutnya, terdapat 272 SKP senilai Rp97,68 miliar telah diterbitkan SK keberatan dan tidak diajukan banding sampai batas waktu pengajuan tapi belum dicatat sebagai penambah piutang pajak.

Baca Juga:
DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Terdapat 4 SKP senilai Rp4,2 miliar yang telah diterbitkan SK keberatan dan masih dalam proses banding yang sudah dicatat oleh DJP sebagai penambah piutang pajak.

Terakhir, terdapat 43 SKP senilai Rp154,25 miliar dan USD513.154 dalam upaya hukum dan telah diputus oleh pengadilan pajak tapi belum diterbitkan surat pelaksanaan putusan banding (SP2B).

"Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan koreksi pada laporan keuangan sebanyak 34 SKP sebesar Rp122,24 miliar dan koreksi kurang (minus) sebesar USD513.154. Sedangkan sebanyak 9 ketetapan pajak sebesar Rp32 miliar belum dapat ditelusuri," tulis BPK dalam LHP LKPP Tahun 2021.

BPK pun meminta kepada DJP untuk melakukan pemutakhiran atas SIDJP dan TPA Modul RAS secara periodik untuk memastikan validitas data piutang pajak. Sistem informasi perlu dimutakhirkan untuk agar proses penatausahaan piutang pajak bisa dilakukan secara real time dan online. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 21 Februari 2024 | 18:10 WIB LAYANAN PAJAK

Update! M-Pajak Versi 1.3.0 Dirilis DJP, Ini Beberapa Layanannya

Rabu, 21 Februari 2024 | 17:07 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: Koreksi Transfer Pricing Harus Berangkat dari TPDoc Wajib Pajak

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:45 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:30 WIB PERATURAN MENTERI INVESTASI 6/2023

Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:50 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Permukaan dalam UU HKPD?

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jenis-Jenis Insentif Perpajakan untuk Kendaraan Listrik

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:35 WIB STATISTIK CUKAI

Mengenal Skema Pengenaan Cukai Rokok Elektrik di Dunia, Begini Datanya

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:19 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia, Begini Kata Pemerintah

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Masih Ada 185.662 Rumah Belum Dialiri Listrik, Ini Strategi Pemerintah