Review
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Fokus
Literasi
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:27 WIB
SISTEM PAJAK
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Soal Perluasan Penerima Insentif Pajak, Ini Kata Kemenko Perekonomian

A+
A-
3
A+
A-
3
Soal Perluasan Penerima Insentif Pajak, Ini Kata Kemenko Perekonomian

Ilustrasi. Refleksi kaca deretan gedung bertingkat di Jakarta, Senin (1/6/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Kemenko Perekonomian mengungkapkan rencana perluasan cakupan penerima insentif pajak yang ada di dalam PMK 44/2020 masih dibahas pada tataran teknis.

Deputi I Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan penambahan sektor-sektor penerima insentif pajak masih terus dipertimbangkan oleh pemerintah.

“Saat ini mau ditambah dengan sektor-sektor yang terkena Covid-19 karena data terakhir menunjukkan banyak sekali sektor yang terkenda dampak negatif," ujarnya, Senin (6/7/2020). Simak artikel 'Perluasan Sektor Penerima Insentif Pajak PMK 44/2020 Dipertimbangkan'.

Baca Juga: DJP dan Telkom Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Integrasi Data Perpajakan

Iskandar mengatakan sesungguhnya hampir semua sektor dalam perekonomian sudah tercakup dan berhak (eligible) untuk memanfaatkan insentif yang sudah ada di dalam PMK 44/2020.

Insentif itu mencakup pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran sebesar 30% PPh Pasal 25 restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat hingga Rp5 miliar, hingga PPh final DTP untuk UMKM.

Namun, perkembangan terakhir dari pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa subsektor yang sebelumnya belum terkena dampak negatif Covid-19, sekarang mulai terdampak. Subsektor inilah yang akan ditambahkan dalam perluasan cakupan penerima insentif pajak.

Baca Juga: DJP Dapat Akses Data Keuangan dan Transaksi Telkom dengan Pihak Ketiga

Menurut Iskandar, hanya PPh final DTP yang tidak akan berubah. Hal ini mengingat fasilitas PPh final DTP dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku usaha yang boleh menggunakan skema PPh final sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018.

Saat ini, fasilitas PPh Pasal 21 DTP sudah mencakup 1.062 klasifikasi lapangan usaha (KLU) sedangkan fasilitas pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% sudah mencakup 846 KLU. Adapun fasilitas pembebasan PPh pasal 22 impor dan restitusi PPN dipercepat mencakup 431 KLU.

Semua fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pada PMK No. 44/2020 dapat dimanfaatkan hingga September 2020. Dengan adanya perubahan anggaran melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 72/2020, insentif pada PMK No. 44/2020 berpotensi untuk diperluas hingga Desember 2020 mendatang. (kaw)

Baca Juga: Login DJP Online, Diminta Update Nomor HP & Email? Ini Kata Otoritas

Topik : insentif, insentif pajak, PMK 44/2020, Ditjen Pajak, DJP, UMKM, Kemenko Perekonomian
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Mohammad Justine Ceasarea Hasanudin

Senin, 06 Juli 2020 | 16:58 WIB
menurut saya pribadi, evaluasi perluasan yang paling tepat juga perlu memperhatikan efektivitas pelaporan spt masa dari WP yang memiliki perubahan yang signifikan sehingga dapat diketahui apakah perluasan tersebut diperlukan atau tidak untuk menjaga keadilan bagi setiap wajib pajak yang ada kemungki ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 10:08 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 09:25 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 07:00 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
berita pilihan
Selasa, 11 Agustus 2020 | 07:00 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 06:30 WIB
KOTA KENDARI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 06:00 WIB
INGGRIS
Senin, 10 Agustus 2020 | 19:03 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:35 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN