Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Sri Mulyani Soroti Pengelolaan APBD, Sebut 3 Aspek Perlu Dievaluasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Soroti Pengelolaan APBD, Sebut 3 Aspek Perlu Dievaluasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ada 3 aspek yang harus dievaluasi dalam pengelolaan APBD 2021.

Sri Mulyani mengatakan ketiga aspek tersebut meliputi ketepatan waktu penetapan Perda APBD, pemenuhan belanja wajib oleh daerah, dan pola realisasi APBD. Pada aspek perencanaan dan penganggaran, lanjutnya, tren jumlah daerah yang menetapkan Perda APBD 2021 secara tepat waktu justru menurun dari tahun sebelumnya.

"Dalam hal ini, memang ada hampir 60 daerah yang tidak tepat waktu tahun lalu," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/1/2021).

Baca Juga: Pemda Luncurkan Aplikasi Smart Tax, Warga Pelosok Gampang Bayar Pajak

Sri Mulyani mengatakan pemda yang menetapkan Perda APBD 2021 secara tepat waktu tercatat sebanyak 440 daerah atau 81,2%. Angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 504 daerah atau 93%.

Menurutnya, kinerja daerah dalam penetapan APBD tepat waktu sangat berpengaruh terhadap kinerja realisasi APBD tahun berikutnya. Dia pun berharap pemda dapat selalu menetapkan Perda APBD tepat waktu dapat segera direalisasikan untuk memberikan pelayanan kepada dan mewujudkan pembangunan di daerah.

"Kalau APBD-nya tidak ditetapkan tepat waktu padahal APBN-nya sudah bergerak, APBD-nya berhenti sehingga ekonomi tidak bisa bergerak sesuai dengan mesin yang harusnya bergerak bersama. Ini menjadi kehilangan momentum," ujarnya.

Baca Juga: Kinerja Pajak Hiburan Naik 196,93%, Begini Kata Sri Mulyani

Di sisi lain, Sri Mulyani menilai kepatuhan pemda dalam memenuhi belanja wajib pada 2021 sudah cukup baik tapi masih perlu ditingkatkan. Dari total 542 daerah, sebanyak 466 daerah sudah memenuhi alokasi belanja pendidikan, tetapi 64 daerah lainnya belum memenuhi.

Kemudian, terdapat 517 daerah yang sudah memenuhi alokasi belanja kesehatan, tetapi masih ada 13 daerah yang belum memenuhi. Setelahnya, terdapat 402 daerah sudah memenuhi alokasi belanja wajib yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU), tetapi 128 daerah belum memenuhi.

Selain itu, terdapat 530 daerah sudah menyampaikan kewajiban APBD-nya, tetapi ternyata masih ada 12 daerah lainnya yang belum menyampaikan APBD-nya.

Baca Juga: Ada Kenaikan Harga Komoditas, Sri Mulyani: Reformasi Pajak Tetap Jalan

Secara bersamaan, Sri Mulyani juga mendorong percepatan dan akselerasi belanja daerah sejak dari awal tahun anggaran. Pasalnya, realisasi belanja APBD selama ini cenderung menunggu sampai akhir tahun, sehingga dampaknya pada pertumbuhan ekonomi tidak maksimal.

"Harusnya kalau mereka sudah melakukan kegiatan di daerah, dibayar sesudah mereka selesai. Itu pasti akan memberikan dampak perputaran uang dan perputaran ekonomi yang lebih bagus," imbuhnya. (sap)

Baca Juga: Saat Harga Komoditas Bersubsidi Lagi Tinggi, Ini Tantangan Bea Cukai
Topik : pajak daerah, APBD, realisasi APBD, belanja daerah, pendapatan daerah, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian