Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Sri Mulyani Sebut Beban Bunga Pembiayaan APBN 2023 Bisa Lebih Tinggi

A+
A-
2
A+
A-
2
Sri Mulyani Sebut Beban Bunga Pembiayaan APBN 2023 Bisa Lebih Tinggi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pembiayaan anggaran pada 2023 akan dihadapkan dengan cost of fund yang tinggi.

Sri Mulyani memperkirakan The Fed bakal meningkatkan Fed Fund Rate (FFR) dalam beberapa waktu ke depan seiring dengan berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi AS mulai dari perang Rusia dan Ukraina, kenaikan harga komoditas, dan inflasi di AS.

"Kalau FFR yang sekarang ada di 0,25% meningkat menjadi 3%, berarti terjadi kenaikan lebih dari 250 bps. Ini akan memberikan dampak ke seluruh dunia," katanya, dikutip pada Minggu (5/6/2022).

Baca Juga: Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Berdasarkan proyeksi beberapa lembaga internasional, yield SUN pada tahun depan bisa mencapai 6,7% hingga 8% atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini yang diperkirakan mencapai 7% hingga 7,5%.

Dalam asumsi dasar ekonomi makro pada KEM-PPKF 2023, pemerintah mengusulkan asumsi suku bunga SUN 10 tahun sebesar 7,34% hingga 9,16% pada 2023 atau lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi suku bunga SUN 10 tahun pada tahun ini sebesar 6,8%.

Dengan cost of fund yang naik seiring dengan peningkatan yield, pemerintah memutuskan untuk menjaga defisit anggaran pada tahun depan di level 2,61% hingga 2,9% dari PDB atau sebesar Rp529,2 triliun hingga Rp594,6 triliun.

Baca Juga: Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

"Kami ingin menekan size pembiayaan karena lingkungan global terutama dari sisi volatilitas dan cost of fund memang lebih tinggi. Oleh karena itu, defisit harus dijaga pada level yang sangat prudent," ujar Sri Mulyani.

Untuk diketahui, pendapatan negara pada tahun depan diusulkan Rp2.2266,7 triliun sampai dengan Rp2.398,8 triliun. Sementara itu, belanja negara diusulkan pemerintah mencapai Rp2.795,9 triliun hingga Rp2.993,4 triliun.

Dengan utang neto tahun 2023 setara dengan 2,93% hingga 4,1% dari PDB, rasio utang pada tahun depan ditargetkan sebesar 40,58% hingga 42,42% dari PDB. (rig)

Baca Juga: Postur Anggaran dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023

Topik : menkeu sri mulyani, APBN, anggaran pemerintah, pembiayaan, beban bunga, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 17 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tax Ratio 2023 Diproyeksi Turun Jadi 9,61%, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebutuhan Besar, Sri Mulyani: Belanja Subsidi Energi Bisa Lampaui Pagu

Rabu, 17 Agustus 2022 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

RAPBN 2023, Sri Mulyani Sebut Optimistis tapi Waspada

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak