Berita
Senin, 27 Juni 2022 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR
Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Tanpa Lockdown, Pemerintah Tangani Pandemi dan Pulihkan Ekonomi

A+
A-
1
A+
A-
1
Tanpa Lockdown, Pemerintah Tangani Pandemi dan Pulihkan Ekonomi

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyatakan tetap berupaya menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian sekaligus tanpa menerapkan penguncian total atau lockdown.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan sejumlah indikator pemulihan ekonomi sudah makin menunjukkan perbaikan walaupun terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19 beberapa pekan terakhir.

“Momentum ini [pertumbuhan] perlu dijaga tapi pengendalian Covid sangat penting sebab itu necessary condition untuk kita bisa pulih. Tidak akan kita bisa pulih tanpa penanganan Covid," katanya dalam sebuah webinar, Rabu (23/6/2021).

Baca Juga: Jokowi: Aktivitas Outdoor Tidak Padat Orang Boleh Tak Pakai Masker

Selain biaya yang mahal, Iskandar mengatakan kebijakan lockdown dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih besar terhadap perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyeimbangkan kebijakan pada bidang kesehatan dan ekonomi agar dapat berjalan beriringan.

Pemerintah saat ini telah memperketat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro untuk mengendalikan penularan Covid-19. Dia pun meminta masyarakat makin patuh mengikuti protokol kesehatan agar penanganan pandemi lebih optimal.

Dia menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal I/2021 di sejumlah daerah sudah mencatatkan kinerja positif. Misalnya, ekonomi provinsi yang ada di Pulau Sulawesi dan Papua dapat tumbuh positif lebih cepat karena basis pertumbuhannya dari sektor pertambangan.

Baca Juga: Pengumuman! Pemerintah Turunkan PPKM di Jabodetabek ke Level 2

"Sementara Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara itu masih negatif pertumbuhannya, tapi kalau dilihat spasial masing-masing pulau dan masing-masing provinsi mengalami perbaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut lonjakan kasus aktif Covid-19 dapat menyebabkan proyeksi tertinggi pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 sebesar 8,3% tidak tercapai. Menurutnya, kinerja ekonomi pada awal kuartal II/2021 telah menunjukkan tren yang positif tetapi momentum tersebut akan melemah jika terjadi kasus Covid-19 terus melonjak.

Kemenkeu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 akan berkisar antara 7,1%-8,3%. Proyeksi pertumbuhan yang tinggi itu disebabkan 2 hal, yakni faktor technical rebound akibat baseline yang sangat rendah pada kuartal II/2020 dan faktor musiman ketika momen Lebaran. Adapun sepanjang 2021, pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5%-5,3%. (kaw)

Baca Juga: Pengumuman! Pemerintah Naikkan Level PPKM DKI Jakarta ke Level 3

Topik : lockdown, perekonomian Indonesia, PPKM

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 29 September 2021 | 13:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Terima 126.749 Permohonan Restitusi, Tak Sampai Separuh Diproses

Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Level PPKM di Jawa-Bali Kini Berlaku 2 Minggu

Senin, 20 September 2021 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

Senin, 13 September 2021 | 21:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPKM Jawa-Bali Kembali Diperpanjang, Begini Penyesuaiannya

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Antisipasi Peserta PPS Membeludak, DJP Tambah Kapasitas Server

Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR

Kunjungi Toko Emas, Petugas Periksa Wajib Pajak dan Ajak Ikut PPS

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

23 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Terbaru

Senin, 27 Juni 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Hingga Akhir Mei 2022, Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp7.002 Triliun

Senin, 27 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Senin, 27 Juni 2022 | 09:30 WIB
KP2KP NUNUKAN

Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Senin, 27 Juni 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu