Review
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 11 Oktober 2021 | 14:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:29 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LIECHTENSTEIN
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (7)
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 10 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA GPBSI DJONNY SYAFRUDDIN
Reportase
Perpajakan.id

Soal Arah Kebijakan PPh dalam UU Cipta Kerja, Ini Kata Pakar

A+
A-
4
A+
A-
4
Soal Arah Kebijakan PPh dalam UU Cipta Kerja, Ini Kata Pakar

Managing Partner DDTC sekaligus Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) Darussalam memberikan kuliah umum. (tangkapan layar Zoom)

MEDAN, DDTCNews – Pascaterbitnya UU Cipta Kerja, kebijakan pajak penghasilan (PPh) diproyeksi mampu mendorong penciptaan iklim usaha yang kondustif serta memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak.

Managing Partner DDTC sekaligus Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) Darussalam mengatakan secara umum, kebijakan PPh yang termuat dalam UU 2/2020 dan UU 11/2020 menjadi respons pemerintah atas kondisi saat ini.

“Sekaligus melihat dinamika perpajakan yang terjadi di dunia. Arahnya positif, salah satunya untuk menciptakan kemudahan berusaha sehingga iklim usaha atau investasi makin baik,” ujarnya dalam kuliah umum bertajuk Arah Kebijakan PPh dalam UU Cipta Kerja, Sabtu (13/3/2021).

Baca Juga: Pengurangan Tarif PPh 50% Batal Dihapus di UU HPP, WP UMKM Bisa Pakai

Dalam kuliah umum yang diselenggarakan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi ini, Darussalam menjabarkan beberapa aspek pengaturan kebijakan PPh yang dimuat dalam UU 2/2020 dan UU 11/2020.

Dalam UU 2/2020, setidaknya ada 2 aspek penting yang dimuat. Pertama, penurunan tarif PPh badan agar Indonesia lebih kompetitif. Kedua, pengenaan pajak digital untuk merespons perkembangan digitalisasi yang makin masif dan berdampak pada skema usaha dan aspek pajaknya.

Sementara dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, setidaknya ada 6 aspek yang terkait dengan kebijakan PPh. Pertama, persyaratan subjek pajak orang pribadi. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum mengenai orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN).

Baca Juga: RUU HPP, Jalan Tengah yang Belum Berujung

Selain itu, pengaturan mengenai subjek pajak orang pribadi juga memberi kepastian hukum mengenai orang pribadi yang merupakan subjek pajak luar negeri (SPLN), termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi SPLN.

Kemudian, ada pula kepastian hukum terkait dengan persyaratan WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan untuk menjadi SPLN. Lalu, ada kepastian hukum mengenai perlakuan PPh bagi WNI SPLN.

Kedua, rezim pajak bagi warga negara asing (WNA) berkeahlian khusus. WNA yang telah menjadi SPDN dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan memiliki keahlian tertentu. Ketentuan ini berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi SPDN.

Baca Juga: UU HPP Disahkan, Peraturan Pajak Mana yang Harus Dirujuk?

Ketentuan ini selaras dengan tren perebutan sumber daya manusia (SDM) unggul. Dalam kesempatan tersebut, Darussalam juga memberi contoh rezim pesepakbola di Spanyol (Beckham Law). Simak pula artikel ‘Selamat Datang Rezim Pajak Tenaga Kerja Asing Bertalenta’.

Ketiga, pengecualian dividen dalam negeri serta dividen dan penghasilan luar negeri dari objek PPh. Untuk dividen dalam negeri yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Sementara untuk dividen dalam negeri yang diterima wajib pajak badan dalam negeri langsung tidak dikenai PPh. Simak artikel ‘Selamat Tinggal Pajak Berganda’.

Adapun dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari bentuk usaha tetap (BUT) di luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu.

Baca Juga: Jabarkan Poin-Poin Kebijakan UU HPP, DJP Rilis Pernyataan Resmi

Selain itu, penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT tidak dikenakan PPh di Indonesia jika diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi beberapa persyaratan. Simak pula artikel ‘Selamat Tinggal Pajak Berganda’.

Keempat, pengecualian SHU Koperasi dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari objek PPh. Kelima, pengecualian sisa lebih lembaga sosial dan keagamaan. Simak artikel ‘Memaknai Perlakuan PPh Lembaga Sosial Keagamaan dalam UU Cipta Kerja’.

Keenam, penyesuaian tarif PPh Pasal 26 bunga obligasi. Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah. Simak ‘PP Baru! Pemerintah Resmi Pangkas Tarif PPh Bunga Obligasi’.

Baca Juga: Pengesahan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jadi Undang-Undang

Dalam acara ini, Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Bambang Widjanarko dan Kaprodi D3 Perpajakan Junawan hadir memberikan kata sambutan. Dosen D3 Perpajakan Teuku Radhifan Syauqi hadir sebagai moderator.

Sebanyak 13 peserta kuliah umum yang memberikan pertanyaan, jawaban, dan komentar dalam acara ini juga mendapatkan buku terbitan DDTC yang berjudul Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan. Buku ini ditulis Darussalam bersama Senior Partner DDTC Danny Septriadi dan Expert Consultant DDTC Khisi Armaya Dhora. (kaw)

Baca Juga: UU HPP Disahkan DPR, Ditjen Pajak Rilis Pernyataan Resmi
Topik : kampus, Universitas Pembangunan Panca Budi, kuliah umum, UU Cipta Kerja, UU PPh

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 14 September 2021 | 17:00 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Sertifikatnya! Kostaf UI Adakan Talk Show Bahas Peradilan Pajak

Jum'at, 10 September 2021 | 19:18 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

UMKM Jangan Lihat Laporan Keuangan Sebagai Momok

Rabu, 08 September 2021 | 12:02 WIB
PP 91/2021

Siapa Pemotong PPh Final Bunga Obligasi? Simak di Sini

Selasa, 07 September 2021 | 17:22 WIB
PP 91/2021

PPh Final 10% Bunga Obligasi Tak Berlaku Jika Diterima Wajib Pajak Ini

berita pilihan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:30 WIB
LELANG KENDARAAN

DJP Lelang Mobil Sitaan Pajak, Dilego Mulai Rp45 Juta

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Sanksi Ultimum Remedium atas Pidana Cukai di UU HPP

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN BERAU

Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif

Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KOTA BOGOR

Ada Pemutihan Pajak, Pemkot Harap Target Pendapatan Tercapai