Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Estimasi Belanja Perpajakan 2020, Ini Kata Kepala BKF

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Estimasi Belanja Perpajakan 2020, Ini Kata Kepala BKF

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengestimasi belanja perpajakan (tax expenditure) sepanjang 2020 akan berkisar 1,5%-1,6% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengaku masih menghitung estimasi belanja perpajakan 2020 dan akan melaporkannya pada September atau Oktober mendatang. Namun, dia menilai besaran belanja perpajakan tersebut akan relatif sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Kami akan terus memantau. Estimasi kami sejauh ini, belanja perpajakan untuk 2020 relatif kurang lebih di sekitar 1,5%-1,6% PDB juga," katanya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (10/6/2021).

Baca Juga: PPN Final pada UU HPP Hanya Penyempurnaan Aturan, Simak Penjelasan DJP

Febrio mengatakan belanja perpajakan tersebut merupakan insentif yang bersifat permanen, di luar insentif pajak pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Covid-19. Perhitungannya dilakukan setelah tahun pajak berakhir karena sebagian menggunakan data SPT Tahunan dan laporan keuangan.

Jika menggunakan angka PDB atas dasar harga berlaku sepanjang 2020 senilai Rp15.434,2 triliun, estimasi belanja perpajakan tahun lalu yakni Rp231,5 triliun hingga Rp246,9 triliun.

Febrio menjelaskan belanja perpajakan tersebut biasanya didominasi jenis pajak pertambahan nilai (PPN)/pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Kemudian, ada pajak penghasilan, bea masuk dan cukai, serta pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor P3.

Baca Juga: UU HPP Kurangi Jumlah Kriteria Pemberian Fasilitas PPN, Ini Rinciannya

Pada 2019, estimasi belanja perpajakannya senilai Rp257,2 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja perpajakan pada PPN/PPnBM mencapai Rp166,9 triliun atau 64,8%. Simak pula artikel ‘Seberapa Besar Pengecualian PPN dalam Belanja Perpajakan?’.

Jika dilihat menurut tujuannya, belanja perpajakan pemerintah kebanyakan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pemberian insentif PPN tidak terutang atas barang kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, jasa kesehatan medis, dan jasa pendidikan.

"Ini adalah bagian terbesar dari belanja perpajakan kita untuk 2019 dan sebenarnya konsisten dari tahun-tahun sebelumnya, selalu didominasi kelompok meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Topik : belanja perpajakan, tax expenditure, fasilitas perpajakan, PPN, PPh, cukai, BKF

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker

Jum'at, 03 Desember 2021 | 13:00 WIB
AFRIKA SELATAN

Konsumsi Makin Tinggi, Makanan Cepat Saji Diusulkan Kena Cukai

Jum'at, 03 Desember 2021 | 09:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mulai Tahun Depan, DJP Bakal Wajibkan WP UMKM untuk Laporkan Omzet

Jum'at, 03 Desember 2021 | 09:21 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BI Ingin Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang Hingga 2022

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim