Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

A+
A-
1
A+
A-
1
Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali selama 2 pekan hingga 4 Oktober 2021. Evaluasi penanganan Covid-19 sendiri tetap dilakukan setiap pekan.

Keputusan perpanjangan PPKM ini diambil dengan mempertimbangkan masih adanya risiko penularan di tengah masyarakat. Namun, saat ini sudah tidak ada lagi kabupaten/kota di Jawa dan Bali yang menyandang status risiko level 4.

"Saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada lagi kabupaten/kota yang berada di level 4 di Jawa dan Bali. Jadi semua pada level 3 dan 2," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (20/9/2021).

Baca Juga: Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri

Capaian penanganan Covid-19 ini, ujar Luhut, perlu disyukuri. Namun, masyarakat diminta agar tetap waspada dengan risiko penularan yang masih ada.

"Presiden dalam ratas tadi pagi mengingatkan kami semua, mengingatkan kita semua agar tetap waspada dan hati-hati. Karena banyak negara setelah beberapa saat seperti ini kemudian naik begitu cepat. Ini yang harus kita waspadai risiko peningkatan kasus tinggi dan bisa terjadi sewaktu-waktu," kata Luhut.

Dia menambahkan, jumlah penambahan kasus Covid-19 harian sudah mulai turun ke bawah 2.000 kasus pada hari ini. Sementara kasus aktif Covid-19 juga sudah turun tajam ke bawah 60.000 orang.

Baca Juga: Tarif PPh Badan Dikurangi 30% untuk Perusahaan Terdampak Pandemi

Dalam perpanjangan PPKM 2 pekan ke depan ada sejumlah penyesuaian yang diputuskan pemerintah. Masyarakat tetap diminta menaati protokol kesehatan secara ketat dan menggunakan aplikasi peduli lindungi dalam beraktivitas di tempat umum.

Sejumlah penyesuaian antara lain dimulainya uji coba pembukaan pusat perbelanjaan atau mal bagi anak-anak berusia di bawah 12 tahun. Namun, kunjungan anak-anak tetap perlu didampingi orang tua. Kebijakan ini akan diberlakukan di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.

Selanjutnya, pemerintah mengizinkan pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pengunjung di daerah level 2 dan 3. Pengunjung dengan kategori hijau dan kuning dibolehkan masuk bioskop.

Baca Juga: Bamsoet Minta Alat Kesehatan Bebas dari Pajak Barang Mewah

"Pembukaan pelaksanaan pertandingan liga 2 akan digelar di kota kab level 2-3 dengan maksimal 8 pertandingan perminggu. Restoran di fasilitas olahraga yang sifatnya outdoor dapat beroperasi dengan kapasitas 50%," kata Luhut.

Penyesuaian selanjutnya, perkantoran nonesensial di kabupaten/kota level 3 diperbolehkan melakukan work from office (WFO) 25% karyawan. Pegawai yang masuk kantor pun wajib vaksinasi dan menggunakan aplikasi peduli lindungi.

"Pemerintah terus memohon masyarakat agar sekali lagi tidak bereuforia yang pada akhirnya mengabaikan segala macam bentuk protokol kesehatan," kata Luhut. (sap)

Baca Juga: Otoritas Bebaskan PPN bagi Perusahaan yang Beraktivitas di KEK

Topik : PPKM, PPKM level 4, Jawa-Bali, pandemi, Covid-19, pembukaan mal, bioskop

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 September 2021 | 14:30 WIB
KABUPATEN BINTAN

Berlaku Hingga 30 November, Program Pemutihan 11 Jenis Pajak Dimulai

Selasa, 21 September 2021 | 11:00 WIB
INDIA

Masih Pandemi Covid-19, Diskon Tarif PPN Obat-obatan Diperpanjang

Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Level PPKM di Jawa-Bali Kini Berlaku 2 Minggu

Senin, 20 September 2021 | 17:30 WIB
AUSTRALIA

Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital