Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Tak Patuh Bayar PNBP, Begini Sanksinya

A+
A-
1
A+
A-
1
Tak Patuh Bayar PNBP, Begini Sanksinya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP). Dalam aturan tersebut, salah satunya diatur mengenai sanksi.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan sanksi pertama yaitu sanksi administrasi berupa kewajiban membayar denda sebanyak empat kali lipat dari jumlah PNBP terutang. Jika denda tidak dilunasi, maka wajib bayar akan dikenakan sanksi pidana dengan kurungan paling singkat 2 tahun dan maksimal 6 tahun.

"Sanksi denda hingga kurungan penjara berlaku bagi wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP maupun dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP terutang dengan nilai yang tidak benar," katanya dalam acara sosialisasi di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Baca Juga: Anies Kucurkan Insentif Keringanan dan Penghapusan Sanksi Retribusi

Selain sanksi kurungan penjara hingga maksimal 6 tahun tersebut, Askolani menyatakan ada pula sanksi berupa denda maksimal Rp1 miliar atau kurungan penjara maksimal selama 1 tahun.

"Sanksi kedua ini berlaku kepada wajib bayar yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki terkait PNBP, maupun memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar," katanya.

Selain pemberian sanksi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan dalam UU PNBP juga diatur mengenai hak bagi wajib bayar, di mana mereka bisa meminta keringanan, penundaan, atau pengangsuran, hingga pengurangan pembayaran. Tentunya dengan syarat tertentu.

Baca Juga: Otoritas Pajak Bakal Sisir Penerima Insentif Covid-19 yang Curang

"Kan bisa diatur, ditunda, dikurangi selama mengajukan keberatan. Ini fair treatment, antara wajib bayar dengan pengelola itu seimbang," pungkas Mardiasmo. (Amu)

Topik : uu pnbp, sanksi, pnbp
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 26 Maret 2020 | 10:24 WIB
KEP-157/2020
Kamis, 26 Maret 2020 | 07:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 25 Maret 2020 | 13:30 WIB
KEP-156/2020
berita pilihan
Kamis, 09 Juli 2020 | 14:10 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 09 Juli 2020 | 13:41 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 09 Juli 2020 | 13:36 WIB
PENERIMAAN CUKAI
Kamis, 09 Juli 2020 | 13:14 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 09 Juli 2020 | 12:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 11:25 WIB
KONSULTASI
Kamis, 09 Juli 2020 | 11:17 WIB
KEGIATAN EKSPOR IMPOR
Kamis, 09 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK