Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tanggung 3 Bulan PPN Sewa Toko di Mal

A+
A-
6
A+
A-
6
PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tanggung 3 Bulan PPN Sewa Toko di Mal

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi video, Minggu (25/7/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan memberikan insentif fiskal untuk pelaku usaha yang menyewa toko di pusat perbelanjaan atau mal.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif itu diberikan untuk membantu dunia usaha di tengah pandemi Covid-19. Insentif pajak yang diberikan yakni pajak pertambahan nilai (PPN) atas sewa toko di mal ditanggung pemerintah (DTP).

"Akan diberikan bantuan juga untuk dunia usaha, yaitu untuk sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal akan diberlakukan fiskal berupa PPN DTP untuk masa pajak Juni sampai dengan Agustus 2021," katanya melalui konferensi video, Minggu (25/7/2021).

Baca Juga: Hadapi Krisis, Menteri Ini Beri Sinyal Insentif Pajak Bakal Menyeluruh

Airlangga mengatakan pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada dunia usaha seiring dengan perpanjangan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4. Dengan dukungan insentif fiskal, dia berharap pelaku usaha yang beroperasi di mal dapat segera pulih dari tekanan pandemi Covid-19.

Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan segera menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai payung hukum pemberian insentif pajak tersebut. "Ini PMK-nya sedang dalam proses," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah telah memperpanjang kebijakan PPKM darurat pada 26 Juli-2 Agustus 2021. Pada periode tersebut, mal diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% sampai pukul 17.00 waktu setempat.

Baca Juga: Insentif Pajak dan Subsidi Jadi Kunci Sukses Program Kendaraan Listrik

Airlangga menambahkan insentif pajak tidak hanya disiapkan untuk pelaku usaha ritel yang beroperasi di mal. Menurutnya, insentif serupa juga tengah digodok untuk sektor transportasi dan pariwisata terutama hotel, restoran, dan kafe (horeka).

"Akan diberikan juga untuk sektor lain yang terdampak, termasuk transportasi, horeka pariwisata. Yang ini sedang dalam finalisasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Airlangga menyatakan pemerintah tengah menyiapkan insentif pajak khusus kepada pelaku usaha ritel dan pengelola pusat perbelanjaan, mulai dari pasar hingga mal. Insentif yang dikaji yakni PPN dan pajak penghasilan (PPh) atas sewa di pasar atau mal. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Dorong Pelaku Ekonomi Digital Manfaatkan Tax Holiday

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : PPKM, sewa toko, PPN sewa toko, PPN DTP, mal, pusat perbelanjaan, insentif pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022

Bergerak Dinamis, Rupiah Lanjutkan Pelemahan Terhadap Dolar AS

Selasa, 13 September 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Investasi, Sri Mulyani Singgung Lagi Insentif Supertax Deduction

Kamis, 08 September 2022 | 11:15 WIB
PERPRES 107/2022

Piagam Pembentukan CPOPC Diubah, Jokowi Dorong Penambahan Anggota

Rabu, 07 September 2022 | 15:00 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL

Pilar 2 Beri Ruang Bagi Negara Kenakan Pajak Minimum Domestik

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sanksi Administrasi yang Dapat Dikurangkan atau Dihapus oleh DJP

Senin, 26 September 2022 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Minimum Disahkan, Amazon dan Berkshire Hathaway Paling Terdampak

Senin, 26 September 2022 | 10:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Isi SPT Tidak Benar, Terdakwa Ini Dipenjara dan Didenda Rp2,63 Miliar

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien