Berita
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:52 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:33 WIB
SPANYOL
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:30 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:22 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 22 Januari 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 16:45 WIB
PROFIL PAJAK KOTA BOGOR
Jum'at, 22 Januari 2021 | 15:47 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Soal Aturan Turunan UU Bea Meterai yang Baru, Ini Kata DJP

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Aturan Turunan UU Bea Meterai yang Baru, Ini Kata DJP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) tengah menyusun aturan turunan dari UU 10/2020 tentang Bea Meterai. Seluruh aturan turunan tersebut ditargetkan selesai sebelum beleid berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan aturan turunan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam implementasi tarif tunggal bea meterai Rp10.000. Menurutnya, terdapat sejumlah perubahan dan ketentuan baru dalam UU 10/2020 sehingga perlu aturan penjelasan untuk pelaksanaan di lapangan.

"Sedang disiapkan aturan pelaksanaannya yang diharapkan sebelum akhir tahun sudah diterbitkan semuanya," katanya dalam sosialisasi UU 10/2020, Rabu (11/11/2020).

Baca Juga: Musim Lapor SPT, Bale Pajak Mulai Beroperasi

Hestu menyebutkan salah satu pengaturan yang baru dalam regulasi bea meterai adalah skema penunjukan pemungut bea meterai dan penerbitan bea meterai elektronik. Menurutnya, aturan terkait tata cara kedua aspek tersebut diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum.

Salah satu contohnya terkait skema penunjukan pemungut bea meterai. Hestu menjelaskan skema ini sebetulnya sudah dipraktikkan oleh perbankan saat penerbitan beberapa dokumen kepada nasabah seperti tagihan kartu kredit.

Praktik tersebut, lanjut Yoga, akan diperjelas dalam aturan turunan UU No.10/2020 terkait pihak mana saja yang memenuhi syarat untuk bisa ditunjuk sebagai pemungut bea meterai.

Baca Juga: Pengumuman! Aplikasi e-Billing Tak Bisa Diakses Sore Ini

Menurutnya, skema pemungutan bea meterai serupa dengan mekanisme pemungutan PPN oleh pengusaha kena pajak. Satu-satunya pembeda adalah dalam pemungutan bea meterai tidak dikenal mekanisme pengkreditan seperti yang berlaku dalam pelaksanaan UU PPN.

Selain itu, Hestu menambahkan dalam UU 10/2020 terdapat dua jenis meterai, yakni meterai tempel konvensional dan meterai elektronik. Dia menyebutkan meterai elektronik akan banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang menjadi pemungut bea meterai.

"Mekanisme baru untuk pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut bea meterai ini sebenarnya sekarang sudah berjalan dan dalam UU yang baru kami berikan kepastian hukum terkait tata cara dan mekanismenya," imbuhnya.

Baca Juga: Penurunan PPh Pasal 26 Berlaku untuk Bunga Obligasi Internasional

Sebagai informasi UU 10/2020 memiliki sejumlah tujuan pengaturan bea meterai. Pertama, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Kedua, memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea meterai.

Ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, menerapkan pengenaan bea meterai secara lebih adil. Kelima, menyelaraskan ketentuan bea meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. (kaw)

Baca Juga: Sudah Dapat Bukti Potong Pajak dari Kantor? Ini Imbauan DJP
Topik : UU 10/2020, bea meterai, UU Bea Meterai, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 18 Januari 2021 | 16:40 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 09:41 WIB
PELAPORAN SPT
Senin, 18 Januari 2021 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
berita pilihan
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:52 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:33 WIB
SPANYOL
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:30 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:22 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 17:46 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 22 Januari 2021 | 17:45 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 17:32 WIB
BARANG MILIK NEGARA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 17:23 WIB
KEUANGAN NEGARA