Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sistem Informasi Pelaporan Piutang Pajak, Ini Hasil Pemeriksaan BPK

A+
A-
2
A+
A-
2
Sistem Informasi Pelaporan Piutang Pajak, Ini Hasil Pemeriksaan BPK

Tampilan depan IHPS II/2020. 

JAKARTA, DDTCNews – Pengelolaan sistem informasi pelaporan pendapatan, piutang, dan utang perpajakan pada 2019—2020 masih belum efektif.

Hal ini terungkap dalam hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan sistem informasi pelaporan pendapatan, piutang, dan utang perpajakan pada 2019-2020 yang dilaksanakan pada Ditjen Pajak (DJP) dan instansi terkait lainnya.

“Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan sistem informasi pelaporan pendapatan, piutang, dan utang perpajakan belum efektif,” tulis BPK dalam IHPS II/2020, dikutip pada Selasa (22/6/2021).

Baca Juga: Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Belum efektifnya pengelolaan sistem informasi tersebut dikarenakan beberapa aspek. Pertama, aplikasi pelaporan pendapatan pada DJP belum sepenuhnya terintegrasi. Akibatnya saldo penerimaan perpajakan tidak akurat.

Kedua, aplikasi piutang pajak belum sepenuhnya mencatat dan mengakui transaksi penambah dan pengurang piutang pada Laporan Perkembangan Piutang Perpajakan (LP3) sebagai dasar penyajian laporan keuangan TA 2020 semester I.

“Akibatnya saldo piutang pajak yang dihasilkan dari aplikasi piutang pajak tidak valid,” imbuh BPK.

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Ketiga, aplikasi piutang perpajakan belum sepenuhnya mencatat dan menindaklanjuti hasil upaya hukum. Akibatnya, penerimaan denda/sanksi administrasi dari upaya hukum yang ditolak belum dapat direalisasikan dan saldo piutang pajak yang disajikan oleh aplikasi piutang pajak tidak akurat.

Dengan adanya temuan tersebut, BPK telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Dirjen Pajak. Pertama, memerintahkan Kepala Bagian Keuangan dan Direktur Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP) agar berkoordinasi dengan direktorat terkait pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)

“Untuk menindaklanjuti temuan BPK terkait pengakuan dan penarikan atas data penerimaan perpajakan,” imbuh BPK.

Baca Juga: DJP: Data Semua Wajib Pajak Dianalisis, Tanpa Terkecuali

Kedua, merancang dan mengimplementasikan aplikasi penatausahaan piutang pajak yang terintegrasi dengan seluruh proses bisnis penambah piutang pajak. Ketiga, melakukan koordinasi dengan Sekretariat Pengadilan Pajak untuk meningkatkan kualitas bentuk pertukaran data menyangkut proses permohonan upaya hukum. (kaw)

Topik : IHPS, BPK, sistem informasi, Ditjen Pajak, piutang pajak, utang pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 Juli 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR

Setoran Pajak Kanwil DJP Ini Tumbuh Lebih Tinggi dari Nasional

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:57 WIB
APLIKASI PAJAK

Ingat, Pengajuan Surat Keberatan Bisa Online Lewat Aplikasi Ini

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:00 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Tak Sampaikan SPT, Pedagang Ponsel Diserahkan ke Kejaksaan Negeri

Rabu, 28 Juli 2021 | 15:11 WIB
PELAYANAN PAJAK

Sempat Tidak Bisa Akses Layanan Terkait NPWP? Ternyata DJP Lakukan Ini

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP