Berita
Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP
Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL
Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Pengenaan PPh Minimum untuk Wajib Pajak Badan, Ini Rencananya

A+
A-
31
A+
A-
31
Soal Pengenaan PPh Minimum untuk Wajib Pajak Badan, Ini Rencananya

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana menerapkan skema alternative minimum tax (AMT) dengan tarif 1% terhadap penghasilan bruto. Rencana pemerintah tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (7/6/2021).

Dalam pemberitaan sejumlah media nasional, melalui revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah berencana mengenakan pajak penghasilan (PPh) minimum kepada wajib pajak badan.

Rencananya, PPh minimum dikenakan terhadap wajib pajak badan yang pada satu tahun pajak memiliki PPh terutang (dengan perhitungan sesuai dengan Pasal 17 UU PPh) tidak melebihi 1% dari penghasilan bruto. Adapun tarif PPh minimum direncanakan sebesar 1% terhadap penghasilan bruto.

Baca Juga: Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai detail batasan dan besaran tarif PPh minimum yang akan didikenakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya hanya menegaskan skema AMT diambil untuk merespons adanya celah penghindaran pajak.

“Kita akan melakukan alternative minimum tax approach supaya compliance menjadi lebih bisa diamankan," ujar Sri Mulyani. Simak pula ‘WP Badan Bersiap, Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Penghasilan Minimum’.

Selain mengenai pengenaan skema AMT, ada pula bahasan terkait dengan perubahan skema kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN). Kemudian, ada pula bahasan mengenai diluncurkannya aplikasi M-Pajak dan resmi ditutupnya investasi baru pada bidang usaha minuman keras.

Baca Juga: Sri Mulyani Resmi Terima DIM RUU HKPD dari DPR dan DPD

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pengecualian dari Pengenaan PPh Minimum

Batasan pengenaan PPh minimum bagi wajib pajak badan rencananya dapat diubah dengan peraturan pemerintah. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk besaran tarif dan dasar pengenaan PPh minimum yang dalam revisi UU KUP diusulkan sebesar 1% terhadap penghasilan bruto.

Pemerintah juga berencana mengecualikan pengenaan PPh minimum untuk wajib pajak badan dengan kriteria tertentu, seperti wajib pajak badan yang belum berproduksi komersial, yang secara natural memang mengalami kerugian, atau mendapatkan fasilitas PPh tertentu. Simak pula 'Menimbang Penerapan Alternative Minimum Tax di Indonesia'. (Bisnis Indonesia/Kontan)

Baca Juga: DPR dan DPD Serahkan DIM RUU HKPD, Pembahasan Lanjut Ke Panja
  • Pajak Minimum Global

Negara G7 yang mencakup Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) menyepakati pajak minimum perusahaan global sebesar 15%. Perjanjian telah disepakati pada pertemuan menteri keuangan di London pada akhir pekan lalu.

“Kesepakatan minimal 15% ini merupakan terobosan bersejarah dalam reformasi pajak global. Apa yang Anda lihat adalah kebangkitan multilateralisme. Kemauan negara-negara terkemuka di G7 dan G20 untuk bekerja sama mengatasi tantangan paling kritis yang dihadapi ekonomi global,” ujar Menkeu AS Janet Yellen. (Kompas/Bisnis Indonesia/Kontan)

  • Konsensus Global

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji berpendapat adanya kesepakatan dari negara-negara G7 terkait pengenaan pajak minimum bagi perusahaan multinasional menjadi sinyal komitmen dari negara-negara maju untuk menyepakati konsensus global pajak digital pada semester II 2021.

Baca Juga: Peran Humas Pajak Mewujudkan Kepatuhan Kooperatif

“Salah satu pilar dari proposal pajak digital global di bidang PPh yakni mengenai pajak minimum global. Selama ini konsensus terkendala karena adanya faktor komitmen politik. Jadi, jika negara maju dalam G7 sudah sepakat maka akan memudahkan kesepakatan yang lebih luas,” katanya. (Berita Satu)

  • Tidak Terlalu Mendistorsi

Sesuai dengan pemberitaan sebelumnya, pemerintah berencana mengenakan skema PPN multitarif dengan tarif umum yang semula 10% menjadi 12%. Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan kenaikan tarif PPN perlu dipahami bahwa secara internasional.

Selain besaran tarif yang masih berada di bawah tarif global, PPN digunakan sebagai salah satu jenis pajak konsumsi yang juga relatif less distortive terhadap perekonomian. Menurutnya, opsi kenaikan PPN bisa dikatakan sebagai keputusan yang relatif tepat.

