Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok, Ini Respons Anggota Banggar DPR

1
1

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merencanakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada Januari 2020. DPR menagih janji pemerintah untuk tidak hanya menggenjot penerimaan dari cukai rokok melalui kenaikan tarif.

Hal tersebut diungkapkan anggota Badan Anggaran (Banggar) Alex Indra Lukman saat pembahasan draf RUU RAPBN 2020. Menurutnya, pemerintah belum sepenuhnya menunaikan komitmen untuk memberantas peredaran rokok ilegal.

“Kenaikan tarif tersebut merupakan bagian dari upaya optimalisasi penerimaan. Namun, pemerintah belum sepenuhnya melakukan opsi kebijakan cukai lainnya,” katanya di Ruang Rapat Banggar DPR, Senin (16/9/2019).

Baca Juga: Kemenkeu Ubah Formula Pembagian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Rokok

Politisi PDIP tersebut menyebutkan opsi kebijakan cukai lain tersebut adalah terkait dengan penegakan hukum atas peredaran rokok ilegal. Menurutnya, aspek ini belum sepenuhnya dilaporkan bagaimana usaha otoritas fiskal untuk menekan peredaran rokok ilegal.

Upaya pemberantasan rokok ilegal tersebut, menurutnya, bagian dari komitmen pemerintah terhadap DPR. Hal ini, lanjut Alex, harus mendapat perhatian serius pemerintah sebelum memberlakukan kenaikan tarif cukai rokok efektif pada Januari 2020.

“Pemerintah ini belum mempunyai upaya konkret untuk pemberantasan rokok ilegal, sebelum diberlakukan pada Januari 2020 untuk kenaikan cukai rokok. Saya harap pemerintah sudah punya langkah-langkah serius terkait upaya pemberantasan rokok illegal,” paparnya.

Baca Juga: Soal Nasib Cukai Kantong Plastik, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Seperti diketahui, Kemenkeu pada akhir pekan lalu mengumumkan kenaikan rata-rata tarif CHT pada 2020 sebesar 23%. Kebijakan tersebut juga akan membuat adanya kenaikan harga jual rokok yang mencapai angka 35%.

Otoritas fiskal menyatakan kenaikan tarif cukai rokok memperhatikan dua aspek besar. Pertama, persoalan kesehatan dengan meningkatnya prevalansi perokok pada anak dan perempuan. Kedua, upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. (kaw)

Baca Juga: Soal Pengelolaan Sampah, Sri Mulyani Pakai Semua Instrumen Fiskal

“Kenaikan tarif tersebut merupakan bagian dari upaya optimalisasi penerimaan. Namun, pemerintah belum sepenuhnya melakukan opsi kebijakan cukai lainnya,” katanya di Ruang Rapat Banggar DPR, Senin (16/9/2019).

Baca Juga: Kemenkeu Ubah Formula Pembagian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Rokok

Politisi PDIP tersebut menyebutkan opsi kebijakan cukai lain tersebut adalah terkait dengan penegakan hukum atas peredaran rokok ilegal. Menurutnya, aspek ini belum sepenuhnya dilaporkan bagaimana usaha otoritas fiskal untuk menekan peredaran rokok ilegal.

Upaya pemberantasan rokok ilegal tersebut, menurutnya, bagian dari komitmen pemerintah terhadap DPR. Hal ini, lanjut Alex, harus mendapat perhatian serius pemerintah sebelum memberlakukan kenaikan tarif cukai rokok efektif pada Januari 2020.

“Pemerintah ini belum mempunyai upaya konkret untuk pemberantasan rokok ilegal, sebelum diberlakukan pada Januari 2020 untuk kenaikan cukai rokok. Saya harap pemerintah sudah punya langkah-langkah serius terkait upaya pemberantasan rokok illegal,” paparnya.

Baca Juga: Soal Nasib Cukai Kantong Plastik, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Seperti diketahui, Kemenkeu pada akhir pekan lalu mengumumkan kenaikan rata-rata tarif CHT pada 2020 sebesar 23%. Kebijakan tersebut juga akan membuat adanya kenaikan harga jual rokok yang mencapai angka 35%.

Otoritas fiskal menyatakan kenaikan tarif cukai rokok memperhatikan dua aspek besar. Pertama, persoalan kesehatan dengan meningkatnya prevalansi perokok pada anak dan perempuan. Kedua, upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. (kaw)

Baca Juga: Soal Pengelolaan Sampah, Sri Mulyani Pakai Semua Instrumen Fiskal
Topik : cukai, cukai hasil tembakau, cukai rokok, DJBC, penegakan hukum
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua pekan sekali, dengan berkomentar pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews!! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI