Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Simak, Ternyata Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja Sasar 4 Tujuan Ini

A+
A-
42
A+
A-
42
Simak, Ternyata Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja Sasar 4 Tujuan Ini

Dirjen Pajak Suryo Utomo saat memaparkan materi dalam Media Briefing, Senin (12/10/2020). (tangkapan layar Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja menjadi pelengkap ketentuan yang telah diatur dalam UU 2/2020. Berbagai kebijakan yang diambil menempatkan pajak sebagai bagian dari instrumen untuk menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan berbagai kebijakan pajak yang ditempuh dalam UU 2/2020 dan UU Cipta Kerja bermuara pada kemudahan berusaha. Kebijakan pajak diharapkan mampu membuat perekonomian bergerak, terutama setelah ada pandemi Covid-19.

“Ini juga menjadi bagian reformasi perpajakan yang fundamental. Harapannya, kegiatan ekonomi dapat bergerak lebih cepat lagi,” katanya dalam Media Briefing, Senin (12/10/2020).

Baca Juga: Telat Upload Faktur Pajak? Coba Langkah Alternatif dari DJP Ini

Berbagai kebijakan yang ditempuh setidaknya mengusung 4 aspek tujuan dalam konteks kemudahan berusaha. Pertama, meningkatkan pendanaan investasi. Suryo mengatakan pemerintah terus berupaya memperkuat perekonomian melalui penarikan investasi.

Dalam aspek ini, ada 7 kebijakan yang dirilis, antara lain penurunan tarif PPh badan secara bertahap 22% (2020 & 2021) dan 20% (mulai 2022) dan penurunan tarif PPh badan wajib pajak go public (tarif umum – 3%). Kedua kebijakan ini sudah masuk dalam UU 2/2020.

Kemudian, 5 kebijakan lain masuk dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja. Kebijakan yang dimaksud adalah penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri serta penghasilan tertentu (termasuk dividen) dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia.

Baca Juga: Buat Faktur Pajak Pengganti, Muncul ETAX-API-10041? Ini Penjelasan DJP

Kemudian, ada pemberlakuan nonobjek PPh atas bagian laba/SHU koperasi serta dana haji yang dikelola BPKH. Selanjutnya, ruang untuk penyesuaian tarif PPh Pasal 26 atas Bunga. Ada pula penyertaan modal dalam bentuk aset (imbreng) tidak terutang PPN.

Kedua, mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela. Suryo mengatakan dengan sistem self assessment, otoritas terus berupaya agar wajib pajak lebih patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Jadi, bagaimana instrumen pajak bisa mendorong masyarakat wajib pajak untuk patuh secara sukarela. Jadi, enggak perlu kami melakukan pemeriksaan kalau dirasa wajib pajak sudah melaporkan dengan benar,” ujar Suryo.

Baca Juga: Faktur Pajak Pengganti Masa April Dibuat Mei? Ini Tenggat Upload-nya

Ada 2 kebijakan dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja yang terkait dengan aspek ini. Keduanya adalah relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak (PKP) serta pengaturan ulang sanksi administratif pajak dan imbalan bunga.

Ketiga, meningkatkan kepastian hukum. Suryo mengatakan kemudahan berusaha sangat berkaitan dengan kepastian hukum. Pemerintah, sambungnya, akan selalu berusaha menerbitkan aturan yang tidak multitafsir sehingga treatment perpajakan dimaknai sama.

Ada 7 kebijakan dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja yang terkait dengan aspek tujuan ini. Salah satunya adalah penentuan subjek pajak. WNI dan WNA yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN).

Baca Juga: Telat Upload Faktur Pajak, DJP Berikan Solusi Alternatif

Kemudian, ada pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan SPDN dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya, WNI yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dapat menjadi subjek pajak luar negeri (SPLN) dengan syarat tertentu.

Adapun 6 kebijakan lainnya antara lain penyerahan batu bara termasuk penyerahan BKP, konsinyasi bukan termasuk penyerahan BKP, serta pengaturan nonobjek PPh atas sisa lebih dana badan sosial & badan keagamaan (sebagaimana lembaga pendidikan).

Kemudian, ada ketentuan pidana pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak, penerbitan STP daluwarsa 5 tahun, serta STP dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan.

Baca Juga: DJP Terbitkan Surat Edaran Baru Soal Pemeteraian Kemudian

Keempat, menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri. Aspek ini mencakup 2 kebijakan, yaitu pemajakan transaksi elektronik yang diatur dalam UU 2/2020 dan pencantuman NIK pembeli yang tidak memiliki NPWP dalam faktur pajak.

Dalam kesempatan tersebut, Suryo juga mengungkapkan adanya sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk merespons pandemi Covid-19. Langkah ini diambil pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi terhadap bidang kesehatan dan ekonomi. (kaw)

Baca Juga: Ini yang Terjadi Bila Lawan Transaksi Tak Upload e-Faktur Tanggal 15
Topik : UU Cipta Kerja, Omnibus Law Perpajakan, UU KUP, UU PPN, UU PPh, Dirjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Senin, 12 Oktober 2020 | 20:19 WIB
Dari sisi implementasi pajaknya pun harus diperhatikan, minimalisir hal-hal yang dapat memperumit Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya agar sasaran yang ingin dicapai dapat terealisasi dengan maksimal.
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP SUMATERA I

Bikin Rugi Miliaran Rupiah, Wajib Pajak Diserahkan ke Kejari

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wajib Pajak yang Tak Merespons SP2DK Berpotensi Diperiksa DJP

Minggu, 15 Mei 2022 | 07:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Lupa! Faktur Pajak April Paling Lambat Diupload Hari Ini

Jum'at, 13 Mei 2022 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi WP untuk Manfaatkan M-Pajak, Ada Pencatatan UMKM

berita pilihan

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:30 WIB
KP2KP BONTOSUNGGU

Petugas One on One Lagi, Ingatkan Soal Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Kunjungi Toko Kosmetik, AR Jelaskan Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 16:30 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

DPR Akan Adakan Fit And Proper Test CHA pada Masa Sidang Ini

Kamis, 19 Mei 2022 | 15:30 WIB
TINGKAT INFLASI

Harga Rokok Terdampak Kenaikan Tarif PPN, Begini Temuan TPIP

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:30 WIB
KOREA SELATAN

Konsumsi Masyarakat Membaik, Penerimaan Pajak Korea Selatan Melejit

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:18 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani ke DPR, Banggar Setujui Perubahan Postur APBN 2022