KEBIJAKAN PAJAK

Soal Wacana PPN Sembako Premium, Ini Saran Ketua Komisi IV DPR

Redaksi DDTCNews | Rabu, 23 Juni 2021 | 17:00 WIB
Soal Wacana PPN Sembako Premium, Ini Saran Ketua Komisi IV DPR

Ketua Komisi IV DPR Sudin. (foto: dpr.go.id/Andri)

JAKARTA, DDTCNews – Ketua Komisi IV DPR Sudin menyatakan pemerintah memerlukan kajian mendalam saat hendak memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) pada komoditas sembako premium.

Sudin menilai wacana PPN sembako menimbulkan polemik saat usulan kebijakan belum dibahas resmi oleh pemerintah dan DPR. Dia menyarankan pemerintah fokus pada kebijakan perpajakan pada impor produk pangan yang selama ini bebas pungutan pajak.

"Saya tergelitik mendengar tiba-tiba sembako mau dikenakan pajak. Perusahaan multinasional sudah menikmati sekian puluh tahun. Gandum impor untuk food tidak dikenakan pajak. Kedelai [impor] tidak dikenakan pajak," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (23/6/2021).

Baca Juga:
Gaji Anggota Firma atau CV Tak Bisa Dibiayakan, Harus Dikoreksi Fiskal

Anggota Fraksi PDIP ini menilai pemerintah akan menghadapi tantangan cukup berat jika hendak memungut PPN atas sembako premium. Sebab, Kementerian Pertanian belum memiliki basis data produksi pangan yang masuk kategori premium.

Hal tersebut akan menjadi persoalan pada teknis pemungutan pajak khususnya dalam administrasi PPN. Untuk itu, wacana PPN Sembako premium memerlukan basis kajian yang kuat apabila ingin diteruskan pemerintah.

"Wacana kebijakan pajak sembako perlu ditelaah ulang dari berbagai sudut pandang," tutur Sudin.

Baca Juga:
Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Senada, Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini menuturkan Kemenkeu perlu lebih terbuka menjelaskan detail rencana kebijakan fiskal. Menurut politisi dari Fraksi PKB, hal ini bertujuan agar tidak menjadi polemik di masyarakat.

"Kemenkeu belum menjelaskan dengan gamblang dan tegas terkait kategori sembako premium," ujarnya. (rig)

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33515/t/Komisi+IV+Minta+Rencana+Pajak+Sembako+Dikaji+Ulang


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

26 Juni 2021 | 15:21 WIB

administrasinya perlu dipikirkan in outnya... dan hati2 jgn sampai nanti kedelai ex impor kena pajak... sebaiknya adakan penelitian bersama para pakar..

26 Juni 2021 | 15:18 WIB

sembako primium adanya di Supermarket..spt beras ex Jepang.. 1 kg bisa capai > 20 ribu sdgkan Produk lokalnya hanya kisaran 10 ribu an. Ada daging ex impor spt ikan salmon, daging sapi Wagijo.. ikan teri nasi sdh dlm proses, Daging asap, Daging ayam siap goreng... Juga produk pertanian yg lain spt buah2an impor dan produk kacang2an dari dari jeruk limon hingga anggur, pear..dan kurma... bisa sih diadakan kajian yg lebih mendalam tapi dgn catatan jgn nanti ada yg "masuk angin" (pesanan oligark ttt) ... Buat saja daftar barang spt Cukai (harmonis system = HS) untuk Jenis Barang2 yg akan dikenakan PPN.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M