Berita
Sabtu, 23 Januari 2021 | 15:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Sabtu, 23 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SUMEDANG
Sabtu, 23 Januari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 22 Januari 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 16:45 WIB
PROFIL PAJAK KOTA BOGOR
Jum'at, 22 Januari 2021 | 15:47 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Khawatir Pejabat Takut Cairkan Dana PEN

A+
A-
5
A+
A-
5
Sri Mulyani Khawatir Pejabat Takut Cairkan Dana PEN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Anti-Corruption Summit ke-4, Rabu (18/11/2020). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap kekhawatirannya terhadap potensi banyaknya pejabat yang takut mencairkan dana penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Sri Mulyani mengatakan pengawasan yang ketat memang untuk menutup celah korupsi terhadap uang negara. Namun, di sisi lain, berbagai pengawasan itu juga bisa menimbulkan ketakutan bagi pejabat di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mencairkan anggaran.

"Kami khawatir karena terlalu banyak yang mengawal, orang tidak berani melakukan tindakan. Ini yang juga menjadi salah satu tantangan karena mereka merasa terlalu banyak diawasi," katanya dalam acara Anti-Corruption Summit ke-4, Rabu (18/11/2020).

Baca Juga: Insentif Pajak PKB Selesai, Kepatuhan Diharapkan Meningkat

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari sisi sumber daya manusia, kebijakan, hingga pengawasan oleh lembaga penegak hukum.

Selain itu, pemerintah juga sejak lama menjalin kerja sama pengawasan pengelolaan anggaran negara dengan aparat penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama tersebut dilakukan secara informal dan penandatanganan nota kesepahaman.

Secara bersamaan, pemerintah melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara secara internal melalui Inspektorat Jenderal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca Juga: 2021 Masih Pandemi, Ini Permintaan Pengusaha Ekspedisi

Adapun secara eksternal, laporan keuangan pemerintah akan diaudit secara independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Saya melihat dalam situasi extraordinary ini, ada semangat dari seluruh lembaga dan aparat penegak hukum untuk sama-sama mengawal," ujarnya.

Sri Mulyani berharap semua bentuk pengawasan tersebut membuat pejabat lebih hati-hati menggunakan uang negara. Meski demikian, dia juga ingin para pejabat melakukan upaya maksimal mencairkan semua anggaran sehingga dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat, terutama yang menyangkut bantuan sosial maupun stimulus ekonomi untuk menangani dampak Covid-19.

Dalam paparannya, Sri Mulyani menyebut realisasi pemanfaatan dana PEN hingga 11 November 2020 baru Rp386,01 triliun atau 55,5% dari pagu Rp695,2 triliun. Dia berharap semua pagu anggaran PEN dapat terserap sepenuhnya tahun ini. (kaw)

Baca Juga: Penyerahan yang Tidak Termasuk Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak

Topik : Sri Mulyani, pemulihan ekonomi nasional, PEN, virus Corona, KPK, BPK, BPKP, Polri
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 21 Januari 2021 | 10:19 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 21 Januari 2021 | 09:30 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:35 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
berita pilihan
Sabtu, 23 Januari 2021 | 15:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Sabtu, 23 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SUMEDANG
Sabtu, 23 Januari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Sabtu, 23 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 10:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 09:01 WIB
KOTA PALANGKARAYA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK