Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Senin, 05 Desember 2022 | 09:00 WIB
SEKRETARIS I PERTAPSI CHRISTINE TJEN:
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Reportase

Simak, Ternyata Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja Sasar 4 Tujuan Ini

A+
A-
42
A+
A-
42
Simak, Ternyata Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja Sasar 4 Tujuan Ini

Dirjen Pajak Suryo Utomo saat memaparkan materi dalam Media Briefing, Senin (12/10/2020). (tangkapan layar Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja menjadi pelengkap ketentuan yang telah diatur dalam UU 2/2020. Berbagai kebijakan yang diambil menempatkan pajak sebagai bagian dari instrumen untuk menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan berbagai kebijakan pajak yang ditempuh dalam UU 2/2020 dan UU Cipta Kerja bermuara pada kemudahan berusaha. Kebijakan pajak diharapkan mampu membuat perekonomian bergerak, terutama setelah ada pandemi Covid-19.

“Ini juga menjadi bagian reformasi perpajakan yang fundamental. Harapannya, kegiatan ekonomi dapat bergerak lebih cepat lagi,” katanya dalam Media Briefing, Senin (12/10/2020).

Baca Juga: Salah Isi NPWP dan Nama Wajib Pajak dalam SSP? Bisa Pbk

Berbagai kebijakan yang ditempuh setidaknya mengusung 4 aspek tujuan dalam konteks kemudahan berusaha. Pertama, meningkatkan pendanaan investasi. Suryo mengatakan pemerintah terus berupaya memperkuat perekonomian melalui penarikan investasi.

Dalam aspek ini, ada 7 kebijakan yang dirilis, antara lain penurunan tarif PPh badan secara bertahap 22% (2020 & 2021) dan 20% (mulai 2022) dan penurunan tarif PPh badan wajib pajak go public (tarif umum – 3%). Kedua kebijakan ini sudah masuk dalam UU 2/2020.

Kemudian, 5 kebijakan lain masuk dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja. Kebijakan yang dimaksud adalah penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri serta penghasilan tertentu (termasuk dividen) dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia.

Baca Juga: Apa Itu Business Intelligence dalam Ranah Pajak?

Kemudian, ada pemberlakuan nonobjek PPh atas bagian laba/SHU koperasi serta dana haji yang dikelola BPKH. Selanjutnya, ruang untuk penyesuaian tarif PPh Pasal 26 atas Bunga. Ada pula penyertaan modal dalam bentuk aset (imbreng) tidak terutang PPN.

Kedua, mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela. Suryo mengatakan dengan sistem self assessment, otoritas terus berupaya agar wajib pajak lebih patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Jadi, bagaimana instrumen pajak bisa mendorong masyarakat wajib pajak untuk patuh secara sukarela. Jadi, enggak perlu kami melakukan pemeriksaan kalau dirasa wajib pajak sudah melaporkan dengan benar,” ujar Suryo.

Baca Juga: Data e-Faktur Hilang, Begini Solusi dari Ditjen Pajak

Ada 2 kebijakan dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja yang terkait dengan aspek ini. Keduanya adalah relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak (PKP) serta pengaturan ulang sanksi administratif pajak dan imbalan bunga.

Ketiga, meningkatkan kepastian hukum. Suryo mengatakan kemudahan berusaha sangat berkaitan dengan kepastian hukum. Pemerintah, sambungnya, akan selalu berusaha menerbitkan aturan yang tidak multitafsir sehingga treatment perpajakan dimaknai sama.

Ada 7 kebijakan dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja yang terkait dengan aspek tujuan ini. Salah satunya adalah penentuan subjek pajak. WNI dan WNA yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN).

Baca Juga: Kapan Terutang PPh atas Pengalihan Tanah dan Bangunan? Begini Kata DJP

Kemudian, ada pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan SPDN dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya, WNI yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dapat menjadi subjek pajak luar negeri (SPLN) dengan syarat tertentu.

Adapun 6 kebijakan lainnya antara lain penyerahan batu bara termasuk penyerahan BKP, konsinyasi bukan termasuk penyerahan BKP, serta pengaturan nonobjek PPh atas sisa lebih dana badan sosial & badan keagamaan (sebagaimana lembaga pendidikan).

Kemudian, ada ketentuan pidana pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak, penerbitan STP daluwarsa 5 tahun, serta STP dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan.

Baca Juga: Nilai yang Jadi Dasar Pengenaan Pengalihan Tanah Bangunan, Apa Saja?

Keempat, menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri. Aspek ini mencakup 2 kebijakan, yaitu pemajakan transaksi elektronik yang diatur dalam UU 2/2020 dan pencantuman NIK pembeli yang tidak memiliki NPWP dalam faktur pajak.

Dalam kesempatan tersebut, Suryo juga mengungkapkan adanya sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk merespons pandemi Covid-19. Langkah ini diambil pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi terhadap bidang kesehatan dan ekonomi. (kaw)

Baca Juga: Cara Mengajukan Izin Riset kepada Ditjen Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : UU Cipta Kerja, Omnibus Law Perpajakan, UU KUP, UU PPN, UU PPh, Dirjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Senin, 12 Oktober 2020 | 20:19 WIB
Dari sisi implementasi pajaknya pun harus diperhatikan, minimalisir hal-hal yang dapat memperumit Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya agar sasaran yang ingin dicapai dapat terealisasi dengan maksimal.
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:47 WIB
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Catat! Upah Minimum Kabupaten/Kota Diumumkan Paling Lambat Pekan Depan

Rabu, 30 November 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Tak Semua Hibah Tanah atau Bangunan Bebas Pajak

Rabu, 30 November 2022 | 15:45 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Untuk Database dan Pengawasan, Ini 4 Status Master File Wajib Pajak

berita pilihan

Senin, 05 Desember 2022 | 21:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Exit Tax Bisa Menahan Gerusan Basis Pajak, Ini Analisisnya

Senin, 05 Desember 2022 | 19:18 WIB
PMK 175/2022

Ada Perubahan Ketentuan Soal Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:37 WIB
PMK 175/2022

Sri Mulyani Terbitkan Peraturan Baru Soal Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:01 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Salah Isi NPWP dan Nama Wajib Pajak dalam SSP? Bisa Pbk

Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Business Intelligence dalam Ranah Pajak?

Senin, 05 Desember 2022 | 17:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Ingat! Kepatuhan Wajib Pajak Diawasi DJP, Begini Penjelasannya

Senin, 05 Desember 2022 | 17:30 WIB
PER-13/BC/2021

Daftar IMEI Bisa di Kantor Bea Cukai tapi Tak Dapat Pembebasan US$500

Senin, 05 Desember 2022 | 17:00 WIB
KP2KP SANANA

Dapat SP2DK, Pengusaha Pengolahan Ikan Tuna Datangi Kantor Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 16:51 WIB
KINERJA FISKAL DAERAH

Sisa Sebulan, Mendagri Minta Pemda Genjot Pendapatan Daerah

Senin, 05 Desember 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA SUKOHARJO

Data e-Faktur Hilang, Begini Solusi dari Ditjen Pajak