PEMILU 2024

Target Rasio Pajak dari 3 Pasangan Capres-Cawapres, Berikut Detailnya

Muhamad Wildan | Jumat, 01 Desember 2023 | 16:30 WIB
Target Rasio Pajak dari 3 Pasangan Capres-Cawapres, Berikut Detailnya

Calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan (kedua kanan) dan Muhaimin Iskandar (kanan), Capres dan Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri), serta Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo (ketiga kiri) dan Mahfud MD (ketiga kanan). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

JAKARTA, DDTCNews - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang maju dan berkompetisi di Pilpres 2024 memiliki agenda meningkatkan rasio pajak (tax ratio) ataupun rasio pendapatan negara bila terpilih.

Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar secara eksplisit menargetkan rasio pajak (tax ratio) sebesar 13% hingga 16% pada 2029. Untuk mengejar target tersebut, pasangan nomor urut 1 ini akan memperluas basis pajak dan memperbaiki kepatuhan pajak.

Anies-Cak Imin juga berencana membentuk badan penerimaan negara yang bertugas memperbaiki integritas dan koordinasi antarinstansi guna menaikkan penerimaan negara. Badan penerimaan negara bakal langsung berada di bawah presiden.

Baca Juga:
Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Sementara itu, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana untuk meningkatkan rasio penerimaan negara menjadi sebesar 23% dari PDB. Salah satu strategi yang akan dilakukan ialah dengan membentuk badan penerimaan negara.

Selain itu, Prabowo-Gibran juga akan membangun single identity number (SIN) guan mempermudah pelacakan pajak, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan menurunkan tarif PPh Pasal 21.

Di lain pihak, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tak secara eksplisit menyebutkan target tax ratio. Namun, Ganjar dalam beberapa kesempatan menyatakan tax ratio perlu ditingkatkan melalui perbaikan sistem.

Baca Juga:
Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Menurut Ganjar, rendahnya tax ratio disebabkan oleh sistem pajak yang masih rumit. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi sistem administrasi perpajakan agar seluruh pembayaran sudah terekam dalam sistem.

Isu tax ratio juga menjadi salah satu topik yang ditanyakan dalam survei pajak dan politik yang digelar oleh DDTCNews. Sebagai informasi, survei berjudul Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak tersebut melibatkan 2.080 responden dari 36 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan laporan hasil survei yang dirilis pada 28 November 2023, mayoritas responden (64,7%) menilai agenda penambahan objek pajak/cukai/bea baru diperlukan untuk meningkatkan tax ratio. Hanya 16,9% responden yang memandang tidak perlu.

Baca Juga:
DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Mayoritas responden (65,1%) juga memandang agenda pengurangan fasilitas pajak diperlukan untuk menaikkan tax ratio. Sementara itu, sebanyak 19,0% responden memilih netral dan 15,8% responden memilih tidak perlu.

Selain itu, mayoritas responden (84,7%) menilai agenda pemeriksaan hingga penegakan hukum pajak yang lebih ketat diperlukan untuk meningkatkan tax ratio. Hanya 0,9% responden yang memandang agenda tersebut tidak diperlukan.

Untuk mendapatkan naskah laporan survei pajak dan politik secara lengkap, silakan unduh di https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023. Baca juga artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu