PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Soal Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia, Presiden: Itu yang Paling Ideal

Redaksi DDTCNews | Senin, 26 Agustus 2019 | 15:35 WIB
Soal Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia, Presiden: Itu yang Paling Ideal

Suasana konferensi pers. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.

Presiden mengatakan berdasarkan kajian yang mendalam, ibu kota baru Indonesia akan berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartenagara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)

“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim,” paparnya di Istana Negara, Senin (26/8/2019).

Baca Juga:
RI Masuk FATF, Jokowi: Waspadai Pencucian Uang Berbasis Teknologi

Menurutnya, pemilihan lokasi Kaltim didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, risiko bencana – baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi maupun tanah longsor – cenderung minimal.

Kedua, lokasi strategis karenaberada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda). Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Kelima, sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare.

Kepala Negara mengatakan total kebutuhan pembangunan ibu kota negara ini mencapai Rp466 triliun. Penggunaan APBN hanya sekitar 19% dari total kebutuhan. Sisanya akan diperoleh melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBBU) serta investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca Juga:
ASN Mulai Pindah ke IKN pada September 2024

Sementara itu, DKI Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan yang akan dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sambungnya, akan terus menjalankan urban regeneration dengan anggaran sebesar Rp571 triliun.

“Pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” imbuhnya.

Presiden Jokowi memahami pemindahan ibu kota negara ini memerlukan persetujuan DPR. Oleh karena itu, pada pagi tadi dirinya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR dengan melampirkan hasil-hasil kajian mengenai ibu kota baru tersebut.

Baca Juga:
Tinjau Arus Mudik, Jokowi Soroti Kemacetan Parah di Merak

“Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akan segera mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR,” ujar Presiden Jokowi, seperti dilansir di laman Setkab.

Saat mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota, Presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Bamban Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 17 April 2024 | 15:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

RI Masuk FATF, Jokowi: Waspadai Pencucian Uang Berbasis Teknologi

Rabu, 17 April 2024 | 13:37 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Mulai Pindah ke IKN pada September 2024

Senin, 08 April 2024 | 13:30 WIB LEBARAN 2024

Tinjau Arus Mudik, Jokowi Soroti Kemacetan Parah di Merak

Kamis, 04 April 2024 | 10:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Presiden Jokowi Ingin Lanjutkan Bantuan Beras Hingga Desember 2024

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Jumat, 19 April 2024 | 10:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Jumat, 19 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Imbauan Ditjen Pajak soal Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia