Berita
Selasa, 03 Agustus 2021 | 08:11 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Sesuai UU Cipta Kerja

A+
A-
8
A+
A-
8
Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Sesuai UU Cipta Kerja

Pertanyaan:
PERKENALKAN, nama saya Ari. Saya seorang staf pajak di perusahaan telekomunikasi. Saya ingin bertanya, apakah ada perubahan ketentuan tentang tata cara pembuatan faktur pajak dengan terbitnya UU Cipta Kerja dan aturan turunannya? Mohon informasinya. Terima kasih.

Ari, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Ari atas pertanyaannya. Seperti yang diketahui bersama, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja merupakan omnibus law yang mengubah beberapa undang-undang sekaligus, termasuk di antaranya UU PPN yang diatur dalam Pasal 112 UU Cipta Kerja.

Perubahan ketentuan tentang tata cara pembuatan faktur pajak terlihat dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN yang menambah keterangan yang harus dimuat dalam faktur pajak, yaitu sebagai berikut:

“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

  1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  2. identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:
  1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
  2. nama dan alamat, dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan;
  1. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  2. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  4. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  5. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.”

Dengan kata lain, dalam UU PPN yang telah diperbarui dengan UU Cipta Kerja, informasi yang perlu dicantumkan terkait pembeli barang dan/atau jasa kena pajak lebih detail dari sebelumnya.

Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PMK 18/2021) sebagai aturan pelaksanaan atas UU Cipta Kerja.

Ketentuan mengenai keterangan yang harus dimuat dalam faktur pajak diatur kembali dalam Pasal 72 PMK 18/2021. Sesuai aturan tersebut, dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat, pertama, nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.

Kedua, identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi: (i) nama, alamat, dan NPWP, bagi wajib pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah; (ii) nama, alamat, dan NPWP atau nomor induk kependudukan (NIK), bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (iii) nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau (iv) nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PPh.

Perlu diketahui, NIK sebagaimana disebutkan di atas mempunyai kedudukan yang sama dengan NPWP dalam rangka pembuatan faktur pajak dan pengkreditan pajak masukan.

Ketiga, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. Keempat, PPN yang dipungut. Kelima, PPnBM yang dipungut. Keenam, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Terakhir, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Selanjutnya, perlu diketahui pula, Pasal 73 ayat (1) PMK 18/2021 mengatur faktur pajak harus disampaikan dalam bentuk elektronik (e-faktur), dibuat dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Ditjen Pajak (DJP), dan dicantumkan tanda tangan berbentuk tanda tangan elektronik.

Kemudian, Pasal 74 PMK 18/2021 mengatur faktur pajak wajib diunggah pengusaha kena pajak (PKP) dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan DJP dan memperoleh persetujuan DJP.

Adapun faktur pajak berbentuk elektronik yang tidak memperoleh persetujuan DJP dianggap bukan merupakan faktur pajak. Oleh sebab itu, PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, konsultasi, UU PPN, UU Cipta Kerja, faktur pajak, NIK

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Monang

Selasa, 06 April 2021 | 10:22 WIB
Hallo saya Yani ingin bertanya juga mengenai Faktur Pajak, apakah harus mencantumkan paspor untuk lawan transaksi berbentuk badan? biasanya kita hanya menginput NPWP dengan 00000 saja dan saya dengar sekarang harus memasukan nomor paspor untuk perusahaan luar negeri. Lawan transaksi kami keberetan m ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 02 Juli 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tanda Tangan Elektronik untuk WP Tingkatkan Kemudahan Bayar Pajak

Kamis, 01 Juli 2021 | 13:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

Seperti Apa Konsep dan Aplikasi GAAR?

Kamis, 01 Juli 2021 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Implementasi Perubahan Skema PPN Tergantung Pemulihan Ekonomi

Selasa, 29 Juni 2021 | 11:58 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nomor Identitas Tunggal, NIK Nantinya Juga Digunakan Sebagai NPWP

berita pilihan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 08:11 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kurangi Celah Pajak, DJP Bakal Manfaatkan Kemajuan Teknologi Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi