Fokus
Literasi
Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Tarif Pajak Kripto yang Ditetapkan Sri Mulyani Dianggap Terlalu Tinggi

A+
A-
3
A+
A-
3
Tarif Pajak Kripto yang Ditetapkan Sri Mulyani Dianggap Terlalu Tinggi

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Tarif pajak atas transaksi aset kripto yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 68/2022 dirasa masih terlalu tinggi.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan besaran tarif pajak atas suatu sektor seharusnya mengikuti perkembangan industri terkait.

"Pajak yang terlalu tinggi akan membuat investor merasa rugi dan tidak adil. Sebab di saat untung mereka dipungut pajak, tetapi ketika rugi tidak dapat pengurangan pajak," ujar Teguh dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (7/4/2022).

Baca Juga: WP Bingung Pilih Pembetulan SPT atau PPS Jelang Deadline, Ini Kata DJP

Teguh mengatakan besaran nilai yang dikenai pajak seyogyanya mengikuti perkembangan sektor terkait. Saat ini, menurutnya, sektor cryptocurrency di Indonesia masih tergolong baru sehingga membutuhkan regulasi yang tepat dan tak mengekang.

Jika peraturan perpajakan yang ditetapkan ternyata tidak tepat, regulasi tersebut dikhawatirkan malah menekan tumbuh kembang sektor aset kripto di Indonesia.

"Kami sebenarnya tidak pernah menolak soal pajak ini. Tapi, kalau ada pajak baru seharusnya semua pelaku industri dilibatkan. Jadi hasilnya bisa fair untuk semuanya," ujar Teguh.

Baca Juga: PPS Sisa Sehari! Harta yang Diungkap Wajib Pajak Capai Rp452,9 Triliun

Terlepas dari permasalahan tersebut, Teguh mengatakan berlakunya ketentuan pajak atas transaksi aset kripto pada PMK 68/2022 memiliki potensi memberikan dampak positif dan legitimasi terhadap aset kripto.

Aspakrindo masih akan terus melakukan kajian terhadap dampak tarif PPN dan PPh Pasal 22 final sebesar 0,11% dan 0,1% sembari menunggu arahan lebih lanjut mengenai mekanisme implementasi PMK 68/2022.

"Sebagai asosiasi dan perusahaan perdagangan aset kripto yang berada di bawah Bappebti, kami tentu selalu menerapkan good corporate governance yang akan patuh dan tunduk pada peraturan dan perundang-undangan di Indonesia," ujar Teguh. (sap)

Baca Juga: Rupiah Kembali Melemah Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara Mitra

Topik : UU HPP, tarif PPN, PPN 11%, kripto, cryptocurrency, exchanger, Bappebti, PPN, PPh final

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

berita pilihan

Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Aktivasi Menu PPS di DJP Online

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Masih Aktif? Ditjen Pajak: Ada Kewajiban Lapor SPT, Diawasi KPP

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:30 WIB
PROVINSI BALI

Berlaku Hingga 31 Agustus! Gubernur Imbau Warga Ikut Pemutihan Pajak

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Bingung Pilih Pembetulan SPT atau PPS Jelang Deadline, Ini Kata DJP

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu