Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Pajak Perusahaan Minimum, Prancis Minta Negara Ini Kooperatif

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Pajak Perusahaan Minimum, Prancis Minta Negara Ini Kooperatif

Ilustrasi. 

PARIS, DDTCNews – Pemerintah Prancis mengajak Irlandia bersikap kooperatif dalam proses negosiasi pajak perusahaan minimum global sebesar 15%.

Sekretaris Kementerian Luar Negeri Clément Beaune mengatakan isu tentang pajak perusahaan minimum akan dibahas dalam pertemuan G20 di Vensia pada 9-10 Juli 2021. Menurutnya, Uni Eropa perlu satu suara menyikapi agenda reformasi perpajakan internasional tersebut.

"Eropa hanya bisa meyakinkan mitra globalnya jika kami bergerak bersama sebagai satu kesatuan," katanya, dikutip pada Selasa (6/7/2021).

Baca Juga: Hitung-hitungan Pilar 1 di Indonesia, Untung atau Buntung?

Beaune menuturkan selama 30 tahun terakhir, Irlandia berhasil meningkatkan kemakmuran melalui kebijakan pajak perusahaan yang berbeda dari negara Uni Eropa lainnya. Menurutnya, sudah saatnya tidak ada lagi ketergantungan pada kebijakan fiskal bagi korporasi multinasional.

Perubahan model dan sistem perpajakan, sambungnya, membutuhkan waktu. Menurutnya, hal tersebut menjadi kepentingan jangka panjang Uni Eropa untuk menjadikan sistem pajak perusahaan yang lebih adil.

Selain itu, krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 meningkatkan kebutuhan untuk melakukan transformasi ekonomi di blok Eropa. Seluruh negara anggota harus melakukan investasi skala besar untuk memperbarui struktur industri, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih ramah lingkungan, serta meningkatkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan.

Baca Juga: Antisipasi Kebijakan Uni Eropa, Pokja Pajak Karbon Dibentuk

"Sistem pajak perusahaan yang lebih adil dan sumber daya dari para pelaku ekonomi yang mendapatkan keuntungan dari situasi saat ini dapat membiayai transformasi ekonomi kami," terangnya.

Oleh karena itu, Beaune mengajak Irlandia berada pada sisi yang sama dengan mayoritas negara anggota Uni Eropa tentang arah reformasi perpajakan internasional. Pasalnya, hal tersebut menjadi kepentingan bersama masyarakat Eropa.

"Mari kita berdiri berdampingan lagi untuk mendukung perpajakan global yang lebih adil bagi perusahaan dan memperkuat kapasitas Eropa bertindak untuk kepentingan semua orang," imbuhnya, seperti dilansir irishtimes.com. (kaw)

Baca Juga: G24: Konsensus Pajak Global Harus Pertimbangkan Negara Berkembang

Topik : Prancis, Irlandia, pajak minimum global, Uni Eropa, OECD

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 10 September 2021 | 12:00 WIB
PRANCIS

Otoritas Pajak Perlu Tempuh Jurus Ini untuk Pacu Kepatuhan

Jum'at, 10 September 2021 | 10:32 WIB
BELGIA

Konsensus Pajak Belum Rampung, Kini Muncul Wacana Retribusi Digital

Rabu, 08 September 2021 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Proposal Pajak OECD Ternyata Bikin Kewenangan Parlemen Tergerus

Selasa, 07 September 2021 | 10:00 WIB
ITALIA

Peraih Nobel Ekonomi Ini Beri Saran Soal Tarif Pajak Minimum Global

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan