Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 15:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:31 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:11 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Sri Mulyani Akui Pengamanan Penerimaan 2021 Hadapi Tantangan Berat

A+
A-
3
A+
A-
3
Sri Mulyani Akui Pengamanan Penerimaan 2021 Hadapi Tantangan Berat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna, Selasa (29/9/2020). (tangkapan layar Youtube DPR)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pengamanan penerimaan negara pada 2021 masih akan menghadapi tantangan sangat berat akibat pandemi virus Corona.

Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara pada APBN 2021 ditargetkan senilai Rp 1.743,65 triliun, turun 1,84% dari usulan awal pemerintah Rp1.776,4 triliun. Pemerintah, sambung Sri Mulyani, akan melakukan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut.

"Target penerimaan negara tersebut menghadapi tantangan yang sangat berat dengan kondisi dunia usaha yang masih terdampak Covid-19 dan belum sepenuhnya pulih," katanya usai pengesahan UU APBN 2021, Selasa (29/9/2020).

Baca Juga: Ini Harapan Pelaku Usaha Untuk Kebijakan Perpajakan 2021

Sri Mulyani mengatakan penetapan target penerimaan negara pada APBN 2021 juga tidak mudah karena mempertimbangkan baseline penerimaan pajak tahun ini yang tertekan pandemi. Meski demikian, dia menyebut pemerintah akan terus memperbaiki basis pajak secara seimbang.

Perbaikan basis pajak secara seimbang dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kondisi perekonomian yang terjadi tahun depan. Pemerintah juga akan terus memperbaiki tata kelola dan administrasi perpajakan. Menurutnya, langkah ini untuk meningkatkan pelayanan kepada para pembayar pajak.

Di sisi lain, pemerintah masih akan melanjutkan pemberian insentif perpajakan secara tepat, terarah, terukur, dan berkeadilan untuk mendorong pemulihan ekonomi pada 2021.

Baca Juga: Ini Saran Pakar Soal Kebijakan Pajak dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi

"Dengan dukungan insentif perpajakan tersebut diharapkan ekonomi dapat bangkit kembali sekaligus menarik investasi dalam rangka mendukung diversifikasi dan daya tahan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan wilayah," ujarnya.

Sri Mulyani memastikan pemerintah akan menjaga kebijakan fiskal ke depan tetap kredibel dan akuntabel. Kebijakan fiskal diambil dengan arah memberikan dukungan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan melalui konsolidasi fiskal secara bertahap dan terukur.

Pendapatan negara pada APBN 2021 ditargetkan Rp1.743,65 triliun, yang terdiri atas pendapatan dalam negeri Rp1.742,75 triliun dan penerimaan hibah Rp900 miliar. Penerimaan perpajakan ditargetkan Rp1.444,54 triliun dengan tax ratio 8,18%.

Baca Juga: ADB Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak

Penerimaan perpajakan tersebut bersumber dari pajak penghasilan (PPh) Rp683,77 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) Rp518,55 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp14,83 triliun, cukai Rp180 triliun, pajak lainnya Rp12,43 triliun, dan pajak perdagangan internasional Rp34,96 triliun.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp298,2 triliun, bersumber dari penerimaan SDA migas Rp74,99 triliun, penerimaan SDA nonmigas Rp29,11 triliun, PNBP lainnya Rp109,17 triliun, dan pendapatan badan layanan umum (BLU) Rp58,78 triliun, serta pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan Rp26,13 triliun.

Sementara dari sisi belanja, Said menyebut nilainya mencapai Rp2.750 triliun. Anggaran belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.954,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp795,5 triliun. Defisit APBN 2021 diperkirakan mencapai Rp1.006,38 triliun atau 5,70% terhadap produk domestik bruto (PDB). (kaw)

Baca Juga: Ini Risiko dan Tantangan Pengumpulan Penerimaan Pajak 2021

Topik : APBN 2021, penerimaan negara, penerimaan pajak, Sri Mulyani, insentif pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Estu Kresnha

Selasa, 29 September 2020 | 17:40 WIB
Walaupun pemberian insentif fiskal dari pemerintah sudah dilakukan dengan hati-hati dan tepat sasaran, akan menjadi percuma jika permasalahan kesehatan Covid-19 tidak dilakukan dengan sebaik mungkin. Padahal permasalahan ekonomi yang dihadapi saat ini imbas dari pembatasan ruang bagi orang dan baran ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Senin, 19 Oktober 2020 | 14:15 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 19 Oktober 2020 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 19 Oktober 2020 | 11:36 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 19 Oktober 2020 | 11:13 WIB
KOTA BALIKPAPAN
berita pilihan
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:47 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:32 WIB
PROVINSI BALI
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:42 WIB
PER-18/PJ/2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:01 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL