Tambal Penerimaan Negara, Tarif Pajak Impor Mobil Dinaikkan

ISTANBUL, DDTCNews—Pemerintah Turki mengubah struktur tarif pajak impor mobil dengan meningkatkan pungutan pajak untuk seluruh jenis kendaraan yang masuk ke pasar domestik, termasuk mobil listrik.

Kenaikan pajak impor mobil berlaku untuk sebagian besar kendaraan bermotor. Kebijakan ini dibuat untuk menambal penerimaan negara yang berkurang drastis akibat perdagangan internasional yang lesu.

"Untuk sebagian besar mobil dengan kapasitas mesin 1.600 cc yang menjadi mayoritas impor mobil di Turki, pajak konsumsi meningkat dari 60% menjadi 80%," tulis beleid Keputusan Presiden, Senin (31/8/2020).

Kenaikan tarif pajak impor tidak hanya berlaku untuk mobil yang sebagian besar dipakai oleh warga Turki. Pemerintah juga meningkatkan tarif pajak untuk impor mobil listrik yang di banyak negara justru diberikan fasilitas insentif.

Untuk impor mobil listrik dengan kapasitas mesin lebih dari 2.000 cc tarif pajak naik dari 100% menjadi 130%. Sementara itu, untuk segmen impor mobil kelas tinggi tarif pajak impor dikerek naik dari 160% menjadi 220%.

"Turki sekali lagi menjadi negara yang memiliki tarif pajak mobil tertinggi di dunia," kata Manajer Perusahaan Konsultasi Otomotif EBS, Erol Sahin.

Sahin menilai keputusan Pemerintah Turki meningkatkan tarif pajak untuk impor mobil sebenarnya turut merugikan produsen lokal, meski kelompok ini tidak secara langsung terdampak kenaikan pajak.

Hal ini dikarenakan produsen mobil lokal masih membutuhkan impor untuk bisa melakukan produksi. Artinya, secara tidak langsung manufaktur otomotif lokal juga terdampak dengan kenaikan pajak impor mobil.

Sahin menjelaskan setidaknya ada dua pertimbangan yang membuat tarif pajak impor produk otomotif dinaikkan. Pertama, pemerintah membutuhkan sumber penerimaan baru karena pandemi Covid-19 telah menggerus pendapatan negara.

Kedua, pemerintah berkepentingan untuk menekan laju impor mobil yang tetap tumbuh di masa pandemi. Impor mobil sampai dengan Juni 2020 sudah mencapai angka US$5,2 miliar atau naik 16% dari periode yang sama tahun lalu.

"Sejak awal pandemi Corona ini, pemerintah memang sudah mencegah impor dan terus berkampanye untuk mendukung industri dalam negeri," ujar Sahin seperti dilansir BNN Bloomberg. (rig)