Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Rencana Pengurangan Pengecualian PPN, Ini Kata Periset Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Rencana Pengurangan Pengecualian PPN, Ini Kata Periset Pajak

Manager of DDTC Fiscal Research Denny Vissaro memaparkan materi dalam webinar bertajuk Polemik Wacana Pemerintah dalam Kebijakan PPN atas Sembako dan Jasa Pendidikan. (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Pengecualian pajak pertambahan nilai (PPN) dapat menyebabkan cascading effect yang bisa berdampak pada kenaikan harga jual. Selain itu, pengecualian PPN cenderung dimanfaatkan kelompok berpenghasilan menengah ke atas.

Manager of DDTC Fiscal Research Denny Vissaro mengatakan hal tersebut dalam webinar bertajuk Polemik Wacana Pemerintah dalam Kebijakan PPN atas Sembako dan Jasa Pendidikan. Dari berbagai literatur, menurut dia, idealnya semua barang dan jasa dijadikan objek pajak agar tidak ada distorsi ekonomi.

“Ketika semua objek dijadikan barang atau jasa kena pajak, pemerintah bisa memberikan perlakuan lanjutan. Misalnya, dikenakan tarif 0%, diberi fasilitas tidak dipungut, PPN-nya ditanggung pemerintah, atau dengan tarif PPN yang lebih rendah," jelas Denny, Sabtu (17/7/2021).

Baca Juga: Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Dengan demikian, pengurangan pengecualian PPN dapat menjamin pengusaha kena pajak (PKP) bisa mengkreditkan pajak masukannya untuk menjaga harga jual. Langkah ini juga bisa menjadi jalan untuk memajaki masyarakat berpenghasilan tinggi tanpa mengorbankan masyarakat kelas bawah.

Pasalnya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah cenderung mengonsumsi barang pokok dari sektor informal yang tidak mengenakan PPN. Denny menyatakan dieleminasinya suatu objek dari pengecualian PPN tidak serta merta membuat barang tersebut akan dikenakan PPN.

Denny menerangkan salah satu opsi untuk menjamin keadilan adalah penerapan PPN multitarif. Misalnya, barang yang cenderung dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi dikenakan tarif PPN lebih tinggi. Skema PPN multitarif ini juga sudah diadopsi sekitar 84 negara.

Baca Juga: Pagu Insentif Pajak Mau Habis, DJP Klaim Masih Cukup

“Namun, wacana ini masih didiskusikan [dalam rencana revisi UU KUP]. Realitasnya seperti apa, masih kita tunggu,” pungkasnya.

Sebagai informasi, webinar ini diselenggarakan Prodi Administrasi Publik dan HMJ Publik Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Webinar ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman secara luas mengenai isu pengenaan PPN atas sembako dan jasa pendidikan. (kaw)

Baca Juga: Masih Pandemi Covid-19, Diskon Tarif PPN Obat-obatan Diperpanjang
Topik : pengecualian PPN, PPN, PPN multitarif

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 September 2021 | 06:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Soroti Ekonomi Digital Indonesia, IMF Dorong Sistem Pajak yang Adil

Rabu, 15 September 2021 | 14:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

IMF Beri Catatan Khusus Soal PPN Digital Indonesia, Apa Saja?

Rabu, 15 September 2021 | 13:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Mencermati Pilar 1 Proposal Pajak OECD dan Posisi Indonesia

berita pilihan

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP