Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Bakal Pakai Alternative Minimum Tax, Ini Kata Sri Mulyani

A+
A-
5
A+
A-
5
Pemerintah Bakal Pakai Alternative Minimum Tax, Ini Kata Sri Mulyani

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Penerapan alternative minimum tax (AMT) kembali dipertimbangkan pemerintah. Rencana kebijakan ini akan masuk menjadi bagian dalam reformasi perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan reformasi perpajakan perlu didesain untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan. Hal ini terutama untuk merespons adanya celah yang dimanfaatkan wajib pajak badan untuk melakukan penghindaran pajak atau tax avoidance.

“Kita akan melakukan alternative minimum tax approach supaya compliance menjadi lebih bisa diamankan," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (24/5/2021).

Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Negara Lain Jadikan Kantor Pajak Penyalur Insentif

Rencana pengenaan AMT ini sejatinya juga sudah muncul pada 2016, saat pemerintah berencana merevisi Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh). Rencana ini muncul setelah maraknya wajib pajak badan yang mengaku rugi bertahun-tahun tapi bisnisnya tetap berjalan.

Dalam penerapannya, AMT menggunakan indikator alternatif di luar penghasilan kena pajak yang umumnya dipergunakan sebagai basis pajak. Indikator alternatif yang digunakan sebagai approximation umumnya dipilih sebagai basis yang tidak mudah dimanipulasi dan mudah dimonitor.

Akan tetapi, berbeda dengan metode presumptive tax lain yang juga dipergunakan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan administrasi, AMT lebih berorientasi untuk mencegah penghindaran pajak.

Baca Juga: Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Mengingat fungsinya sebagai instrumen untuk mencegah penghindaran pajak dan penggerusan basis pemajakan, AMT tidak bersifat beropsional, melainkan berjalan paralel dengan rezim PPh yang berlaku. Simak Kamus ‘Apa itu Alternative Minimum Tax?’.

Merujuk pada laporannya pada Juli 2019, International Monetary Fund (IMF) juga telah mengusulkan kepada Indonesia untuk mengadopsi AMT. Pasalnya, AMT dinilai memiliki potensi untuk menghasilkan tambahan penerimaan pajak. Pada saat bersamaan, penerapan AMT juga berpotensi menghasilkan efisiensi administrasi dan meningkatkan kepatuhan. (kaw)

Baca Juga: Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen
Topik : KEM-PPKF 2022, alternative minimum tax, AMT, kebijakan pajak, Sri Mulyani, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 27 Mei 2021 | 00:21 WIB
menjadi suatu gagasan ide yang menarik karena dapat dikatakan menguntungka berbagai pihak
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 September 2021 | 16:35 WIB
RUU KUP

Sri Mulyani Pastikan AMT Tak Berlaku untuk UMKM

Senin, 13 September 2021 | 16:00 WIB
RUU HKPD

Sri Mulyani Tegaskan RUU HKPD Bukanlah Upaya Resentralisasi

Senin, 13 September 2021 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Ajukan Usulan Kebijakan Pajak, Termasuk Soal Tarif PPh Badan

Senin, 13 September 2021 | 14:00 WIB
RUU HKPD

Sri Mulyani Harap RUU HKPD Dapat Tingkatkan Rasio Pajak Daerah

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa