Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tak Patuh Bayar PNBP, Begini Sanksinya

1
1

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP). Dalam aturan tersebut, salah satunya diatur mengenai sanksi.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan sanksi pertama yaitu sanksi administrasi berupa kewajiban membayar denda sebanyak empat kali lipat dari jumlah PNBP terutang. Jika denda tidak dilunasi, maka wajib bayar akan dikenakan sanksi pidana dengan kurungan paling singkat 2 tahun dan maksimal 6 tahun.

"Sanksi denda hingga kurungan penjara berlaku bagi wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP maupun dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP terutang dengan nilai yang tidak benar," katanya dalam acara sosialisasi di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Baca Juga: Genjot PNBP, Kemenkeu Ingin Tiru China

Selain sanksi kurungan penjara hingga maksimal 6 tahun tersebut, Askolani menyatakan ada pula sanksi berupa denda maksimal Rp1 miliar atau kurungan penjara maksimal selama 1 tahun.

"Sanksi kedua ini berlaku kepada wajib bayar yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki terkait PNBP, maupun memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar," katanya.

Selain pemberian sanksi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan dalam UU PNBP juga diatur mengenai hak bagi wajib bayar, di mana mereka bisa meminta keringanan, penundaan, atau pengangsuran, hingga pengurangan pembayaran. Tentunya dengan syarat tertentu.

Baca Juga: Kontribusi Sektor Pelabuhan Terhadap Penerimaan Harus Meningkat

"Kan bisa diatur, ditunda, dikurangi selama mengajukan keberatan. Ini fair treatment, antara wajib bayar dengan pengelola itu seimbang," pungkas Mardiasmo. (Amu)

"Sanksi denda hingga kurungan penjara berlaku bagi wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP maupun dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP terutang dengan nilai yang tidak benar," katanya dalam acara sosialisasi di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Baca Juga: Genjot PNBP, Kemenkeu Ingin Tiru China

Selain sanksi kurungan penjara hingga maksimal 6 tahun tersebut, Askolani menyatakan ada pula sanksi berupa denda maksimal Rp1 miliar atau kurungan penjara maksimal selama 1 tahun.

"Sanksi kedua ini berlaku kepada wajib bayar yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki terkait PNBP, maupun memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar," katanya.

Selain pemberian sanksi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan dalam UU PNBP juga diatur mengenai hak bagi wajib bayar, di mana mereka bisa meminta keringanan, penundaan, atau pengangsuran, hingga pengurangan pembayaran. Tentunya dengan syarat tertentu.

Baca Juga: Kontribusi Sektor Pelabuhan Terhadap Penerimaan Harus Meningkat

"Kan bisa diatur, ditunda, dikurangi selama mengajukan keberatan. Ini fair treatment, antara wajib bayar dengan pengelola itu seimbang," pungkas Mardiasmo. (Amu)

Topik : uu pnbp, sanksi, pnbp
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA