Fokus
Literasi
Rabu, 08 April 2020 | 14:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 12:16 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 07 April 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 07 April 2020 | 15:20 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

Tak Patuh Bayar PNBP, Begini Sanksinya

A+
A-
1
A+
A-
1
Tak Patuh Bayar PNBP, Begini Sanksinya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP). Dalam aturan tersebut, salah satunya diatur mengenai sanksi.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan sanksi pertama yaitu sanksi administrasi berupa kewajiban membayar denda sebanyak empat kali lipat dari jumlah PNBP terutang. Jika denda tidak dilunasi, maka wajib bayar akan dikenakan sanksi pidana dengan kurungan paling singkat 2 tahun dan maksimal 6 tahun.

"Sanksi denda hingga kurungan penjara berlaku bagi wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP maupun dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP terutang dengan nilai yang tidak benar," katanya dalam acara sosialisasi di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Baca Juga: Hak Wajib Pajak di Tengah Meluasnya Pengenaan Sanksi

Selain sanksi kurungan penjara hingga maksimal 6 tahun tersebut, Askolani menyatakan ada pula sanksi berupa denda maksimal Rp1 miliar atau kurungan penjara maksimal selama 1 tahun.

"Sanksi kedua ini berlaku kepada wajib bayar yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki terkait PNBP, maupun memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar," katanya.

Selain pemberian sanksi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan dalam UU PNBP juga diatur mengenai hak bagi wajib bayar, di mana mereka bisa meminta keringanan, penundaan, atau pengangsuran, hingga pengurangan pembayaran. Tentunya dengan syarat tertentu.

Baca Juga: Ini Sanksi untuk Pelaku Perdagangan Transaksi Elektronik yang Bandel

"Kan bisa diatur, ditunda, dikurangi selama mengajukan keberatan. Ini fair treatment, antara wajib bayar dengan pengelola itu seimbang," pungkas Mardiasmo. (Amu)

"Sanksi denda hingga kurungan penjara berlaku bagi wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP maupun dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP terutang dengan nilai yang tidak benar," katanya dalam acara sosialisasi di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Baca Juga: Hak Wajib Pajak di Tengah Meluasnya Pengenaan Sanksi

Selain sanksi kurungan penjara hingga maksimal 6 tahun tersebut, Askolani menyatakan ada pula sanksi berupa denda maksimal Rp1 miliar atau kurungan penjara maksimal selama 1 tahun.

"Sanksi kedua ini berlaku kepada wajib bayar yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki terkait PNBP, maupun memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar," katanya.

Selain pemberian sanksi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan dalam UU PNBP juga diatur mengenai hak bagi wajib bayar, di mana mereka bisa meminta keringanan, penundaan, atau pengangsuran, hingga pengurangan pembayaran. Tentunya dengan syarat tertentu.

Baca Juga: Ini Sanksi untuk Pelaku Perdagangan Transaksi Elektronik yang Bandel

"Kan bisa diatur, ditunda, dikurangi selama mengajukan keberatan. Ini fair treatment, antara wajib bayar dengan pengelola itu seimbang," pungkas Mardiasmo. (Amu)

Topik : uu pnbp, sanksi, pnbp
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Kamis, 05 September 2019 | 23:22 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Rabu, 04 September 2019 | 11:53 WIB
RAPBN 2020
Jum'at, 09 Agustus 2019 | 18:18 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 07 Agustus 2019 | 10:50 WIB
PENERIMAAN NEGARA
berita pilihan
Rabu, 08 April 2020 | 14:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 14:19 WIB
PELAPORAN SPT
Rabu, 08 April 2020 | 13:57 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 08 April 2020 | 13:36 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 08 April 2020 | 12:16 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 08 April 2020 | 12:07 WIB
SINGAPURA
Rabu, 08 April 2020 | 12:00 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 11:45 WIB
KABUPATEN KARANGASEM
Rabu, 08 April 2020 | 11:40 WIB
KOTA KEDIRI