Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Subsidi Upah Rp1,2 Juta untuk Warga Wilayah PPKM Level 3 dan 4

A+
A-
2
A+
A-
2
Subsidi Upah Rp1,2 Juta untuk Warga Wilayah PPKM Level 3 dan 4

Ilustrasi. Sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik Beesco Indonesia di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/6/2020). ANTARA FOTO/M Ibnu Chaza

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah kembali menyiapkan skema bantuan subsidi upah untuk para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 dan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan subsidi upah akan menyasar pekerja yang berada di wilayah PPKM Level 3 dan 4. Menurutnya, pemerintah telah menganggarkan Rp8,8 triliun untuk bantuan tersebut.

"Bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dan ini untuk [PPKM] Level 3 dan 4," katanya, dikutip pada Senin (26/7/2021).

Baca Juga: Jokowi: Aktivitas Outdoor Tidak Padat Orang Boleh Tak Pakai Masker

Airlangga mengatakan pengalokasian bantuan subsidi upah masuk dalam penambahan anggaran program Kartu Prakerja senilai Rp10 triliun. Dari angka tersebut, Rp8,8 triliun digunakan untuk subsidi upah sedangkan sisanya Rp1,2 triliun untuk menambah peserta Kartu Prakerja.

Pada subsidi upah, nominal bantuan yang akan diberikan yakni Rp600.000 per bulan selama 2 bulan sehingga totalnya Rp1,2 juta. Seperti tahun lalu, menurut Airlangga, syarat utama penerima subsidi upah adalah warga negara Indonesia dan menjadi anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

Selain subsidi upah, pemerintah juga akan menambah pencairan bantuan sosial (bansos) selama perpanjangan PPKM, terutama yang menerapkan PPKM Level 4.

Baca Juga: Subsidi Gaji Rp1 Juta Segera Cair! Kemnaker Kebut Teknis Penyaluran

Salah satunya adalah penambahan bantuan kartu sembako senilai Rp200.000 selama 2 bulan kepada para penerima program kartu keluarga harapan (PKH) sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian, pemerintah memberikan bansos kartu sembako PPKM kepada 5,9 juta KPM yang merupakan usulan pemerintah daerah. Nilainya juga Rp200.000 per bulan selama 6 bulan.

Ada pula perpanjangan bansos tunai untuk 2 bulan, yakni pada Mei dan Juni 2021, yang disalurkan pada Juli 2021. Nominalnya senilai Rp6,14 triliun untuk 10 juta KPM.

Baca Juga: Pengumuman! Pemerintah Turunkan PPKM di Jabodetabek ke Level 2

Pemerintah juga menyalurkan bantuan beras 10 kilogram kepada 28,8 juta KPM. Pada tahap pertama, bantuan akan disalurkan kepada 20 juta KPM. Pada tahap kedua menyusul untuk 8,8 juta KPM.

Airlangga juga menyebut adanya perpanjangan pemberian subsidi kuota internet selama 3 bulan mulai Agustus sampai dengan Desember 2021. Bantuan itu diberikan kepada 38,1 juta penerima dengan anggaran Rp5,4 triliun.

Perpanjangan juga diberikan untuk bantuan diskon listrik selama 3 bulan mulai Oktober sampai dengan Desember 2021. Anggarannya senilai Rp1,91 triliun untuk 32,6 juta pelanggan.

Baca Juga: Pengumuman! Pemerintah Naikkan Level PPKM DKI Jakarta ke Level 3

Bagi pelaku usaha, ada keringanan biaya abonemen 3 bulan, mulai Oktober sampai dengan Desember 2021 untuk 1,14 juta pelanggan. Anggaran yang disiapkan yakni Rp420 miliar.

Penyaluran bantuan produktif usaha mikro akan ditambahkan untuk 3 juta penerima senilai Rp1,2 juta. Bantuan serupa juga akan diberikan kepada pengusaha warung dan pedagang kaki lima.

Kemudian, ada insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) atas sewa toko di mal ditanggung pemerintah (DTP). Saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah menyiapkan payung hukum pemberian insentif tersebut.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

"Akan diberikan bantuan juga untuk dunia usaha yaitu untuk sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal akan diberlakukan fiskal berupa PPN DTP untuk masa pajak Juni sampai dengan Agustus 2021," ujarnya.

Dia menambahkan insentif serupa juga tengah digodok untuk sektor transportasi dan pariwisata terutama hotel, restoran, dan kafe (horeka). Simak ‘PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tanggung 3 Bulan PPN Sewa Toko di Mal’. (kaw)

Baca Juga: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Puncak Omicron Diprediksi Februari
Topik : subsidi upah, subsidi gaji, bantuan sosial, PPKM, PPKM Level 4, PPKM Level 3

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Mochamad Nezar Gribaldy

Selasa, 27 Juli 2021 | 03:16 WIB
Semoga dengan adanya bantuan ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan juga semoga untun penerima bantua semoga tepat sasaran
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 22 November 2021 | 12:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Hingga Tutup Buku, Realisasi Dana PEN Diprediksi 95% dari Pagu

Selasa, 16 November 2021 | 09:55 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 29 November, Terindikasi Kasus Naik

Senin, 15 November 2021 | 16:37 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Baru 65%, Begini Perinciannya

Kamis, 11 November 2021 | 13:41 WIB
PERMENAKER 21/2021

Aturan Baru! Syarat Penerima Subsidi Gaji atau Upah Dilonggarkan

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2