Trusted Indonesian Tax News Portal
|

SPPT PBB Ditahan, Warga Tak Bayar Pajak

0
0

BATAM, DDTCNews — Ratusan warga Perumahan Mitra Marina Mas, Kelurahan Tanjunguncang, Batam, Kepulauan Riau belum bisa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-nya, karena Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-nya ditahan oleh salah seorang oknum warga.

Perbuatan itu diduga dilakukan oleh W, mantan Ketua Rukun Tetangga Perumahan Mitra Marina Mas. Dia diduga menahan SPPT milik warga, karena untuk mendapatkan SPPT PBB, warga diminta membayar uang senilai Rp3 ribu hingga Rp10 ribu. Akibatnya warga keberatan dan urung mengambil surat tersebut.

“SPPT PBB itu kan gratis, kenapa harus dipatok biaya. Sudah 3 tahun berturut-turut ini W meminta uang,” ujar N, salah satu warga Perumahan Mitra Marina Mas, pekan lalu (18/5). “Kami sudah sampaikan masalah ini ke Lurah Tanjunguncang,” tambahnya.

Baca Juga: Meski Pemutihan, Realisasi PBB-P2 Masih Lesu

Ditemui terpisah, Lurah Tanjunguncang Sutikno mengatakan pembagian SPPT PBB seharusnya tidak dipungut biaya apapun. Namun, untuk menindaklanjuti keluhan warga Perumahan Mitra Marina Mas, Sutikno langsung melakukan pengecekan di lapangan.

“Tak boleh ada pungutan. Itu gratis. Saya sudah cek, tapi W belum bisa ditemui. Saya telepon tidak aktif. Tapi saya akan cari dulu W. Dari informasi warga, W mengaku telah membagikan SPPT PBB milik warga. Namun, ternyata banyak warga yang belum menerima surat tersebut.

Untuk itu, seperti dikutip batampos.co.id, Sutikno akan menelusuri hal itu. Kelurahan sendiri sebetulnya tidak memberikan W wewenang untunk membagikan SPPT PBB. Kewenangan itu diberikan pada pengembang Perumahan Mitra Marina Mas. Namun, pengembang mendelegasikan tugas tersebut kepada W. (Bsi)

Baca Juga: Target Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 7%, Ini Rencana BP Batam

“SPPT PBB itu kan gratis, kenapa harus dipatok biaya. Sudah 3 tahun berturut-turut ini W meminta uang,” ujar N, salah satu warga Perumahan Mitra Marina Mas, pekan lalu (18/5). “Kami sudah sampaikan masalah ini ke Lurah Tanjunguncang,” tambahnya.

Baca Juga: Meski Pemutihan, Realisasi PBB-P2 Masih Lesu

Ditemui terpisah, Lurah Tanjunguncang Sutikno mengatakan pembagian SPPT PBB seharusnya tidak dipungut biaya apapun. Namun, untuk menindaklanjuti keluhan warga Perumahan Mitra Marina Mas, Sutikno langsung melakukan pengecekan di lapangan.

“Tak boleh ada pungutan. Itu gratis. Saya sudah cek, tapi W belum bisa ditemui. Saya telepon tidak aktif. Tapi saya akan cari dulu W. Dari informasi warga, W mengaku telah membagikan SPPT PBB milik warga. Namun, ternyata banyak warga yang belum menerima surat tersebut.

Untuk itu, seperti dikutip batampos.co.id, Sutikno akan menelusuri hal itu. Kelurahan sendiri sebetulnya tidak memberikan W wewenang untunk membagikan SPPT PBB. Kewenangan itu diberikan pada pengembang Perumahan Mitra Marina Mas. Namun, pengembang mendelegasikan tugas tersebut kepada W. (Bsi)

Baca Juga: Target Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 7%, Ini Rencana BP Batam
Topik : pembagian SPPT PBB, Batam, denda PBB
artikel terkait
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
berita pilihan
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 27 April 2018 | 14:40 WIB
TANGERANG SELATAN
Rabu, 07 September 2016 | 21:01 WIB
SUMATERA UTARA
Senin, 05 September 2016 | 06:02 WIB
SUMATERA SELATAN