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Penyisiran Lapangan Pelaku UMKM Dijalankan

“Belajar dari krisis sebelumnya, pola penerimaan PPN juga umumnya lebih cepat pulih dibanding pajak lainnya sehingga pos ini relatif lebih bisa diandalkan sebagai mesin penerimaan pascakrisis,” kata Bawono. Simak pula ‘Ternyata, Tarif PPN/GST Secara Global Naik 10 Tahun Terakhir Ini’. (Kontan)

  • Pengecualian Pengenaan PPN

Pemerintah berencana mengurangi fasilitas-fasilitas pengecualian dan pembebasan guna menciptakan sistem pajak pertambahan nilai (PPN) yang lebih baik.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Hidayat Amir mengatakan pada saat ini, terlalu banyak pengecualian dan pembebasan dalam sistem PPN yang berlaku di Indonesia. Hal ini mengganggu efektivitas sistem PPN. Simak pula ‘Perubahan Sistem PPN, Kebijakan Komplementer Penurunan Tarif PPh Badan’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Belum Semua Kantor Pajak Terjunkan Pegawai ke Lapangan, DJP Lihat Ini
  • Aplikasi M-Pajak

Ditjen Pajak (DJP) meluncurkan aplikasi bernama M-Pajak. Aplikasi versi mobile situs web pajak.go.id ini dapat diunduh melalui Play Store. Dalam laman resminya, DJP menyatakan aplikasi M-Pajak memiliki banyak keunggulan yang dapat dimanfaatkan wajib pajak.

“Dengan M-Pajak, wajib pajak akan mendapatkan layanan yang lebih personal, mudah, dan cepat,” tulis DJP, Sabtu (5/6/2021).

M-Pajak juga memudahkan wajib pajak dalam pembuatan kode billing. Kode ini harus dibuat sebelum membayar pajak. Petunjuk pengisian dan pembuatan kode billing juga tersedia untuk wajib pajak di sudut kanan atas aplikasi dengan menekan tombol tanda tanya. (DDTCNews)

Baca Juga: Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP
  • Investasi Bidang Miras

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan industri minuman keras sebagai bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 49/2021. Beleid ini merevisi Perpres 10/2021 yang diterbitkan sebagai tindak lanjut atas diundangkannya UU Cipta Kerja.

Pada Pasal 2 ayat (2) huruf b Perpres 49/2021, industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010), industri minuman mengandung alkohol: anggur (KBLI 11020), dan industri minuman mengandung malt (KBLI 11031) dinyatakan sebagai bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal.

Pada perpres sebelumnya, penanaman modal pada ketiga sektor tersebut masih diperbolehkan apabila investasi dilakukan di 4 provinsi. Adapun keempat provinsi yang dimaksud adalah Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. (DDTCNews/Kontan) (kaw)

Baca Juga: Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PPh badan, alternative minimum tax, AMT, DJP, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Muhammad Ridwan Ikhsan

Rabu, 09 Juni 2021 | 09:32 WIB
Terima kasih kepada DDTC News yang sudah memberikan berita yang informatif. Pemerintah berencana untuk menetapkan tarif 1% terhadap penghasilan bruto melalui AMT. PPh minimum akan dikenakan bagi wajib pajak yang memiliki PPh terutang tidak lebih dari 1% dari penghasilan bruto. Rencananya, tarif PPh ... Baca lebih lanjut

Agus

Senin, 07 Juni 2021 | 10:23 WIB
tidak setuju

Muhammad Ridwan Ikhsan

Senin, 07 Juni 2021 | 09:33 WIB
Terima kasih keapda DDTC News yang sudah memberikan berita yang informatif. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengusulkan penerapan AMT dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak atas korporasi. AMT ditujukan bagi WP Badan dengan pajang penghasilan (PPh) terutang kurang dari batasan t ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Momentum Reformasi Pajak itu Sekarang, Ini Alasannya

Selasa, 14 September 2021 | 14:17 WIB
KANWIL DJP BALI

Tidak Setorkan PPN yang Telah Dipungut, Tersangka Diserahkan ke Kejari

Selasa, 14 September 2021 | 13:05 WIB
RUU KUP

Tingkatkan Kepatuhan WP, Kemenkeu Diwanti-Wanti Risiko Moral Hazard

Selasa, 14 September 2021 | 08:24 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sri Mulyani Sebut Pengenaan PPh Minimum Bakal Berlaku Terbatas

berita pilihan

Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP

Suara PBNU Soal Pajak Karbon: Mendukung dengan Syarat

Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL

PPh Bunga Obligasi Turun, SR015 Laku Keras Sampai Pecah Rekor

Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Level PPKM di Jawa-Bali Kini Berlaku 2 Minggu

Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Senin, 20 September 2021 | 18:21 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (3)

Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

Senin, 20 September 2021 | 18:09 WIB
PROVINSIJAWA BARAT

Pemprov Sulit Pungut Pajak Air Permukaan, Ini Kendalanya

Senin, 20 September 2021 | 18:00 WIB
SELANDIA BARU

UU Diamendemen, Investasi Asing Kini Wajib Ungkap Data Pajak

Senin, 20 September 2021 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

Senin, 20 September 2021 | 17:30 WIB
AUSTRALIA

Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah