Simplifikasi Birokrasi, 112 Pejabat Eselon III & IV Jadi Fungsional

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan melakukan perombakan struktur jabatan dengan menghapus jabatan eselon III dan IV.  Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menjadi menjadi unit kerja pertama yang merasakan simplifikasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan BKF dipilih sebagai unit kerja yang pertama merasakan simplifikasi karena sudah siap untuk melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo untuk melakukan penyederhanaan birokrasi.

"Sekarang ada 112 pejabat yang akan menjadi analis kebijakan dan erubahan tersebut tidak hanya melaksanakan instruksi presiden karena BKF sudah terlebih dahulu melakukan delayering. BKF juga merupakan unit yang lebih banyak diisi oleh jabatan fungsional,” jelasnya dalam pelantikan pejabat Eselon II, III, IV dan fungsional, Jumat (29/11/2019).

Dalam acara pelantikan tersebut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengangkat 25 pejabat eselon II pada lingkungan Ditjen Anggaran (DJA), Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), Ditjen Perbendaharaan (DJPb), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Inspektorat Jenderal.

Kemudian, ada 179 pejabat eselon III dan IV serta fungsional di lingkungan BKF yang juga ikut berubah hari ini. Dari 179 pejabat yang dilantik, terdapat 112 orang yang sebelumnya menjabat sebagai eselon III dan IV beralih menjadi pejabat fungsional analis kebijakan.

Menurutnya, simplifikasi birokrasi di lingkungan perumus kebijakan fiskal dilakukan untuk menciptakan organisasi yang lebih ramping namun efektif secara fungsi. Dengan demikian, BKF diharapkan menjadi organisasi yang lebih tangkas dan responsif.

Sri Mulyani mengharapkan pengurangan pejabat Eselon III dan IV dapat memangkas rantai birokrasi dan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan publik. Para pejabat fungsional ini diharapkan kaya inovasi dan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, sehingga mebawa dampak positif bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.

“Perubahan ini dimaksudkan untuk membangun mindset baru saat menjadi analis kebijakan ialah mampu mengembangkan critical thinking dan melakukan inovasi,” paparnya.

Transformasi kelembagaan ini, lanjut Sri Mulyani, akan menentukan kinerja Kemenkeu dalam menghasikan kebijakan. Dalam jangka panjang, otoritas fiskal mampu menjadi organisasi yang responsif dalam mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan masyarakat luas.

"Kita mengharapkan transformasi akan memberikan manfaat bagi kemampuan melakukan formulasi kebijakan, tidak hanya responsif tapi juga antisipatif menghadapi perubahan lingkungan global dan regional," imbuhnya. (kaw)