Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Soal Peringkat Kemudahan Berusaha Stagnan, Begini Respons Airlangga

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Peringkat Kemudahan Berusaha Stagnan, Begini Respons Airlangga

Menko Perekonomian AIrlangga Hartarto.

JAKARTA, DDTCNews - Peringkat Indonesia dalam Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) 2020 tidak bergerak dari posisi sebelumnya. Namun, apresiasi layak diberikan untuk beberapa indikator yang naik dari tahun sebelumnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perbaikan masih terjadi untuk beberapa sektor penting dalam berusaha. Aspek tersebut menurutnya, layak diapresiasi sebagai modal meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

"EoDB kita kan skornya tetap, tapi ada beberapa hal yang naik dan itu saya pikir patut diapresiasi. Misal untuk perpajakan, dan kelistrikan," katanya di Kantor Menko Perekonomian, Jumat (25/10/2019).

Baca Juga: Bebas Pungutan Ekspor, Pemerintah Harap Harga TBS di Petani Meningkat

Mantan Menteri Perindustrian itu mengungkapkan perbaikan penilaian untuk Indonesia antara lain adalah kemudahan dalam memulai bisnis. Aspek ini, menurutnya, penting bagi perusahaan agar tidak terkendala dalam memulai aktivitas usaha.

Kemudian, perbaikan dalam sektor membayar pajak juga patut mendapat apresiasi dengan sistem elektronik yang dilakukan DJP, membuat pelaku usaha semakin mudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.

Selain itu, Airlangga menyoroti perbaikan nilai Indonesia dalam aspek penegakan ketentuan kontrak (enforcing contract). Hematnya, menghormati kontrak menjadi penting untuk memberikan kepastian berusaha yang selama ini menjadi salah satu titik lemah dalam berinvestasi di Indonesia.

Baca Juga: Airlangga: Potensi Ekonomi Digital Ditaksir Rp4.531 Triliun pada 2030

"Saya pikir ini modal dan beberapa hal masih bisa perbaiki dan tingkatkan mulai dari memulai bisnis, pembayaran pajak dan mendapatkan listrik. Tapi yang paling menarik adalah enforcing contract, ini penting karena bagaimana kontrak itu dihormati," paparnya.

Seperti diketahui, peringkat Indonesia dalam EoDB 2020 tidak bergerak dari peringkat 73 dari 190 negara. Menko Airlangga menilai posisi tersebut masih bisa ditingkatkan dan tidak terlalu jelek dibandingkan negara lain di kawasan Asean.

"Peningkatan segi nilai belum cukup untuk mengangkat prestasi kita, tapi saya pikir dari berbagai negara di ASEAN, posisi kita cukup oke lah. Kita nomor 6, di atas Brunei, Vietnam sendiri masih di bawah kita," paparnya. (Bsi)

Baca Juga: Kembangkan Sistem Aplikasi KEK, Pemerintah Yakin Investasi Makin Mudah

Topik : kemudahan berusaha, peringkat RI, menko perekonomian

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Digitalisasi Transaksi Pajak di Daerah Terus Bertambah, Ini Rinciannya

Senin, 22 November 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPKM di Luar Pulau Jawa-Bali Diperpanjang hingga 6 Desember 2021

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober