Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Soal Reformasi Pengadilan Pajak, Ini Masukan Akademisi

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Reformasi Pengadilan Pajak, Ini Masukan Akademisi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Henry Darmawan Hutagaol. (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews—Perbaikan bentuk dan tata kelola organisasi pengadilan pajak di Indonesia dinilai perlu dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan legal shock dalam menuju bentuk pengadilan pajak yang ideal.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Henry Darmawan Hutagaol menilai perbaikan bentuk organisasi pengadilan pajak saat ini sudah menunjukan kemajuan meskipun belum memisahkan kewenangan eksekutif dan yudikatif.

"Argumen yang dibangun saat ini menyebutkan pengadilan pajak tidak independen karena ada pengaruh eksekutif dalam hal ini menteri. Tapi ada perkembangan bagus dari aturan sebelumnya," katanya, Rabu (16/9/2020).

Baca Juga: Kabar Gembira! Jokowi Naikkan Tunjangan Jabatan Penilai Pajak

Dalam webinar bertajuk 'Antisipasi dan Penyelesaian Sengketa Pajak di Masa Pandemi', Henry menilai UU No.14/2002 tentang pengadilan pajak merupakan kemajuan dari regulasi dalam UU No.17/1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak.

Pada aturan terdahulu anggota sidang atau hakim diangkat oleh presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh menteri. Ketentuan tersebut kemudian berubah di UU No.14/2002 sehingga yudikatif mulai terlibat dalam menentukan hakim pengadilan pajak.

Dalam beleid tersebut, hakim diangkat presiden dari daftar nama yang diusulkan menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung (MA). Dengan kata lain, MA dapat memberikan persetujuan atau menolak daftar nama calon yang disodorkan menteri.

Baca Juga: Pemerintah Bidik Biaya Logistik RI Bisa Hemat Rp1,5 Triliun/Tahun

Henry menambahkan proses perbaikan dan reformasi organisasi pengadilan pajak idealnya terus dilanjutkan secara bertahap. Pasalnya, pondasi perbaikan tata kelola pengadilan pajak sudah dilakukan dan menjadi penting untuk terus dilanjutkan.

"Saat ini bilang pengadilan pajak tidak independen itu ada benarnya, tapi ada kemajuan ke arah ideal dan ini dilakukan secara bertahap agar tidak ada legal shock," tuturnya.

Henry menilai tantangan yang dihadapi menuju bentuk ideal pengadilan pajak tidak mudah. Dengan sistem demokrasi yang ada saat ini, lanjutnya, diperlukan legislatif yang kuat dalam menyusun regulasi. Namun, hal tersebut belum terwujud hingga hari ini.

Baca Juga: Tekan Emisi Karbon, DPR Sepakati Penerapan Pajak Baru

Statistik menunjukan produktivitas DPR dalam menghasilkan aturan hukum baru kerap tidak mencapai target setiap tahunnya. Tak hanya itu, kapabilitas anggota dewan dalam menyusun regulasi pajak khususnya pengadilan pajak juga belum mumpuni.

"Ada faktor legislatif yang lemah untuk membuat regulasi sekompleks itu dan ditambah faktor kemampuan MA untuk menjamin tidak ada penumpukan perkara di MA," ujar Henry. (rig)

Baca Juga: Implementasi NLE Bisa Pangkas Biaya Logistik, Ini Hitungan Sri Mulyani
Topik : pengadilan pajak, reformasi perpajakan, sengketa pajak, akademisi, webinar, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 23 September 2020 | 10:26 WIB
PRANCIS
Rabu, 23 September 2020 | 09:03 WIB
PENERIMAAN CPNS
Selasa, 22 September 2020 | 16:22 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK