Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Soal Arah Kebijakan PPh dalam UU Cipta Kerja, Ini Kata Pakar

A+
A-
4
A+
A-
4
Soal Arah Kebijakan PPh dalam UU Cipta Kerja, Ini Kata Pakar

Managing Partner DDTC sekaligus Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) Darussalam memberikan kuliah umum. (tangkapan layar Zoom)

MEDAN, DDTCNews – Pascaterbitnya UU Cipta Kerja, kebijakan pajak penghasilan (PPh) diproyeksi mampu mendorong penciptaan iklim usaha yang kondustif serta memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak.

Managing Partner DDTC sekaligus Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) Darussalam mengatakan secara umum, kebijakan PPh yang termuat dalam UU 2/2020 dan UU 11/2020 menjadi respons pemerintah atas kondisi saat ini.

“Sekaligus melihat dinamika perpajakan yang terjadi di dunia. Arahnya positif, salah satunya untuk menciptakan kemudahan berusaha sehingga iklim usaha atau investasi makin baik,” ujarnya dalam kuliah umum bertajuk Arah Kebijakan PPh dalam UU Cipta Kerja, Sabtu (13/3/2021).

Baca Juga: Uang Duka dan Karangan Bunga Bukan Objek Pajak? Simak Penjelasan DJP

Dalam kuliah umum yang diselenggarakan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi ini, Darussalam menjabarkan beberapa aspek pengaturan kebijakan PPh yang dimuat dalam UU 2/2020 dan UU 11/2020.

Dalam UU 2/2020, setidaknya ada 2 aspek penting yang dimuat. Pertama, penurunan tarif PPh badan agar Indonesia lebih kompetitif. Kedua, pengenaan pajak digital untuk merespons perkembangan digitalisasi yang makin masif dan berdampak pada skema usaha dan aspek pajaknya.

Sementara dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, setidaknya ada 6 aspek yang terkait dengan kebijakan PPh. Pertama, persyaratan subjek pajak orang pribadi. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum mengenai orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN).

Baca Juga: Ingin Gabung NPWP Suami, Istri Ternyata Cuma Perlu Lakukan Ini

Selain itu, pengaturan mengenai subjek pajak orang pribadi juga memberi kepastian hukum mengenai orang pribadi yang merupakan subjek pajak luar negeri (SPLN), termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi SPLN.

Kemudian, ada pula kepastian hukum terkait dengan persyaratan WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan untuk menjadi SPLN. Lalu, ada kepastian hukum mengenai perlakuan PPh bagi WNI SPLN.

Kedua, rezim pajak bagi warga negara asing (WNA) berkeahlian khusus. WNA yang telah menjadi SPDN dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan memiliki keahlian tertentu. Ketentuan ini berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi SPDN.

Baca Juga: Hibah untuk WP Orang Pribadi UMKM Bisa Bebas Pajak, Begini Syaratnya

Ketentuan ini selaras dengan tren perebutan sumber daya manusia (SDM) unggul. Dalam kesempatan tersebut, Darussalam juga memberi contoh rezim pesepakbola di Spanyol (Beckham Law). Simak pula artikel ‘Selamat Datang Rezim Pajak Tenaga Kerja Asing Bertalenta’.

Ketiga, pengecualian dividen dalam negeri serta dividen dan penghasilan luar negeri dari objek PPh. Untuk dividen dalam negeri yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Sementara untuk dividen dalam negeri yang diterima wajib pajak badan dalam negeri langsung tidak dikenai PPh. Simak artikel ‘Selamat Tinggal Pajak Berganda’.

Adapun dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari bentuk usaha tetap (BUT) di luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu.

Baca Juga: Lulusan STAN Ditempatkan di DJP dan DJBC Berdasarkan Prestasi Akademik

Selain itu, penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT tidak dikenakan PPh di Indonesia jika diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi beberapa persyaratan. Simak pula artikel ‘Selamat Tinggal Pajak Berganda’.

Keempat, pengecualian SHU Koperasi dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari objek PPh. Kelima, pengecualian sisa lebih lembaga sosial dan keagamaan. Simak artikel ‘Memaknai Perlakuan PPh Lembaga Sosial Keagamaan dalam UU Cipta Kerja’.

Keenam, penyesuaian tarif PPh Pasal 26 bunga obligasi. Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah. Simak ‘PP Baru! Pemerintah Resmi Pangkas Tarif PPh Bunga Obligasi’.

Baca Juga: Jurusan Pajak dan Bea Cukai Dihapus dari STAN, Ternyata Ini Alasannya

Dalam acara ini, Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Bambang Widjanarko dan Kaprodi D3 Perpajakan Junawan hadir memberikan kata sambutan. Dosen D3 Perpajakan Teuku Radhifan Syauqi hadir sebagai moderator.

Sebanyak 13 peserta kuliah umum yang memberikan pertanyaan, jawaban, dan komentar dalam acara ini juga mendapatkan buku terbitan DDTC yang berjudul Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan. Buku ini ditulis Darussalam bersama Senior Partner DDTC Danny Septriadi dan Expert Consultant DDTC Khisi Armaya Dhora. (kaw)

Baca Juga: NIK Belum Aktif, Aturan Kenaikan Tarif PPh 23 Non-NPWP Tetap Berlaku
Topik : kampus, Universitas Pembangunan Panca Budi, kuliah umum, UU Cipta Kerja, UU PPh

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 Juni 2022 | 08:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Belum Lebih dari Rp500 Juta? WP Badan UMKM Tetap Bayar Pajak

Minggu, 19 Juni 2022 | 14:00 WIB
UU 13/2022

Bentuk Undang-Undang, Tanda Tangan Elektronik Kini Bisa Digunakan

Minggu, 19 Juni 2022 | 11:30 WIB
UU 13/2022

Akomodasi Penggunaan Metode Omnibus, UU 13/2022 Akhirnya Terbit

Kamis, 09 Juni 2022 | 11:30 WIB
WEBINAR FEB UM

Mengapa Natura Perlu Jadi Objek Pajak? Begini Penjelasan Gamblangnya

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan