Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Syarat dan Ketentuan Memperoleh Insentif Supertax Deduction Litbang

A+
A-
3
A+
A-
3
Syarat dan Ketentuan Memperoleh Insentif Supertax Deduction Litbang

PADA dasarnya, insentif supertax deduction kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) diberikan untuk meningkatkan inovasi dan pengembangan teknologi. Namun demikian, tidak semua wajib pajak badan dapat memanfaatkan fasilitas supertax deduction kegiatan litbang tersebut.

Wajib pajak badan yang ingin memanfaatkan insentif supertax deduction kegiatan litbang harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan insentif supertax deduction atas kegiatan litbang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (PMK 153/2020).

Berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) PMK 153/2020, kegiatan litbang dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto apabila memenuhi 4 syarat dan ketentuan yang bersifat kumulatif sebagai berikut.

Baca Juga: Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Pertama, kegiatan litbang dilakukan wajib pajak. Ketentuan ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang menjalankan usaha berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan yang penghasilan kena pajaknya dihitung berdasarkan pada kontrak yang berbeda dengan ketentuan umum di bidang pajak penghasilan.

Kedua, kegiatan litbang dilaksanakan paling lama sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 s.t.d.t.d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Ketiga, wajib pajak badan harus memenuhi beberapa kriteria. Beberapa kriteria yang dimaksud ialah bertujuan untuk memperoleh penemuan baru, berdasarkan konsep atau hipotesa orisinal, dan memiliki ketidakpastian atas hasil akhirnya. Selain itu, wajib pajak juga harus memenuhi kriteria terencana dan memiliki anggaran serta bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang bisa ditransfer secara bebas atau diperdagangkan di pasar.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Investor yang Tanam Modal di Startup Diperpanjang

Keempat, kegiatan litbang dilakukan berdasarkan fokus dan tema sebagaimana telah ditentukan dalam Lampiran PMK 153/2020. Dalam lampiran tersebut ada 11 fokus yang meliputi 105 tema litbang yang bisa mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Adapun 11 fokus yang dimaksud meliputi pangan; farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan; tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka; pertahanan dan keamanan; energi; serta agroindustri. Kemudian, ada juga alat transportasi; elektronika dan telematika; barang modal, komponen, dan bahan penolong; logam dasar dan bahan galian bukan logam; serta kimia dasar berbasis migas dan batu bara.

Namun demikian, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Merujuk pada Pasal 4 ayat (2) PMK 153/2020, terdapat 9 kegiatan yang dikecualikan dari pemberian insentif supertax deduction litbang dengan perincian berikut.

Baca Juga: Sri Mulyani Tantang Pertamina Lakukan Budget Tagging, Ini Alasannya

Pertama, penerapan rekayasa sepenuhnya dalam kegiatan produksi pada tahap awal produksi komersial. Kedua, kendali mutu selama produksi komersial, termasuk pengujian rutin terhadap hasil produksi. Ketiga, perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi selama produksi komersial.

Keempat, perbaikan, penambahan, pengayaan, atau peningkatan kualitas lainnya yang bersifat rutin dari produk yang telah ada. Kelima, penyesuaian dari kemampuan yang ada terhadap permintaan khusus atau kebutuhan pelanggan sebagai bagian dari kegiatan komersial yang berkesinambungan.

Keenam, perubahan rancangan secara musiman ataupun periodik dari produk yang telah ada. Ketujuh, rancangan rutin dari peralatan dan cetakan. Kedelapan, rekayasa konstruksi dan rancang bangun sehubungan dengan konstruksi, relokasi, pengaturan kembali, atau fasilitas permulaan yang digunakan (start-up of facilities) dan peralatan. Kesembilan, riset pemasaran.

Baca Juga: Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Demikian pembahasan mengenai syarat dan ketentuan dalam memperoleh supertax deduction atas kegiatan litbang di Indonesia. Ikuti artikel kelas pajak berikutnya yang akan mengulas mengenai jenis biaya litbang yang memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto insentif supertax deduction. (vallen/kaw)

Topik : kelas pajak, supertax deduction, kelas pajak supertax deduction, insentif pajak, litbang

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 01 Desember 2021 | 10:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Insentif Pajak?

Rabu, 01 Desember 2021 | 10:15 WIB
INSENTIF PAJAK

Insentif Pajak Bakal Dikurangi, Aspek Ini Perlu Jadi Perhatian

Rabu, 01 Desember 2021 | 10:00 WIB
ROUND UP FOKUS

Menimbang Insentif Pajak pada Tahun Depan

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

‘Pajak Itu Tidak Boleh Menghalangi Pemulihan Ekonomi’